NEWS UPDATE

Kepala BPN Buru Dipastikan Tersangka

KEPALA Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) Asmin Hamzah, mengakui bahwa pihaknya telah mengantongi calon tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi sertifikat prona lahan masyarakat kabupaten setempat tahun 2015.

Calon tersangka itu, kata Asmin, adalah mantan Pejabat Perwakilan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Nurdin Karapesina (NK), yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buru.

Sebab, dari hasil perhitungan sementara oleh Jaksa Penyidik, ditemukan kerugian keuangan negara yang diakibatkan Nurdin Karapesina (NK) dalam pembuatan sertifikat prona bagi masyarakat Kabupaten SBT tahun 2015 sebesar Rp 350 juta lebih dari total anggaran sebesar Rp 1,4 miliar.

“Calon tersangaknya sudah ada, yakni berinisial NK yang saat itu (tahun 2015) menjabat sebagai Pejabat Perwakilan Pertanahan Maluku Tengah. Setelah BPN Kabupaten SBT telah definitif tahun 2016, barulah NK diangkat sebagai kepala BPN SBT,” akui Asmin, saat dikonfirmasi RakyatMaluku.com ini, di halaman Kantor Pengadilan Tipikor Ambon.

Ditanya apakah Nurdin Karapesina (NK) akan menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini, Asmin mengatakan bahwa semua itu tergantung dari hasil pengembangan pemeriksaan saksi-saksi ditahap penyidikan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya.

“Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Semua tergantung keterangan dari mantan kepala BPN Kabupaten Malteng dan bendaharanya, itupun kalau bendahara mau buka mulut. Sebab, kemarin saat saya periksa bendahara, dia ketakutan dan menangis, sampai saya bilang kalau anda mempersulit maka nanti anda juga,” bebernya.

Dijelaskan, penetapan NK sebagai tersangka akan dilakukan setelah pesta demokrasi (Pilpres dan Pileg) berlangsung. Hal itu dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjeleng pemilu 2019.

“Nanti setelah pemilu saja, karena usai pemilu penyidik akan melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dokumen asli pada Kantor BPN Maluku Tengah. Diantaranya, bukti pencairan dan bukti usulan penetapan lokasi tahun 2015,” jelas Asmin.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, proyek pembuatan seritifikat sebanyak 2000 lembar ini diprogramkan gratis untuk warga Kabupaten SBT ketika Nurdin Karapesina (NK) menjabat sebagai Pejabat Perwakilan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah. Namun ternyata program ini bermasalah dalam realisasinya.

Sebab, dari 2000 sertifikat hanya 800 sertifikat yang sampai di tangan warga, selebihnya tak diketahui. Diduga dana pembuatan sertifikat seharga Rp 700 ribu per lembar ini diselewengkan sehingga sertifikatnya tidak terelisasi.

Sebanyak 1200 sertifikat sisa tahun 2016 yang belum diterbitkan itu, dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi ternyata kasus ini juga bermasalah dari sisi yang lain. Dari temuan jaksa, BPN Maluku Tengah juga menerbitkan sertifikat atas lahan yang statusnya belum jelas kepemilikannya. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top