NEWS UPDATE

Koordinator P3MD Prihatin Dengan Pemotongan ADD Di SBB

RakyatMaluku – KASUS pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2017. Pemotongan ADD berdasarkan SK No.412.2–437 Tahun 2017 yang dikeluarkan Bupati SBB, M Yasin Payapo. SK tersebut tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati SBB No.412.2-79 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.

Pemotongan 1.5 persen setiap desa dalam ADD berdasar SK perubahan yang dikeluarkan Yasin selaku Bupati SBB tersebut sangat disayangkan.

Saat dikonfirmasi, Koordinator P3MD Program Pembangunan dan Pem­ber­­dayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Maluku, Syahril Rumluan, me­ngaku prihatin dengan polemik yang sedang terjadi di SBB.
Selaku perpanjangan tangan dari Kementrian Desa di Maluku, pihaknya sudah dihubungi oleh Kemendesa terkait kasus tersebut dan sedang melakukan pendalaman.

“Kami prihatin dengan adanya kasus ini dan sedang melakukan pendalaman sesuai arahan dari Menteri Desa. Karena Kemendesa sudah menendatangani kerjasama (MoU) dengan Kepolisian dan Kemendagri untuk menuntaskan penyelewengan angaran (DD & ADD) di daerah.” Terangnya Rumluan.

Harusnya, Yasin selaku kepala daerah tidak mengambil langkah yang bisa menimbulkan polemik hukum. Apalagi,belakangan Presiden RI Jokowi kerap mengawasi pengelolaan Dana Desa maupun Anggaran Dana Desa (DD/ADD).

“Presiden begitu komitmen terhadap realisasi penggunaan DD dan ADD. Kerap presiden meng­instruksikan kepada Menteri maupun turun ke lapangan dan mengkroscek secara lansung ada tidak pemotongan dana desa maupun ADD. Ini sangat riskan jika terjadi kebijakan yang menimbulkan po­lemik hukum terkait dengan penggunaan dan alo­kasi anggara tersbut,” paparnya.

Untuk diketahui, sebanyak 92 desa di SBB kena ‘sunat’ anggaran lewat SK yang dikeluarkan Yasin Payapo.
Erik berharap proses ini berjalan sesuai langkah hukum. Apalagi DPRD Kabupaten SBB juga sedang melakukan upaya investigatif terkait kasus ini. Jika benar menyalahkan aturan, maka klarifikasi hukum adalah agenda penting demi transparansi pengelolaan ADD di SBB. (ASI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top