NEWS UPDATE

Kapus Ustutun Lirang Bertindak Aneh

Adrasina Nusamara saat diangkut dengan pesawat dari Pulau Atauro ke Dilli untuk dioperasi.

AJI Ingatkan Tak Kriminalisasi Narasumber

MASIH ingat dengan berita ibu hamil di Desa Ustutun Pulau Lirang, Kecamatan Wetar Barat yang harus dibawa ke Tomor Leste untuk dioperasi karena selain Kepala Puskesmas Ustutun tidak berada di tempat peralatan di puskesmas itu tidak memadai dimana tidak tersedia tabung oksigen sejumlah peralatan penunjang lain? Berita itu ternyata berbuntut, Kepala Puskesmas Ustutun Marthalina Rupilu tidak terima baik dan akhirnya melaporkan Yapi Ruf, suami dari Adrasina Nusamara, perempuan yang mengalami kesulitan melahirkan tersebut ke Kepolisian Resort Maluku Barat Daya (MBD).

Memang aneh tindakan Kapus Ustutun ini, karena dalam berita yang diturunkan media ini, bahkan sempat juga dimuat di harian Kompas tanggal 3 April 2019, sehingga mendapat tanggapan Menteri Kesehatan RI, tak sedikitpun menyerang prifasi dari Marthalina Rupilu. Dalam berita hanya ditulis Kepala Puskesmas Ustutun, sama sekali tidak menyebutkan nama dari Marthalina Ruff.

”Saya sudah menerima surat panggilan dari Polres MTB untuk dimintai keterangan dengan tuduhan dugaan tindak pidana pencemaran mana baik. Saya mau Tiakur (Ibu Kota Kabupaten MBD) bagaimana, sementara saya harus menjaga isteri dan saya yang baru habis operasi di Dili, Timor Leste. Lagi pula saya ke sana dengan biaya dari siapa?” ungkap Yapi Ruff kepada Rakyat Maluku, Selasa 23 April.

Yapi mengaku tujuan dirinya menyampaikan informasi ke pers untuk dipublikasi terkait persoalan isterinya yang harus dibawa ke Timor Leste lawat Pulau Atauru adalah baik, yaitu agar ada perhatian dari pemerintah untuk pembenahan masalah kesehatan di pulau yang berbatasan laut dengan Timor Leste itu.

”Khan persoalan ini sudah sering terjadi, ada yang bahkan tidak tertolong, meninggal dalam perjalanan. Masalahnya adalah karena tidak bisa ditangani di sini. Maksud saya agar kedepan tidak lagi terjadi hal seperti begitu. Lagian memang kepala puskesmas itu sering sekali tidak berada di tempat. Itu fakta bukan dibuat-buat, ” pungkasnya.

Ditambahkan, tak salah jika dirinya meminta agar kepala puskesmas yang ditempatkan di Pulau Lirang yang perbatasan dengan Tmor Leste itu haruslah orang-orang yang punya kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Orang yang betul-betul mau melayani dan tidak suka meninggalkan tempat tugas seenaknya saja. ”Khan salam komentar saya saya juga meminta agar harus ada satu tenaga dokter. Itu yang kami harapkan,” pinta Yapi.

Alhasil, lanjut dia, akibat pemberitaan soal isterinya yang terpaksa harus berobat ke Timor Leste itu akhirnya ditanggapi oleh Menteri Kesehatan RI dimana saat berkunjung ke Ambon, Menteri berjanji tahun 2020, rumah sakit pratama akan dibangun di Ustutun Lirang.

”Tidak ada yang salah khan? Kenapa saya harus dituduh melakukan pencemaran nama baik? Semuanya demi kebaikan kok,” kesal dia.

Terkait hal ini, Ketua Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Kota Ambon, Abdulkarim Angkotasan meminta pihak yang merasa dirugikan atas karya jurnalis tidak kemudian mengambil jalur pidana.

”Pelaporan ke polisi yang dilakukan Kepala Puskesmas Ustutun itu adalah tindakan kriminalisasi narasumber. Ini tidak mesti terjadi di Indonesia karena mengancam kebebasan pers. Wartawan akan kesulitan mencari narasumber, pelaporan ke polisi juga bagian dari mengekang demokrasi atau membatasi hak warga negara menyampaikan pendapat,” ujarnya.

Menurutnya, Dewan Pers sendiri sudah melarang dan meminta agar pihak kepolisian tidak memproses delik aduan yang terkait dengan karya jurnalistik.

”Apalagi apa yang diberitakan Rakyat Maluku itu melalui proses wawancara dan juga ada beberapa dokumentasi yang ikut dipublikasi. Selain itu, karena pemberitaan itu, Menteri Kesehatan RI akhirnya mengelurkan statemen dan berjanji bahwa akan dibangun rumah sakit pratama di Ustutun Pulau Lirang,” tandas Angkotasan.

Karena itu, Ketua AJI Kota Ambon ini mengharapkan agar pihak kepolisian Resort MBD tidak gegabah untuk memproses laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Marthalina Rupilu. ”Penyidik di Polres MBD sebaiknya jangan gegabah untuk memproses, AJI akan siap mengambil langkah terkait perosoalan ini,” tagas Abdulkarim Angkotasan.

AROGAN DAN SERING TINGGALKAN TUGAS

Sementara itu, Rakyat Maluku juga menerima laporan dari personel Nusantara Sehat yang sementara bertugas di Puskesmas Ustutun Pulau Lirang soal tabiat dari Marthalina Rupilu.

”Pak, dia itu arogan. Dan benar bahwa dia sering sekali meninggalkan tempat tugas, lama-lama baru kembali. Kami tenaga kesehatan dari program Nusantara Sehat selalu dipermainkan seenaknya saja. Saya sampai tiga kali dicaci-maki, bahkan pernah, Kepala Puskesmas bersama suaminya yang adalah tenaga honor di puskesmas itu sempat mengancam akan memukul saya. Dia bilang bahwa saya akan tahu siapa dia sebenarnya,” kata salah satu personel Nusantara Sehat kepada Rakyat Maluku via telepon seluler, tadi malam.

Personel Nusantara Sehat yang meminta namanya tidak dipublikasikan ini menambahkan, dirinya sudah merencanakan untuk melaporkan tindakan pengancaman serta perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Kepala Puskesmas Ustutun itu ke pihak kepolsian.

”Iya saya sudah berencana untuk melaporkan hal ini. Kami empat orang tenaga nusantara sehat di Ustutun Pulau Lirang ini bekerja keras. Beliau itu sering sekali keluar daerah, tapi ketika datang, kami selalu dimarahi. Jadi apa yang disampaikan pak Yapi Ruff itu benar,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan koran ini sebelumnya keseriusan tenaga medis dalam melaksanakan tugas di daerah terluar masih menjadi persoalan sampai saat ini. Rakyat yang memerlukan pelayanan kesehatan di daerah terpencil seringkali menjadi korban karena kelalaian petugas kesehatan yang tidak berada di tempat.

Hal ini kembali terjadi di Kecamatan Wetar Barat, lebih khusus lagi di Desa Ustutun, Pulau Lirang, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Pada 28 Maret 2019, Adrasina Nusamaraseorang ibu di Desa Ustutun terpaksa dibawa ke Dili, Republik Timor Leste karena megalami kesulitan melahirkan.

Ia dibawa ke Dili dengan pesawat casa untuk dioperasi di rumah sakit pada negara yang baru pisah dari NKRI itu karena di Puskesmas Ustutun, tidak ada tenaga dokter, Kepala Puskesmas pun tidak berada di tempat. Sementara oksigen sebagai alat penunjang tidak tersedia.

”Iya, isteri saya kritis karena mengalami kesulitan melahirkan, sementara di puskesmas Ustutun tidak ada tenaga dokter kepala puskesmas pun tidak ada di tempat, sementara peralatan medis tidak layak. Ada bidan, tapi bidan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, keluarga terpaksa mengambil keputusan untuk membawanya ke Timor Leste,” kata Yapi Ruff, suami dari perempuan yang sempat kritis itu kepada RakyatMaluku.com, via telepon seluler dari Dili 1 April 2019.

Isterinya itu dibawa dengan speedboad ke Pulau Atauro yang juga merupakan bagian dari Republik Timor Leste dan kemudian diangkut dengan pesawat casa untuk dibawah ke rumah sakit di Dili untuk dioperasi.

”Ya saya sangat kecewa. Pemerintah sudah membangun Puskesmas dengan fasilitas yang ada, tapi memang tenaga kesehatan seperti tidak serius dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di Lirang, bahkan di Wetar. Untung tidak terjadi apa-apa dengan isteri dan anak saya. Operasi di rumah sakit di Dili berjalan lancar, anak dan isteri saya selamat,” pungkasnya.

Ia mengakui perawatan di Dili, Tmor Leste tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis dan dalam beberapa hari kedepan, bersama isteri dan anaknya yang baru lahir, mereka akan kembali ke wilayah perbatasan NKRI, di Pulau Lirang.

Ia mengharapkan agar hal ini mendapat perhatian serius dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dalam penempatan tenaga kesehatan di Wetar Barat.

”Kepala Puskesmas yang ditempatkan di wilayah kami yang adalah perbatasan dengan Tmor Leste ini haruslah orang-orang yang punya kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Orang yang betul-betul mau melayani dan tidak suka meninggalkan tempat tugas seenaknya saja. Harus pula ada satu tenaga dokter. Itu yang kami harapkan,” pinta Yapi.

Sementara itu, Fernando Maolla, salah satu pemuda asal Wetar di Ambon yang dimintai komentarnya, mengatakan, kondisi ini sering sekali terjadi.

”Ya, sering sekali terjadi. Karena keterbatasan tenaga medis dan peralatan, masyarakat Wetar terpaksa mengambil langkah untuk berobat ke Timor Leste. Di sana pengobatannya dilakukan gratis. Mereka bersedia menjemput dengan helikopter atau pesawat dan saat kembali pun diantar dengan baik-baik. Ini sebenarnya tamparan bagi pemerintah Indonesia,” urai dia.

Karena itu, Maolla mengharapkan adanya perhatian dari negara, baik pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, maupun Pemerintah Kabupaten MBD terhadap persoalan yang terus mengulang ini.

”Harus ada satu tenaga dokter di Puskesmas Ustutun. Selain itu, kepala puskesmasnya harus dikasih teguran. Sebaiknya mereka dimutasikan saja dan diganti dengan tenaga medis yang benar-benar mau melayani masyarakat,” harap Maolla. (NAM)

 

======================
--------------------

Berita Populer

To Top