---------
KABUPATEN SBT

Kotaromalos Keluhkan Kinerja BKD SBT

Gaji Diputus Tanpa Ada SK Pemecatan

RAKYATMALUKU.COM – AMBON – Mantan auditor pada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Fadli Kotarumalos, mengaku kecewa dengan kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten setempat. Bagaimana tidak, gaji pokoknya sebagai PNS telah diputus sejak September 2019 lalu hingga saat ini, namun dirinya tak kunjung menerima SK pemecatan.

“Syarat untuk menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Penghasilan (SKPP) kan harus ada SK pemecatan. Faktanya, gaji saya sudah diputus sejak September 2019 lalu, dan sampai saat ini tidak ada pemberitahuan secara lisan maupun tertulis,” keluhnya, kepada koran ini, Jumat, 2 April 2021.

Ia juga mempertanyakan SK pemecatan yang beredar di dinas terkait, diantaranya di Inspektorat dan di bagian keuangan Pemkab SBT. Pasalnya, nama maupun Nomor Identitas Pegawai (NIP) yang tercantum di dalam SK pemecatan tersebut bukanlah miliknya.

“SK pemecatan yang beredar d dinas terkait itu salah nama dan salah NIP. Lalu dasar pemutusan gaji saya pakai SK yang mana?. Kan aneh dari tahun 2019 sampai dengan 2021 ini belum juga terbit SK pemecatan, lalu gaji saya selama ini masuk kemana?,” ungkap Fadli.

Ia menjelaskan, dirinya bersama tiga orang rekannya yang juga berstatus PNS saat ini sementara menjalani masa hukuman badan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II.A Ambon sejak tahun 2017, berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Ambon.

“Kita samua empat orang yang PNS terlibat hukum. Dalam putusan pengadilan, kami dihukum empat tahun sembilan bulan kurungan. Namun mereka semua sudah dapat SK dan sudah urus di Taspen, sedangkan saya yang belum dapat (SK),” jelasnya. (RIO)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top