NEWS UPDATE

Kadis Kominfo SBT Dijebloskan Ke Penjara

Ilustrasi

TIM Eksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) telah mengeksekusi Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten SBT nonaktif Zainudin Keliola, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II.A Ambon.

Menurut Kasi Pidsus Kejari SBT, Asmin Hamzah, terpidana korupsi dana kegiatan perjalan dinas monitoring dan dana belanja pengadaan/perlengkapan kantor tahun 2017 itu dieksekusi berdasarkan perintah putusan Pengadilan Tipikor Ambon yang telah inkrach.

“Terpidana Zainudin Keliola sudah dieksekusi dari Rumah Tahanan (Rutan) Klas II.A Ambon ke Lapas Klas II.A Ambon sejak 18 Mei kemarin. Dan saya sendiri yang laksanakan proses eksekusinya,” tandas Asmin, saat dikonfirmasi koran ini via selulernya, Jumat, 24 Mei 2019.

Dijelaskan, dalam amar putusan Pengadilan Tipikor Ambon, terpidana Zainudin Keliola dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun enam bulan (2,6), denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 290 juta subsider enam bulan kurungan.

Sebab, perbuatan terpidana Zainudin Keliola terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana kegiatan perjalan dinas monitoring dalam dan luar Kabupaten SBT, serta dana belanja pengadaan/perlengkapan kantor tahun 2017 sebesar Rp 290.051.000.

Hukuman yang dijatuhi majelis hakim itu, kata Asmin, lebih ringan dari tuntutan JPU, yang sebelumnya menuntut terdakwa agar dihukum pidana penjara selama tiga tahun, denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 291.051.000 subsider enam bulan kurungan.

“Perbuatan terpidana Zainudin Keliola terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor,” jelas Asmin.

Asmin menceritakan, pada tahun 2017 Dinas Kominfo Kabupaten SBT menggelar kegiatan monitoring di Pulau Gorom. Ketika bendahara dinas mencairkan anggaran yang diperuntukan bagi 22 peserta atau pegawai yang akan melakukan perjalan dinas untuk kegiatan tersebut, terdakwa kemudian memerintahkan bendaharanya untuk segera membawa semua anggaran SPPD itu ke ruang kerja terdakwa.

Sesampainya di ruang kerja terdakwa dan menyerahkan anggaran SPPD ratusan juta itu, terdakwa kemudian membawa semua uang SPPD itu ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, terdakwa kembali menghubungi bendaharanya untuk menanyakan perkembangan pelaksanaan kegiatan monitoring yang berlangsung di Pulau Gorom.

Saat ditanya terdakwa yang saat itu berada di Jakarta, lanjut Asmin, bendahara mengaku bahwa kegiatan monitoring tidak berjalan sebagaimana mestinya, lantaran peserta atau pegawai tidak menerima anggaran SPPD yang telah dijanjikan sebelumnya. Kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 22 juta kepada bendahara untuk dibagikan kepada 22 pegawai.

“Jadi, setiap pegawai hanya menerima Rp 1 juta saja. Sementara dalam laporan pertanggung jawaban dibuat anggaran SPPD untuk kegiatan monitoring per orang menerima sekitar Rp 5 juta. Sehingga dari hasil perhitungan sementara oleh Jaksa Penyidik, ditemukan kerugian keuangan negaranya sebesar Rp 291.051.000,” beber Asmin. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top