NEWS UPDATE

Jaksa Panggil Tersangka Sahran Umasugi Dan Mantan Kadis PU BuruP

TIM Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku masih mengagendakan pemeriksaan terhadap tersangka Sahran Umasugi, anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Golkar, dan mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buru Pudji Wahono, sebagai saksi dalam perkara korupsi proyek pembangunan reklamasi pantai atau Water Front City (WFC) Namlea tahun anggaran 2015 – 2016.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Samy Sapulette, pemeriksan tambahan terhadap Sahran Umasugi yang adalah adik kandung Bupati Buru Ramly Umasugi dan Pudji Wahono itu dilakukan atas permintaan Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, guna kepentingan penghitungan kerugian keuangan negara ditahap penyidikan.

“Permintaan pemeriksan terhadap SU dan PW ini merupakan permintaan dari auditor BPK RI,” ucap Samy, saat dikonfirmasi RakyatMaluku.com di ruang kerjanya, Kamis, 31 Desember 2019.

Dijelaskan, sebelumnya Tim Penyidik Kejati Maluku telah membawa langsung surat panggilan pemeriksan ke kediaman Pudji Wahono di Pulau Buru. Namun sesampainya disana, yang bersangkutan tidak berada ditempat.

“Jaksa Penyidik dari Kajati Maluku yang membawa langsung surat panggilan pemeriksan ke kediaman saksi PW di Buru, namun rumahnya kosong alias tidak ada orang. Sehingga pemeriksaan terhadap saksi PW ditunda,” jelas Samy.

Hasil audit pada proyek yang bersumber dari APBN melalui Dinas PU Kabupaten Buru sebesar Rp 4.911.700.000 itu selanjutnya akan dilampirkan kedalam berkas perkara tersangka Sahran Umasugi dan tiga tersangka lainnya. Yakni, PNS pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Sri Julianti selaku PPTK, Muhamad Duwila selaku penerima kuasa direksi dari PT. Aego Media Pratama, dan Muhammad Ridwan Pattylouw selaku konsultan pengawas.

“Setelah hasil audit itu rampung dan diserahkan ke Jaksa Penyidik, selanjutnya akan dilampirkan kedalam berkas perkara keempat tersangka, untuk kemudian dilimpahkan ke Penuntut Umum guna diteliti kembali kelengkapan berkas perkaranya (tahap I),” ungkap Samy.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tiga tersangka yang masing-masing berinisial SU, SJ dan MD, ditetapkan untuk kegiatan pembangunan Water Front City Namlea tahap I tahun anggaran 2015 dan tahap II tahun anggaran 2016. Sedangkan khusus MRP ditetapkan tersangka untuk kegiatan pembangunan Water Front City Namlea tahap I tahun anggaran 2015 saja.

“Perbuatan keempat tersangka ini disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Khusus tersangka SU ditambahkan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tipikor,” ungkap Abdul.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, pekerjaan tahap I dan tahap II proyek reklamasi pantai Namlea ini dikerjakan oleh Sahran Umasugi selaku kontraktor menggunakan bendera PT. Aigo Media Pratama.

Dalam pekerjaannya, anggaran yang diperuntukan untuk pekerjaaan pemancangan tiang dan penimbunan kawasan pantai Merah Putih ternyata tidak pernah dikerjakan, namun dilaporkan rampung 100 persen.

Alhasil, dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, Tim Jaksa Penyidik menemukan kerugian keuangan negara sementara sebesar Rp 1,7 miliar dari total anggaran proyek sebesar Rp 4,9 miliar. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top