NEWS UPDATE

Kemiskinan Tertinggi Di MBD, Dan Terbanyak Di Maluku Tengah

MJ Papilaja

MInggu lalu, saya menggambarkan tentang kemiskinan di Pro­vinsi Maluku, yang menjadi tan­tangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Baru. Untuk dapat menurunkan angka kemiskinan, sebagaimana telah menjadi tekad Gubernur dan Wakil Gubernur Baru yang disam­paikan dalam berbagai tatap muka dengan masyarakat saat kampanye lalu, paling tidak, ada dua fokus utama yang harus menjadi perhatian.

Oleh: MJ Papilaja
Mantan Walikota Ambon Dua Periode

FOKUS pertama ialah harus melakukan pemetaan kan­tong-kantong dimana orang miskin berada. Kemudian fokus kedua, strategi apa yang harus dilakukan un­tuk mengangkat keluarga-keluarga miskin ini dari keterpurukan ekonomi. Sebab tanpa pemetaan kan­tong-kantong kemiskinan secara benar dan tepat, program pengentasan kemiskinan akan salah sasaran alias salah lokasi.

Dimana saja sebaran orang-orang miskin di Maluku?. Dilihat dari segi tingkat kemiskinan (prosen­tasi jumlah orang miskin dari total jumlah penduduk), Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 yang dikeluarkan oleh BPS, tingkat kemiskinan tertinggi (30,18%) ada di Kabupaten MBD, kemudian diikuti oleh Kabupaten MTB (27,47%), Kabupaten Aru (27,13%), Kabupaten SBB (25,49%), diikuti kabupaten sisanya, dan yang terendah (4,46%) Kota Ambon.

Selanjutnya, untuk kepentingan intervensi program pengurangan kemiskinan, sebaiknya difokuskan pada jumlah orang miskin, dan tidak pada tingkatan nya (%). Sebaran orang miskin terbanyak (78.720 orang atau 24,56%) ada di Kabupaten Malteng, disusul Kabupaten SBB (43.440 orang), Kabupaten MTB (30.670 orang), Kabpaten SBT (26.230 orang), Kabupaten Aru (25.370 orang), dan kabupaten/kota sisanya dengan jumlah bervariasi dibawah 25.000 orang, dengan jumlah orang miskin terendah ada di Kabupatel Bursel (10.280 orang). Tiap kabupaten/kota dapat juga mengidentifikasi sebaran orang miskin di kecamatan-kecamatan dan desa-desa nya. BPS yang ada di kabupaten/kota memiliki data sebaran orang miskin tersebut.

Dengan sebaran orang miskin yang teridentifikasi tersebut, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mudah untuk mengidentifikasi program spesifik yang sesuai dengan karaktersitik wilayah kantong-kantong sebaran orang miskin tersebut, kemudian menyusun program pengurangan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing, dan bukan membuat penyeragaman. Hanya dengan program pengurangan orang miskin yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing, keinginan dan kemauan politik Gubernur dan Wakil Gubernur baru, untuk mengurangi kemiskinan agar Maluku tidak lagi menjadi nomor tiga termiskin di Indonesia, dapat dicapai.

Untuk itu, Gubernur dan Wakil Gubernur baru nanti, harus mampu mengendalikan jajaran pemerintahan di Provinsi Maluku dan melakukan komunikasi dan koordinasi yang dinamis dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku, maupun DPRD, untuk menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 10%. Hal ini sangat mungkin dilakukan. Karena di era Gubernur Karel Alberth Ralahalu, dalam periode kepemimpinan kedua, mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 19,27%. Untuk menekan tingkat kemiskinan kurang dari 10%, Gubernur dan Wakil Gubernur baru, tidak perlu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar yang dicapai oleh Gubernur Karel Alberth Ralahalu itu (19,27%), tetapi cukup hanya menurunkan 10% saja, atau rata-rata turun 2%, sehingga pada akhir masa jabatan periode pertama di tahun 2024 nanti, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku di bawah 10%.

Hal ini penting, dan harus menjadi pegangan kuat dan konsisten oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Baru. Sebab apa?. Dari pengalaman selama ini, program pengenatasan kemiskinan, dalam bentuk program pemberdayaan maupun pembangunan infrastruktur, sering salah sasaran. Kenapa?. Kita tahu semua bagaimana proses pembahasan APBD antara pemerintah provinsi dengan DPRD, dimana dalam proses pembahasan program-program yang tertuang dalam proyek-proyek, terjadilah proses tawar-menawar, dan anggota DPRD yang cenderung memprioritaskan daerah pemilihannya. Ini sih wajar-wajar saja, sepanjang daerah pemilihannya itu, merupakan kantong kemiskinan.

Namun, dalam prakteknya, bukan itu (kantong kemiskinan) yang menjadi fokus, tetapi permintaan daerah pemilihanlah yang menjadi prioritas. Dalam konteks ini, pemerintah provinsi harus meyakinkan dan menyadarkan para anggota dewan yang terhormat itu, bahwa rakyat yang kurang beruntunglah, rakyat yang susah lah yang harus ditolong, bukan daerah pemilihan. Karena anggota DPRD adalah wakil rakyat dan bukan wakil daerah pemilihan!. Bagaimana meyakinkan dan menyadarkan para anggota dewan yang terhormat ini?. Pemerintah Provinsi Maluku harus menyajikan data mengenai potret kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan itu, sebagai alasan prioritas intervensi program/proyek di suatu lokasi.

Saya yakin hati nurani anggota dewan yang terhormat akan tergerak kok. Yang penting sekali adalah para pimpinan SKPD dalam pembahasan anggaran dengan DPRD jangan cuma pegang perhitungan rincian anggaran nya saja, tetapi disertai dengan data kantong kemiskinan yang menjadi dasar alokasi program pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Kebiasaan birokrat Pemerintah Provinsi Maluku dalam pembahasan program/proyek dalam APBD yang hanya berbekal data keuangan dan perhitungan anggarannya, harus ditinggalkan. Karena apa?. Anggaran itu mengikuti program yang sudah ditetapkan sasaran yang akan dicapai. Bukan sebaliknya, program/proyek mengikuti berapa anggaran. Kalau kultur ini masih tetap dipertahankan, maka komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur baru ini dengan janji-janji kampanye, menjadi hanya pemanis komunikasi politik saja. Ini sangat tergantung kepada “political will” dari Gubernur dan Wakil Gubernur baru!. Semoga..!!! (*)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top