HUKRIM

Jika Kerugian Kecil, Jaksa Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi ADD-DD Haruku

RakyatMaluku.com – KEPALA Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon Wahyudi Kareba, akan menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Malaku Tengah tahun 2015 – 2016. Hal itu dilakukan jika nilai kerugian keuangan negaranya kecil.

“Kami sudah kantongi hasil audit dari Inspektorat, namun akan kita dalami lagi. Jika kerugian negaranya besar, langsung kita naikkan ke tahap penyidikan. Tapi jika kerugiannya kecil, maka kasusnya kita hentikan, dengan syarat Perangkat Desa Haruku Harus mengembalikan seluruh kerugian keuangan negaranya,” tegas Kareba, saat dikonfirmasi koran ini, beberapa hari lalu.

Ia menjelaskan, dalam penyelidikan kasus tersebut, Tim Intel Kejari Ambon telah melakukan pemeriksan terhadap empat perangkat Desa Haruku pada Rabu, 7 Februari 2018 lalu, untuk mengklarifikasi laporan warga. Yakni, Sefnat Ferdinandus selaku kepala pemerintahan negeri, Izaac Lesimanuaya selaku sekretaris, Samuel Ferdinandus selaku bendahara dan Jacob Sal­mon selaku kaur pemerintahan.

“Setelah Kepala Kejati Maluku Manumpak Pane memerintahkan Kejari Ambon untuk menindaklanjuti laporan warga Haruku, Tim Intel kami langsung memangil pihak-pihak terkait, termasuk perangkat desa untuk mengklarifikasi laporan warga,” jelas Kareba.

Untuk diketahui, penyalahgunaan ADD dan DD Haruku tahun anggaran 2015-2016 dilaporkan langsung oleh warga setempat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Laporan itu ditandatangani oleh Johan Ririmase, Jan Musta­mu, Paul Mustamu dan Efrain Tala­bessy tertanggal 27 November 2017.

Dalam isi laporan warga itu, diuraikan bahwa pada tahun 2015 terdapat dana sebe­sar Rp 60.999. 367 yang tidak dapat diper­tanggungjawabkan dengan baik oleh Pemerintah Negeri Haruku. Dana itu diperuntukan bagi sejumlah pekerjaan pembangunan, renovasi, pembayaran listrik dan lainnya, tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Namun dalam laporan pertanggungjawaban dibuat seolah-olah, semua kegiatan atau peker­jaan terealisasi. Selain itu, diduga perjalanan dinas Saniri Negeri dan Kepala Soa untuk bulan Januari hingga Desember 2015 fiktif.

“Dalam laporan pertanggunganjawab perjalanan dinas yang disahkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Haruku Sefnat Ferdinandus dan Kasi/Kaur Pemerintahan Yacob Salmon tertanggal 5 Januari 2015 diduga kuat ada yang fiktif, karena tidak menjelaskan secara terperinci waktu perjalanan dinas tersebut, serta telah terjadi pengge­lembungan biaya, karena tidak disertai kwitansi pembayaran sebagai suatu bukti hukum yang sah,” urai mereka dalam laporan itu.

Pengelolaan ADD-DD di tahun 2016 juga bermasalah, karena belanja opera­sional sebesar Rp 76.050.000 diduga fiktif. Ada pula belanja lainnya sebesar Rp 15.800.000 yang juga diduga fiktif. Selain itu, ada belanja ATK kantor sebesar Rp 3.163.516, yang tidak disertai dengan bukti-bukti.

Menurut mereka, keseluruhan dana di tahun 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan benar sekitar Rp 780.547.983. Sejumlah bukti pendukung telah diser­takan dalam laporan tersebut, dianta­ranya, anggaran Pendapatan Belanja Negeri Haruku tahun 2016, laporan realisasi penggunaan DD tahap II, ADD tahap II dan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri semester akhir, serta foto dokumentasi.

Setelah menerima laporan warga Haruku, Kepala Kejati Maluku Manumpak Pane langsung memerintahkan Kejari Ambon untuk menindaklanjuti laporan warga Haruku. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top