NEWS UPDATE

Korupsi DD-ADD, Bendahara Morokay Dihukum 3 Tahun Penjara

Ilustrasi

PENGADILAN  Tipikor Ambon menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Bendahara Negeri Administrasi Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur – Kobi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Eli Susanto selama tiga tahun, denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 126.071.293 subsider satu bulan kurungan.

Sebab, perbuatan terdakwa Eli Susanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana desa (DD) Administrasi Morokay yang bersumber dari APBN dan alokasi dana desa (ADD) dari APBD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) tahun 2015 sebesar Rp 162.071.293 dari total anggaran Rp 355.071.898.

“Menyatakan, perbuatan terdakwa Eli Susanto terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,” ucap Ketua Majelis Hakim Felix R. Wuisan, didampingi dua hakim anggota, Jenny Tulak dan Bernad Panjaitan, saat membacakan amar putusannya, Kamis, 4 April 2019.

Terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ajit Latuconsina maupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya (PH) Marchel. J. Hehanussa SH, sama-sama menyatakan pikir-pikir. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Felix R. Wuisan memberikan batas waktu selama tujuh hari kepada kedua pihak untuk segera menyatakan sikap, apakah menerima putusan ataukah ingin mengajukan upaya hukum banding.

Hukuman yang dijatuhi majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ajit Latuconsina, yang sebelumnya menuntut terdakwa Eli Susanto dengan pidana penjara selama empat tahun, denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan, dan dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 162.071.293 subsider empat bulan kurungan.

JPU dalam dakwaannya menjelaskan, tahun 2015 Desa Administrasi Morokay mendapat dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 355.071.898, yang diperuntukkan untuk pembelanjaan perkantoran, perjalanan dinas dan biaya modal sebesar Rp 106.521.569.

Dengan rincian, pencairan tahap I sebanyak 40 persen pada 17 September 2015 sebesar Rp 142.028.759, yang terdiri dari DD Rp 107.279.473 dan ADD Rp 34.749.287. Tahap II sebanyak 40 persen pada 17 Desember 2015 sebesar Rp 142.028.759, yang terdiri dari DD Rp 107.279.473 dan ADD Rp 34.749.287. Dan tahap III sebanyak 20 persen pada 29 Desember 2015 sebesar Rp 71.014.380, yang terdiri dari ADD Rp 53.639.737 dan DD Rp 17.374. 634.

Dalam peruntukannya untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan usaha tunai sebesar Rp 46.000.000, pembersihan saluran pembuangan sebesar Rp 46.450.000, pembuatan jembatan penghubung ke sawah sebesar Rp 49.450.329, dan biaya operasional TK PPK Al-Quran selama setahun sebesar Rp 2.300.000.

Bantuan ekonomi produktif sebesar Rp 65.000.000, sosialisasi kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp 3.750.000, pembinaan pemuda dan olahraga sebesar Rp 10.100.000 dan peningkatan pelatihan pemuda sebesar Rp 6.380.000, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 19.120.000, untuk kegiatan kesehatan sebesar Rp 5.500.000 dan kegiatan PKK sebesar Rp 13.620.000.

Namun dalam realiasasi, sebagian anggaran DD dan ADD itu digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, yang kemudian menyebabkan kerugian negara dirugikan sebesar Rp 162.071.293. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top