NEWS UPDATE

Jejak Merah Para ‘Gladiator’ Maluku Menuju Senayan

Sidang Paripurna DPR RI

IRONI memang, perjuangan kesejahteraan bagi Maluku masih dipandang sebelah mata oleh Pemerintah pusat (Pempus). Dari 13 usulan Pemerintah provinsi Maluku ke Pempus untuk direalisasikan dalam kebijakan anggaran maupun kebijakan strategis lainnya pada 2019, justeru yang terakomodasi hanya 3, sementara 10 program lainnya masih ‘menggantung’. 

Parahnya lagi, fungsi legislasi keterwakilan Maluku di Senayan tak bertaring. Apa saja prestasi para wakil rakyat Maluku di Jakarta? apakah, pada 2019 nanti masyarakat akan kembali memberikan dukungan kepada calon DPR RI yang minim prestasi dan memiliki raport merah sepanjang karier politik mereka?

Tranding wajah baru dari Maluku menuju senayan semakin menguat diakar rumput. 

Hal itu, terlihat dari potret survei Balitbang Rakyat Maluku Wajah-wajah baru lebih diterima ketimbang para incumbent, atau caleg dengan karir politik yang tidak populis dan terkesan tidak memberikan dampak terhadap kemajuan pembangunan daerah yang dipimpin.

Direktur Partner Politik Indonesia (PPI), Abubakar Solissa, menegaskan, memang posisi tawar Maluku kurang strategis dalam geopolitik nasional, ditambah lagi dengan keberadaan wakil rakyat asal provinsi raja-raja di senayan yang begitu lemah, sehingga agenda-agenda penting masyarakat Maluku yang seharusnya dapat diperjuangkan baik lewat fraksi di DPR maupun komisi justeru lenyap. 

“Soal program pemda yang hanya terakomodasi 3 dari 13 program bukan lagi menjadi hal baru. Kondisi ini sudah berulang terjadi. Selain posisi tawar Maluku yang kurang strategis dalam geopolik nasional, keberadaan wakil rakyat asal Maluku di senayan juga terlalu lemah sehingga agenda-agenda penting masyarakat Maluku yang harus diperjuangkan baik lewat fraksi di DPR maupun komisi tidak mampu diperjuangkan,” tegas Solissa, kepada Rakyat Maluku, Kamis 31 Januari 2019.

Bagi Solissa, kondisi yang berulang ini, harus menjadi catatan kritis bagi masyarakat Maluku untuk mengevaluasi para wakil rakyat dan calon wakil rakyat berdasar jejak rekam politik mereka. Jika bagi rakyat, para calon DPR RI yang tidak kompeten dalam memperjuangkan kepentingan publik, maka lewat momentum politik 17 April 2019 mendatang, harus diberikan sanksi politik pula. 

“Situasi ini harus menjadi caratan penting buat masyarakat Maluku untuk segera mengevaluasi para wakil rakyat yang dianggap tidak berkompeten dalam memperjuangkan kepentingan publik lewat proses politik tanggal 17 April mendatang,” kata dia.

Tiga usulan Pemda Maluku yang hanya diakomodir Pemerintah Jokowi adalah Food and state, Bendungan Wayapo (Kabupaten Buru) dan pengembangan wilayah kerja Blok Masela. 

Sementara 10 program krusial yang tidak diakomodir adalah, Fly Over Sudirman, pembangunan RSUP, Institut Teknologi Ambon, Bandara Banda, Sekolah Tinggi Pelayaran, pasar terpadu Mardika, pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan, pengembangan dok dan galangan kapal, pelabuhan perikanan dan kontainer terpadu Waii – Tulehu, serta pengembangan rempah pala dan cengkeh. 

Hal ini belum lagi ditambah dengan ketidakjelasan Provinsi Kepulaun dan LIN yang menjadi proyek kesejahteraan masyarakat Maluku.

Baginya, dengan kegagalan usulan Pemda Maluku itu, akan menjadi bagian dari memori kolektif publik dalam memberikan penilaian politik kepada mereka yang saat ini menjalankan tugas keterwakilan 1 juta masyarakat Maluku di Senayan. 

Bagi dia, jejak rekam politik sangat penting, tapi jauh lebih penting harus ditopang dengan integritas figur agar segala kepentingan Maluku bisa diperjuangkan dengan total di Jakarta.   

“Rekam jejak itu sangat penting. Tapi baiknya ditopang juga dgn integritas sehingga para wakil rakyat yang mewakili kepentingan masyarakat Maluku di senayan bisa total memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku lewat legitimasi dan kewenangan politik yang dimiliki,” ucapnya.

Selain rakyat harus cerdas dalam memberikan sikap politik dengan melihat secara jernih jejak rekam politik para calon wakil rakyat di Jakarta, hal paling krusial adalah, bagimana memilih calon DPR RI yang tidak mengambil keuntungan dari jabatan yang dimiliki pada kemudian hari. Menghindari calon yang punya jejak rekam korupsi adalah salah satu bentuk kecerdasan politik masyarakat. 

“Ini juga persoalan yang krusial. Saya kira masyarakat Maluku sudah sangat cerdas untuk memilih wakilnya di Senayan. Preferensi politik rakyat nantinya juga akan mengarah pada track record dan rekam jejak dari sang calon. Siapa yang benar-benar otentik memperjuangkan aspirasi rakyat dan siapa yg hanya ingin mencari keuntungan dari proses ini sudah kelihatan dari awal. Apalagi yang terindikasi persoalan korupsi,” paparnya.

Bagi dia, beberapa calon legislator memaksakan kehendak dan cenderung menegasikan akal sehat, alhasil, yang dipertontonkan kepada pubkik adalah ambisi politik, bukan political wiil atau good wiil berkaitan dengan  kepentingan masyarakat Maluku. Hasilnya bisa dilihat pada Pilegis periode 2014-2019. 

“Beberapa yang menjadi kandidat calon lagislator terkesan terlalu memaksakan dan cenderung menegasikan akal sehat. Yang dipertontonkan adalah ambisi politik, bukan polical will atau good will soal kepentingan masyarakat Maluku. Hasilnya bisa kita lihat pada periode 2014-2019. Ada yang harus di PAW karena faktor indisipliner dan persoalan kinerja yang buruk. Ini kan memalukan buat kita yang di Maluku,” kritiknya.

Bagi Solissa korupsi menjadi catatan paling penting dan menjadi syarat bagi para pemilih untuk menentukan pilihan politik mereka. Karena berkaitan dengan kredibilitas dan moralitas politik calon legislatif. 

Logikanya, bagimana mungkin caleg yang terindikasi korupsi bisa perjuangkan kepentingan publik Maluku kalau yang ada dalam diri adalah kepentingan pribadi, kolega dan kelompok tertentu.

“Korupsi itu catatan paling penting yang harus dijadikan syarat bagi para pemilih untuk menentukan preferensi politiknya. Karena ini berkaitan dengan kredibilitas dan moral politik sang calon. Bagaimana mungkin yang bersangkutan mau memperjuangkan kepentingan publik Maluku kalau yang ada dalam dirinya hanyalah kepentingan pribadi dan kolega sehingga yang bersangkutan menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri. Ini calon yang tidak baik untuk dipilih oleh rakyat menurut saya,” tandas Solissa. (ASI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top