NEWS UPDATE

Jaksa Siapkan Panggilan Kedua Untuk Umasugi

Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku

TIM Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menyiapkan surat panggilan kedua untuk anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Golkar, Sahran Umasugi, yang adalah adik kandung Bupati Buru Ramly Umasugi, dan Muhamad Duwila selaku penerima kuasa direksi dari PT. Aego Media Pratama.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Samy Sapulette, surat panggilan tersebut agar keduanya dapat hadir menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan reklamasi pantai atau Water Front City (WFC) Namlea, Kabupaten Buru, tahun anggaran 2015 – 2016.

“Surat panggilan sementara disiapkan oleh Jaksa Penyidik. Semoga pada panggilan kedua nanti, tersangka SU dan tersangka MD dapat hadir untuk menjalani pemeriksaan. Sehingga proses penyidikan kasus ini bisa segera rampung,” kata Samy, saat dikonfirmasi koran ini, tadi malam.

Jika pada panggilan kedua nanti kedua tersangka itu tidak lagi mengindahkan panggilan Jaksa Penyidik, lanjut Samy, maka pihaknya akan melakukan penjemputan secara paksa. Sebab, perbaikan kedua tersangka itu dinilai menghambat proses penyidikan

“Kalau masih juga mangkir, terpaksa kita jemput paksa,” ancamnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada panggilan pertama, Jaksa Penyidik melayangkan surat panggilan terhadap empat tersangka dalam kasus ini. Dua tersangka lainnya itu Sri Julianti selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Muhammad Ridwan Pattylouw selaku konsultan pengawas.

Namun yang hadir di Kantor Kejati Maluku untuk menjalani pemeriksaan tambahan oleh Jaksa Penyidik pada Senin, 29 April 2019, pekan lalu, hanya tersangka Sri Julianti dan tersangka Muhammad Ridwan Pattylouw saja, yang kumudian kedua tersangka ini ditahan Jaksa.

Tersangka Sri Julianti ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II.A Ambon, dan tersangka Muhammad Ridwan Pattylouw ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II.A Ambon.

Berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pekerjaan proyek yang bersumber dari APBN melalui Dinas PU Kabupaten Buru tahun anggaran 2015 – 2016, itu ditemukan total kerugian keuangan negaranya sebesar Rp 6 miliar lebih.

Perbuatan keempat tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Khusus tersangka Sahran Umasugi ditambahkan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tipikor.

Tiga tersangka yang masing-masing berinisial SU, SJ dan MD, diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan WFC Namlea tahap I tahun anggaran 2015 dan tahap II tahun anggaran 2016.

Sedangkan khusus MRP diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan WFC Namlea tahap I tahun anggaran 2015 saja.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, pekerjaan tahap I dan tahap II proyek reklamasi pantai Namlea ini dikerjakan oleh tersangka Sahran Umasugi selaku kontraktor menggunakan bendera PT. Aigo Media Pratama.

Dalam pekerjaannya, anggaran yang diperuntukan untuk pekerjaaan pemancangan tiang dan penimbunan kawasan pantai Merah Putih ternyata tidak pernah dikerjakan, namun dilaporkan rampung 100 persen. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top