NEWS UPDATE

Kejati Maluku Pending Penanganan Kasus ?

Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku

PENANGANAN  sejumlah perkara korupsi di tubuh Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku sejak beberapa bulan terakhir ini tak kunjung ada perkembangan ditahap penyidikan. 

Sejumlah saksi-saksi yang telah diagendakan untuk diperiksa pun belum juga dipanggil. Akibatnya, berkas perkaranya tak kunjung lengkap, dan para tersangka jadi bebas berkeliaran.

Beberapa perkara korupsi itu diantaranya, proyek pembangunan Terminal Transit Tipe B di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon tahun anggaran 2008 – 2009, proyek pengadaan Speed Boat pada Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) Wilayah XVI Maluku dan Maluku Utara (Malut) tahun 2016.

Proyek pembangunan reklamasi pantai atau Water Front City (WFC) Namlea tahun anggaran 2015 – 2016, kasus korupsi penjualan dan pembelian surat-surat hutang/ Reverse Repo Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Maluku – Malut tahun anggaran 2011 – 2014, serta penyalahgunaan anggaran pembangunan rumah dinas ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun anggaran 2008.

Terkait mandeknya penangan sejumlah perkara korupsi itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Samy Sapulette saat dikonfirmasi wartawan selalu memberikan alasan yang berulang. Diantaranya, masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Padahal, pihak Korwas Bidang Investigasi BPKP Maluku Afandi, saat dikonfirmasi koran ini mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum juga melakukan proses perhitungan kerugian keuangan negara tehadap beberapa perkara korupsi dari Kejati Maluku lantaran ada sejumlah dokumen yang diminta belum juga diserahkan oleh Penyidik.

Ketika media ini mulai melakukan investigasi ditubuh Kejati Maluku, salah satu Jaksa Penyidik mengungkapkan, mandeknya penanganan perkara korupsi ditahap penyidikan lantaran perintah langsung dari Kepala Kejati Maluku Triyono Haryanto, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang pemilihan umum (pemilu) 2019.

“Ia benar, perintah langsung dari pak Kajati untuk menghentikan sementara proses penyidikan perkara korupsi sampai selesai pemilu untuk menjaga kamtibams. Katanya sih itu juga perintah langsung dari pak Kejagung,” ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan salah satu penyidik di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. 

“Semua penanganan kasus korupsi ditahap penyelidikan maupun tahap penyidikan sementara dipending dulu sampai selesai pemilu untuk menjaga kamtibmas. Takutnya proses penegakan hukum di kejaksaan dipolitisir,” terangnya.

Untuk diketahui, tersangka dalam perkara korupsi proyek Terminal Transit Passo yakni, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Angganoto Ura yang saat ini menjabat Asisten I Sekertaris Kota Ambon, Jhon Lucky Metubun selaku konsultan pengawas dan Amir Gaus Latuconsina selaku rekanan pelaksana yang menggunakan bendera PT. Reminal Utama Sakti.

Tersangka dalam perkara korupsi proyek pengadaan Speed Boat pada BPJN Wilayah Maluku yakni, Zadrach Ayal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV. Damas Jaya, Achmad Mirzah Malaka alias Aming selaku rekanan.

Tersangka dalam perkara korupsi proyek pembangunan reklamasi pantai atau Water Front City (WFC) Namlea yakni, anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Golkar Sahran Umasugi yang adalah adik kandung Bupati Buru Ramly Umasugi, PNS pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Sri Julianti selaku PPTK, Muhamad Duwila selaku penerima kuasa Direksi dari PT. Aego Media Pratama, dan Muhammad Ridwan Pattylouw selaku konsultan pengawas.

Tersangka dalam perkara korupsi Reverse Repo Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Maluku – Maluku yakni, Idris Rolobessy selaku mantan Dirut Bank Maluku dan tersangka Izaack Thenu selaku mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku. Dan tersangka dalam perkara korupsi penyalahgunaan anggaran pembangunan rumah dinas ketua DPRD Kabupaten MTB yakni, Johny Go selaku Direktur PT Karya Pembangunan Jaya. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top