HUKRIM

Kasus Proyek Fiktif Adik Bupati Buru Berlanjut

– Jaksa Dan BPK Lakukan Pemeriksaan Fisik Proyek Fiktif WFC Namlea

RakyatMaluku.com – TIM Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan melakukan pemeriksaan fisik proyek milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buru dalam kegiatan pembangunan reklamasi pantai (Water Front City) Namlea tahun anggaran 2015 – 2016 sebesar Rp 4,9 miliar.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette, pemeriksaan fisik atau On The Spot itu akan dilakukan untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan saksi-saksi yang sebelumnya telah diperiksa ditahap penyidikan untuk empat tersangka.

Empat tersangka itu, Anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Golkar Sahran Umasugi yang adalah adik kandung Bupati Buru Ramly Umasugi, PNS pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Sri Julianti selaku PPTK, Muhamad Duwila selaku penerima kuasa Direksi dari PT. Aego Media Pratama, dan Muhammad Ridwan Pattylouw selaku konsultan pengawas.

“On The Spot Proyek WFC Namlea sudah diagendakan Jaksa Penyidik dan BPK. Hasilnya nanti akan menjadi dasar perhitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan keempat tersangka itu,” ucap Samy, saat dikonfirmasi koran ini, tadi malam.

Dijelaskan, tiga tersangka yang masing-masing berinisial SU, SJ dan MD, ditetapkan untuk kegiatan pembangunan Water Front City Namlea tahap I tahun anggaran 2015 dan tahap II tahun anggaran 2016. Sedangkan khusus tersangka MRP ditetapkan untuk kegiatan pembangunan Water Front City Namlea tahap I tahun anggaran 2015 saja.

“Perbuatan keempat tersangka ini disangkakan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Khusus tersangka SU ditambahkan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tipikor,” jelas Samy.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, pekerjaan tahap I dan tahap II proyek reklamasi pantai Namlea ini dikerjakan oleh Sahran Umasugi selaku kontraktor menggunakan bendera PT. Aigo Media Pratama.

Dalam pekerjaannya, anggaran yang diperuntukan untuk pekerjaaan pemancangan tiang dan penimbunan kawasan pantai Merah Putih ternyata tidak pernah dikerjakan, namun dilaporkan rampung 100 persen.

Alhasil, dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, Tim Jaksa Penyidik menemukan kerugian keuangan negara sementara sebesar Rp 1,7 miliar dari total anggaran proyek sebesar Rp 4,9 miliar. (RIO)

--------------------

Berita Populer

To Top