HUKRIM

Kejaksaan Diminta Usut Dugaan Suap Proyek Kantor Pengadilan Agama Ambon

kantor pengadilan agama negeri ambon

KEJAKSAAN  Negeri (Kejari) Ambon diminta untuk segera mengusut dugaan suap atau gratifikasi dalam pekerjaan proyek pembangunan Kantor Pengadilan Agama (PA) Negeri Ambon tahun 2017. Sebab, wilayah hukumnya masuk dalam kewenangan Kejari setempat.

“Meskipun saat ini Tim Badan Pengawas MA RI sudah melakukan serangkaian penyelidikan, namun sebagai lembaga pemberantasan korupsi didaerah, kejaksaan juga memiliki kewenangan. Sehingga kami minta kepada Kejari Ambon untuk dapat merespon dan mengusut tuntas dugaan suap atau gratifikasi tersebut,” pinta Carateker Ketua DPD KNPI Kota Ambon, Mujahidin Ningkelula,di Ambon, Sabtu, 16 Februari 2019.

Ia juga meminta pihak Kejari Ambon untuk dapat segera melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Pengadilan Agama Negeri Ambon Muhamad Ali dan Sekretaris Pengadilan Tinggi (PT) Agama Maluku Ismail Difinubun. Sebab, keduanya diduga telah menerima uang dari Direktur PT Dinamika Maluku yang bertindak sebagai kontraktor dalam proyek tersebut.

“Menurut mantan Kepala Pengadilan Agama Negeri Ambon Edi Warman,  kedua oknum pejabat tersebut dilaporkan ke Badan Pengawas MA RI karena pernah menerima uang sebagai hadiah dari kontraktor. Sehingga, kami juga meminta pihak kejaksaan dapat mengusut aliran dana yang diberikan itu sebagai hadiah,” tegas Ningkeula.

Sebagaimana diberitakan, Tim Badan Pengawas (Bawas) Mahkama Agung (MA) RI telah menggelar serangkaian penyelidikan dugaan suap atau gratifikasi dalam pekerjaan proyek pembangunan Kantor Pengadilan Agama (PA) Negeri Ambon, Kamis, 14 Februari 2019.

Dalam proses penyelidikan di Ambon ini, tim Bawas MA RI yang dipimpin oleh hakim Dwiarso Budi Santriarto melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Pengadilan Agama Negeri Ambon Muhamad Ali dan Sekretaris Pengadilan Tinggi (PT) Agama Maluku Ismail Difinubun.

Proyek pembangunan kantor Pengadilan Agama Negeri Ambon yang dikerjakan PT Dinamika Maluku itu menelan anggaran senilai Rp 21 miliar. Anggaran tersebut dikucurkan secara bertahap, dimana tahap pertama sebesar Rp 10 miliar, tahap kedua Rp 2,5 miliar dan tahap ketiga  Rp 9,5 miliar.

Selain kasus suap, kedatangan Tim Badan Pengawas MA RI dipimpin hakim yang pernah menangani perkara mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Djahja Purnama alias Ahok, ini juga dalam rangka pengusutan kasus dugaan penganiayaan dua pegawai kontrak di Pengadilan Agama Negeri Ambon oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku Ismail Difinubun. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top