HUKRIM

Korupsi DD-ADD Kulur Limpah Ke Kacabjari Saparua

RakyatMaluku.com – TIM Penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kulur, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2016 – 2017, ke Kepala Cabang Kejari (Kacabjari) Saparua, Jumat, 6 Juli 2018.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Ambon Wahyudi Kareba, hal itu dilakukan lantaran Desa Kulur masuk dalam wilayah hukum Kacabjari Saparua. Selain itu, untuk mempermudah pemeriksaan saksi-saksi untuk proses puldata dan pulbaket guna pengumpulan bukti permulaan.

“Kasusnya sudah resmi kami limpahkan ke Kacabjari Saparua untuk ditindaklanjuti. Sebab, kasusnya masuk wilayah hukum Kacabjari Saparua. Sehingga, Kacabjari Saparua bisa dengan mudah melakukan puldata dan pulbaket,” kata Kareba, saat dikonfirmasi wartawan, di ruang kerjanya.

Dijelaskan, dugaan korupsi DD dan ADD Kulur tahun anggaran 2016 – 2017 resmi dilaporkan oleh warga setempat kepada Kejaksaan Tinggi Maluku pada Oktober 2017 lalu. Dalam laporan warga itu, Kapala Desa Kulur diduga melakukan penggelembungan dana pada program bantuan pengadaan anakan bibit cengkih yang didatangkan dari Negeri Ruta, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, biaya yang dikeluarkan untuk program bantuan pengadaan bibit anakan cengkih sebanyak 10.000 anakan dengan total dana sebesar Rp 180 juta, dengan harga per anakan sebesar Rp 18.000 yang dianggarkan dalam ADD.

Padahal berdasarkan penelusuran yang dilakukan ke Negeri Ruta, pembelian anakan cengkih hanya sebesar Rp 6.000, dan bibit yang tiba di Kulur hanya sekitar 6.000 anakan, itu pun sebagian sudah mati sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Dugaan penyelewengan lainnya adalah pembuatan jalan tani yang tidak transparan, karena biaya sewa alat berat untuk melakukan penggusuran sebesar Rp 25 juta untuk masa kerja 16 hari, namun realisasi penggusuran jalan hanya sembilan hari.

Kemudian tidak ada pemasangan papan nama proyek dan pihak yang melakukan pengerjaan proyek tersebut, sehingga warga tidak mengetahuinya secara pasti. Warha juga menduga adanya penyimpangan bantuan dana untuk lima kelompok tani sebesar Rp 25 juta. Dimana satu kelompok terdiri dari 25 orang dan masing-masing mendapatkan bantuan Rp 600 ribu, satu linggis, dan parang.

Sedangkan alokasi dana sebesar Rp 42 juta untuk bantuan usaha mikro seharusnya menerima Rp 2 juta per orang kepada 21 penerima bantuan, namun realisasinya hanya Rp 1,7 juta dan sisanya Rp 300 ribu untuk pemotongan pajak. Awalnya ada 21 penerima bantuan usaha mikro, tetapi belakangan naik menjadi Rp 82 juta dengan alasan jumlah penerima bantuan naik menjadi 41 orang.

“Jadi, menurut warga, program DD dan ADD tidak pernah dikelola secara transparan kepada masyarakat, kemudian ada dugaan manipulasi data yang dilakukan dalam laporan pertanggungjawaban kepada Pemkab Malteng. Sehingga, warga Kulur berharap melalui laporan yang disampaikan kepada pihak kejaksaan dapat tindaklanjut secara tuntas, jelas Kareba. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top