NEWS UPDATE

Kejati Diminta Telusuri Oknum Jaksa Dalam Rapat Gelap BPBD SBT

Ilustrasi

RakyatMaluku.com – REKAMAN rapat gelap pengaturan fee proyek pekerjaan pe­nahan pantai yang diduga berlangsung di kediaman Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Usman Keliobas terbilang terstruktur dan sistematis.

Tidak hanya hadir para kepala desa dan kontraktor, tapi juga salah satu oknum jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur. Pertemuan tersebut harusnya dite­lusuri Kejaksaan Tinggi Maluku. Praktisi hukum Ajis Talaohu mengatakan, dari reka­man tersebut menunjukan bahwa sejak pengadaan proyek sudah ada niat jahat untuk dikorupsi.

“Rencana pembagian fee proyek adalah perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai pemufakatan jahat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dapat menimbulkan kerugian keuwangan negara,” kata Ajis yang dikonfirmasi Rakyat Maluku, Kamis 6 September 2018.

Praktik pembagian fee seperti itu, akan sangat berdampak pada kwalitas pengadaan barang dan jasa. Dalam banyak temuan di KPK, pengadaan barang dan jasa menempati urutan tetinggi tingkat korupsi.

Dalam bunyi rekaman tersebut, Sekretaris BPBD Usman Keliobas diduga mengarahkan para kepala desa dimana proyek itu dikerjakan untuk menjadi saksi penyerahan fee proyek kepada Lutfy sebesar 7 persen yang ikut hadir. Lutfy yang disebut namanya sebagai pihak yang ikut berjasa sehingga paket proyek senilai Rp.15 miliar itu dapat diturunkan ke BPBD SBT kemudian akan menyerahkan uang dari fee 13 paket proyek kepada beberapa nama lagi di Jakarta yang diduga sebagai jaringan calo proyek.

Ajis menduga, fee proyek yang dibicarakan dalam paket proyek tersebut sudah lebih dulu diberikan sebelum pemenang tender ditetapkan.

“Untuk itu rekaman ini perlu ditelusuri aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan hukum demi menyelamatkan proyek yang se­mentara dikerjakan dan juga menyelamatkan keuwangan negera,” saran Talaohu.
Adapun paket proyek yang diturunkan ke BPBD SBT sebagai berikut. 1. Rekontruksi ba­ngun pengaman pantai di Desa Tum Kecamatan Werinama dengan panjang pekerjaan 100 meter senilai Rp.385 juta, 2. Rekontruksi bangun pengaman pantai di Dusun Keltufat Werinama sepanjang 100 meter senilai Rp.1.250.000.000.

3. Rekontruksi bangun pengaman pantai di Desa Namlean Kecamatan Pulau Gorom sepanjang 100 meter senilai Rp.1.250.000.000. 4. Rekontruksi bangun pengaman pantai di Desa Arow Kecamatan Pulau Gorom dengan panjang 100 meter senilai Rp.1.250.000.000. 5. Rekontruksi bangun penga­man pantai di Desa Wawasa Pulau Gorom se­panjang 100 meter senilai Rp.1.250.000.000. 6. Rekontruksi bangun pengaman pantai Desa Kinali Kecamatan Pulau Gorom panjang 100 meter dengan nilai proyek Rp.1.250.000.000. 7. Rekontruksi bangun pengaman pantai di Desa Kellu Kecamatan Seram Timur panjang 100 meter senilai Rp. 1.825.000.000. 8. Rekontruksi bangun pengaman pantai di Desa Kilfura Kecamatan Seram Timur sepanjang 100 meter senilai Rp.368.000.000. 9.

Rekontruksi bangun pengaman pantai di Desa Kiltai Kecamatan Seram Timur dengan panjang 100 meter seilai Rp.1.250.000.000. 10. Rekontruksi bangun pengaman pantai di Desa Nama Kecamatan Siritaun Wida Timur dengan panjang 100 meter senilai Rp.1.260.000.000. 11. Rekontruksi bangun pengaman pantai di Desa Lian Tasik Kecamatan Siritaun Wida Timur panjang 100 meter senilai Rp.625.000.000. 12. Rekontruksi bangun pengaman pantai Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur dengan panjang 100 meter seilai Rp.1.250.000.000. 13. Rekontruksi bangun pengaman pantai di Desa Kiltufa Kecamatan Gorom Timur dengan panjang 100 meter senilai Rp.1.250.000.000. 14. satu paket pembangunan gedung kantor BPBD kabupaten SBT di Bula senilai Rp. 1.105.865.000.

Dalam rekaman itu pula, Sekretaris BPBD SBT ikut meminta salah satu staf yang menjabat sebagai PPK proyek menjelaskan soal tehnis pekerjaan serta lama waktu pekerjaan kepada para peserta yang hadir.

Usman dalam pertemuan juga menjelaskan penting untuk fee itu dibagikan kepada pihak-pihak yang selama ini terlibat sehingga BPBD SBT dapat mengerjakan paket proyek tersebut, jika fee itu tidak diberikan maka BPBD SBT akan kesulitan mendapatkan bantuan dari APBN.

Sementara hadirnya oknum jaksa dalam pertemuan tersebut diduga kuat untuk menciptakan kondisi kepada para kepala desa yang hadir sehingga dapat menerima rencana pembagian fee kepada calo proyek dengan legowo apalagi mereka dimintai untuk menandatangi keterangan notaris tentang persetujuan pemberian fee.

Sementara dari sumber-sumber Rakyat Maluku, paket proyek tersebut sebelum turun ke BPBD ada komunikasi antara Bupati Seram Bagian Timur dengan kawan partainya yang ditindaklanjuti pertemuan antara staf BPBD SBT dengan Lutfy di Jakarta.

Lutfy kemudian membantu mengurusi paket proyek tersebut di Kementrian Keuwangan RI dan berhasil masuk dalam mata anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018.

Mendapat kabar tesebut, Bupati kemudian me­minta mantan Kepala BPBD SBT Nurbandi Latarisa su­paya megatur secara apik proses pelelangan hingga siapa pemenang tender proyeknya, akan tetapi Latarisa menolak cara-cara yang dapat merugikan keuwangan negara.

Latarisa kemudian diusulkan untuk diganti, na­mun sebelum diganti Latarisa sudah lebih dulu dilantik sebagai Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku pada 18 Juli lalu.

Sementara ketika dikonfirmasi Nurbandi mem­bantah kepindahannya ke Bawaslu Provinsi Maluku bukan terkait dengan tender proyek.

“ Alasan kepindahan saya tidak ada hubungannya dengan tender proyek,” ujar Latarisa.
Walaupun ketika paket proyek itu dikerjakan Latarisa masih menjabat sebagai BPBD SBT. “ Iya itu kerja saat saya jabat,” tutur Latarisa. (ARI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top