NEWS UPDATE

Kejati Puldata Pulbaket Dugaan Korupsi Gaji Satpol PP Maluku

TIM Penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku hingga saat ini masih melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terhadap kasus dugaan korupsi penyelewengan keuangan daerah untuk pembayaran gaji puluhan tenaga honorer Satua Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku.

Menurut Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Maluku Muhammad Iwa, tujuan puldata dan pulbaket tersebut guna mencari indikasi penyimpangan, dan selanjutnya data-data dan bahan keterangan itu diserahkan ke bagian pidana khusus (pidsus) untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut.

“Untuk kasus Satpol PP Provinsi Maluku, masih terus berjalan, sementara puldata pulbaket, dan semuanya sudah diperiksa,” katanya.

Ditanya hasil puldata pulbaket, Iwa enggan membeberkannya. Menurutnya, hal tersebut masih menjadi rahasia internal.

“Belum bisa saya kasih tahu sekarang, karena masih setengah perjalanan. Nanti saja kalau semua sudah selesai baru kami ekspose,” tandas Iwa.

Sebagaimana diberitakan beberapa media lokal di kota Ambon, dugaan korupsi penyelewengan keuangan daerah untuk pembayaran gaji puluhan tenaga honorer Satpol PP Provinsi Maluku itu dilaporkan langsung oleh mantan Kasubdit Penegakan dan Perundang-Undangan Satpol PP Maluku Stella Rewaru ke Kejati Maluku.

Reawaru diketahui merupakan orang yang melakukan penggrebekan pada gedung Rinamakana Ambon pada 11 Juli 2018, yang dijadikan sebagai tempat perekrutan ratusan anggota Satpol PP ilegal. Dan hasil penggrebekan tersebut telah dilaporkan Tawari kepada atasannya.

Belakangan diketahui saat ini diduga masih ada sebanyak 48 anggota Satpol PP illegal “hasil produk” Rinamakana yang masih berada dalam Korps Satpol PP Provinsi Maluku. Akibatnya negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 500 juta, yang digunakan untuk membayar gaji puluhan Satpol PP illegal tersebut. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top