PRO PILKADA

Jelang Pesta Politik 2019, Tantangan Bagi Hanura Maluku

RakyatMaluku.com – KEPUTUSAN Menteri Hukum dan HAM (Menkum-HAM) RI Yasona Laoly tentang penundaan reposisi dan revitalisasi ke­pengu­rusan DPP partai terse­but periode 2015-2020 sesuai dengan SK Nomor, M.HH-01.AH.11.01. menyusul putusan PTUN yang memerintahkan SK Ke­menkum tentang resposisi dan revitalisasi kepengurusan DPP Hanura, ditunda dan tetap dijalankan dengan kepengurusan lama, hal ini menjadi ‘naas’ bagi kepengrusan DPD versi Yasin Payapo di Maluku. Apalagi, sebahagian besar pengurusa Yasin pernah bersama-sama dengan Ayu Hindun Hassanusi. Namun, karena perbedaan politik, para pengurus Hassanusi itu lalu membelot dan mendukung Yasin.

Direktur IRS Djali Gafur menilai, pemberlakuan SK Menkum-HAM tersebut menjadi legitimasi bagi pengurus Hanura Maluku untuk melakukan proses organisasi, termasuk tahapan pencalegan yang memang sedang berlansung. Tapi, apakah akan ada ‘penggusuran’ yang dilakukan Hassanusi sebagai ketua DPD jika merujuk pada SK Menkum-HAM tersebut?

“Tentunya, sesuai regulasi, maka yang berhak untuk mengajukan berkas pencalonan dari partai politik adalah yang punya SK terakhir Menkum-HAM RI. Dan apa yang terjadi saat ini memang menjadi tanda bahwa polemik Hanura selesai ditingkat DPP, apakah juga di DPD? Dengan konteks politik yang berbeda, apakah semua akan kembali normal? Saya kira sulit, jangan sampai mereka yang dikubu sebelah (pak Yasin) justeru digusur dan tidak diakomodir?,” kata Djali memberi pendapat.

Menurutnya, memang ini menjadi konsekuensi politik disatu sisi, dan disisi lain adalah keputusan berat bagi Hassanusi jika ingin melenserkan seluruh pengurus yang terlibat di Hanura versi Yasin Payapo.

“Saya kira ini juga agak sulit yang dilakukan. Ini posisi yang sangat dilematis bagi ibu Ayu dalam mengambil keputusan. Karena semua akan berporses dan membutuhkan waktu yang lama. Sementara Hanura diperhadapkan dengan kontestasi politik 2019,” ucapnya.

Sebelumnya, Ayu Hassanusi kepada wartawan setelah SK Menkum-HAM RI tersebut terbit, mengaku jika tidak ada lagi dualisme kubu Hanura baik di DPP maupun di DPD.

“Saat ini sudah tidak ada lagi dualisme dalam kubu Hanura. Intinya Kemenkumham telah perintahkan SK yang dikeluarkan tentang resposisi dan revitalisasi sudah ditunda, sejak 20 Juni 2018. Jadi Hanura Maluku yang sah dibawa kepemimpinan saya bukan siapa-siapa,” ungkap Ayu.

Ayu juga mengungkapkan, usai proses dualisme, KPU Maluku juga telah melayangkan surat kepada DPP Hanura, agar segera memasukan susunan ke­pengurusan partai pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, periode 2015-2020, guna menghadapi proses pemilihan legislatif 2019 mendatang.

“Menindaklanjuti semua keputusan tentang penundan tersebut, pada tanggal 2 juli 2018 lalu, KPU RI telah melayangkan surat, untuk DPP segara memasukan daftar kepengurusan ditingkat provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan, kepengurusan yang lama. Jadi pendaftaran Caleg untuk Pileg 2019 itu, bagi Hanura Maluku yang sah adalah dibawa kepemimpinan saya,” tandas Ayu. (ASI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top