NEWS UPDATE

Kapolri Diminta Usut Insiden Kekerasan Di Radar Bogor

DIREKTUR Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Nawawi Bahrudin meminta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk segera memerintahkan anggotanya mengusut tuntas peristiwa tindakan penggerudukan dan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kantor Redaksi Radar Bogor, Rabu 30 Mei 2018.

“Sebab tindakan tersebut merupakan upaya menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik. Penggerudukan, penganiayaan dan juga pengrusakan Kantor Radar Bogor yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan diri dari PDIP harus diusut tanpa harus menunggu pelaporan atau pengaduan dari pihak korban,” ujar Nawawi Bahrudin dalam keterangan persnya yang juga diterima rakyatmaluku.com, Kamis, 31 Mei 2018.

Selain menuntut Kapolri untuk mengusut insiden tersebut, LBH Pers ini juga mendesak
pimpinan PDIP untuk memberikan sanksi terberat kepada kader yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum berupa pengahalangan kegiatan jurnalistik, penggerudukan, penganiayaan dan pengrusakan.

LBH Pers juga mendesak Ketua Dewan Pers untuk proaktif berkomunikasi dengan pihak kepolisian dalam hal mendesak pengusutan lebih lanjut dari tindakan penggerudukan dan kekerasan terhadap Radar Bogor. “Hal ini sesuai dengan mandatnya dalam Pasal 15 UU Pers yakni dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers,” ujarnya.

Dikatakan, penggerudukan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota PDIP Bogor sudah melanggar hukum dan mengancam kebebasan pers.

Sebagaimana diketahui, Rabu 30 Mei 2018, Kantor Radar Bogor didatangi oleh sekolompok massa yang mengatasnamakan dari PDIP Bogor. Mereka datang sambil marah-marah, membentak dan memaki karyawan, bahkan mengejar staf melakukan pemukulan dan merusak properti kantor. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kader PDIP ini berawal dari keberatan headline Radar Bogor yang berjudul: Ongkang-Ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta.

Terkait peristiwa tersebut, LBH Pers mengecam tindakan premanisme yang dilakukan oleh kader PDIP yang mengakibatkan pemukulan terhadap staf Radar Bogor, pengrusakan alat-alat kantor dan perbuatan intimidasi lainnya.

“Hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang sangat mengancam demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Sikap tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila yang notabene Ketua Umumnya adalah sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),” ujarnya.

Menurutnya, kekerasan dan pengrusakan kantor Radar Bogor merupakan salah satu tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara lima tahun enam bulan atau penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Sedangkan pengrusakan alat-alat kantor merupakan bentuk dari tindak pidana pengrusakan sebagaimana Pasal 406 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara dua tahun delapan bulan.

“Ketiga pasal ini merupakan delik umum, sehingga pihak kepolisian bisa aktif melakukan proses hukum tanpa harus menunggu pengaduan dari korban,” ujarnya.

Seharusnya, menurut Nawawi Bahrudin, dalam hal keberatan terhadap berita Radar Bogor pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini PDIP menggunakan mekanisme hak jawab sebagaimana yang diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5.

“PDIP sebagai organisasi politik terdidik seharusnya memberikan contoh yang baik dalam menyelesaikan sengketa dengan media, bukan malah menggunakan cara-cara melanggar hukum yang justru mencederai nilai-nilai juang partai atau visi misi PDIP,” tandasnya.

Disebutkan, tindakan sekelompok orang dari PDIP tersebut juga merupakan sebuah tindak pidana yang tercantum di dalam UU Pers Pasal 18 ayat 1.

Dalam pasal ini disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun. “Atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,” ujarnya. (IQI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top