NEWS UPDATE

Kapolda Dan Ketua PN Ambon Ditantang Eksekusi Lahan 90 Haktare Di Kebun Cengkeh

Al Walid Muhammad

PEMERINTAH Negeri Batu Merah dan ahli waris Nurlette melalui Kuasa Hukumnya, Al Walid Muhammad, SH.,M.H.Li.,C.L.A, menantang Kapolda Maluku dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ambon untuk segera melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap lahan seluas 90 haktare di kawasan Kebun Cengkeh, yang dimohonkan ahli waris Nurlette berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach).

“Selama ini yang kami dengar dari Polda Maluku maupun PN Ambon bahwa mereka hanya melaksanakan putusan yang telah inkrach. Olehnya itu, saya tantang kedua instansi penegak hukum ini untuk segara melaksanakan putusan pengadilan yang juga inkrach sampai pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan ahli waris Nurlette,” tegas Al Walid, dalam jumpa pers di Ambon, Selasa, 23 Juli 2019.

Dijelaskannya, objek lahan seluas 5720 meter persegi yang telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh PN Ambon atas pemohon Marthin Hentiana pada 17 – 18 Juli 2019 kemarin, merupakan objek lahan milik ahli waris keluarga Nurlette dengan total lahan seluas 90 haktare.

Lahan seluas 90 haktare itu telah menang atas lahan Eigendom Verponding tahun 1986, yang dikuasai oleh Since Elizabeth Simau, dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 99/PDT.G/1997/PN.AB, putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor : 07/Pdt/1999/PT.Mal, putusan Mahkamah Agung RI nomor : 340 K/Pdt./2002, dan putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor : 24 PK/Pdt./2005.

Terhadap putusan tersebut, lanjut Al Walid, Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Ambon telah mengeluarkan surat Penetapan eksekusi nomor: 03/Pen.Eks/2004/PN.AB, berita acara sita eksekusi nomor: 03/B.A.Eks/2004/PN.AB, dan permohonan eksekusi penyerahan pada 16 April 2004.

Karena terdapat beberapa masyarakat yang tidak mau diajak damai terkait bangunan diatas lahan tersebut, sehingga ahli waris keluarga Nurlette selaku pemohon eksekusi melayangkan surat permohonan eksekusi pengosongan ke Pengadilan Negeri (PN) Ambon pada 27 September 2017 lalu.

Dan karena tidak digubris pihak pengadilan, pihak ahli waris keluarga Nurlette kembali melayangkan surat pemohon eksekusi pengosongan yang kedua kalinya pada 26 Juli 2018, namun tidak juga diindahkan hingga saat ini.

Anehnya, kata Al Walid, bukannya melaksanakan eksekusi pengosongan atas permintaan dari ahli waris keluarga Nurlette selaku pemohon eksekusi, pihak Pengadilan Negeri Ambon malah mengeluarkan surat pemberitahuan eksekusi lahan seluas 5720 meter persegi di kawasan Kabun Cengkeh atas pemohon eksekusi Marthin Hentiana, kepada Pemerintah Negeri Batu Merah pada 23 Juli 2018 lalu.

“Penegakkan hukum apa ini, kok bisa pihak pengadilan melakukan eksekusi lahan diatas lahan yang sudah dilakukan eksekusi penyerahan pada tahun 2004 lalu. Kalau kembali ke pernyataan polda dan pengadilan yang mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan putusan inkrach, maka putusan kami juga sudah inkrach, kenapa sampai sekarang tidak dilakukan eksekusi pengosongan,” kesal Al Walid.

Terkait soal PN Ambon telah melaksanakan eksekusi lahan atas pemohon Marthin Hentiana di kawasan Kebun Cengkeh pada 17 – 18 Juli 2019 kemarin, lanjut Al Walid, pihaknya akan melakukan gugatan pelaksanaan eksekusi terhadap ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk selanjutnya diperiksa. Sebab, akibat dari pelaksanaan eksekusi tersebut menimbulkan kerugian kliennya sebesar Rp 25 miliar.

“Karena proses eksekusi pengosongan yang menurut kami salah objek telah menimbulkan kerugian klien kami sebesar Rp 25 miliar, maka kami akan menyusun gugatan baru yang namanya gugatan pelaksanaan eksekusi terhadap ketua pengadilan negeri Ambon untuk diperiksa,” tuturnya.

Ia menjelaskan, sebelum eksekusi pengosongan atas pemohon Marthin Hentiana dilaksankan, pihak termohon Nurdin Nurlette dan termohon Nurdin Fattah telah mengajukan gugatan perlawanan eksekusi. Dan saat ini ini, lanjut Al Walid, gugatan perlawanan eksekusi telah sampai pada tingkat banding.

Pihaknya juga telah meminta bantuan dari Komisi Yudisial (KY) Provinsi Maluku untuk melakukan pengawasan terhadap gugatan perlawanan eksekusi ditingkat banding.

“Jadi, selain membantu melakukan pengawasan terhadap gugatan perlawanan eksekusi ditingkat banding, Koordinator KY Maluku juga akan memantau gugatan baru yang akan kami layangkan ini, yakni gugatan pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini melawan Marthin Hentiana,” jelas Al Walid.

Terpisah, Koordinator KY Maluku Amirudin Latuconsina, saat dikonfirmasi koran ini mengakui bahwa pihaknya telah menerima permintaan permohonan bantuan dari ahli waris Nurlette dan Pemerintah Negeri Batu Merah untuk mengawal proses banding gugatan perlawanan eksekusi, dan gugatan pelaksanaan eksekusi yang akan diajukan.

“Ia benar, permohonan itu sudah disampaikan ke saya, selanjutnya saya akan melaporkan masalah ini ke KY Pusat untuk diketahui dan ditindaklanjuti oleh KY Pusat dengan menyurati Mahkamah Agung (MA) RI,” katanya. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top