NEWS UPDATE

KPK Ada Di Kantor Gubernur Maluku Hari Ini

Kantor KPK di Jakarta

DIJADWALKAN, Senin 25 Maret 2019, hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawali kegiatan monitoring dan evaluasi sistem pencegahan korupsi terintegrasi di Maluku.

Kegiatan yang akan dilakukan sekira pukul 15.00 WIT di Kantor Gubernur Maluku rencana akan diikuti  jajaran SKPD di lingkup Pemprov Maluku. 

Dari informasi yang diperoleh RakyatMaluku.com rapat monitor ini tersebut akan membicarakan evaluasi terhadap 7 program Pencegahan yang dijalankan oleh  Pemprov Maluku. Selain itu, KPK juga akan menyampaikan tingkat kepatuhan LHKPN dan gratifikasi di Maluku.

Budi Waluya, Koordinator Wilayah IX (Sulawesi utara, Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara), mengatakan terdapat beberapa catatan perbaikan yang kedepannya perlu terus dilakukan. 

Berikut beberapa hal yang menjadi perhatian KPK. Yakni pertama Perencanaan dan Penganggaran (perlunya e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi; Program dan Kegiatan RKPD, Renja SKPD mengacu pada RPJMD ; Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB).

Kedua, pelayanan Terpadu Satu Pintu (perlunya Pelimpahan 100% kewenangan; Informasi perizinan (online dan offline); Aplikasi perizinan; Ketersediaan aturan; Rekomendasi Teknis). 

Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa (perlunya Organisasi ULP yang mandiri; Pokja Permanen; 100% Pengadaan Belanja Modal via ULP; E-Katalog. 

Keempat  Kapabilitas APIP (perlunya Kecukupan jumlah dan kualitas APIP; Kelembagaan APIP ; Kecukupan anggaran pengawasan.

Kelima  manajemen SDM (Perbaikan Manajemen APIP; ANJAB, ABK, EVAJAB; Implementasi Tunjangan Penghasilan Pegawai). 

Keenam Dana Desa (Publikasi APBDes; Implementasi SISKEUDES; Pengawasan Dana Desa). Ketujuh Optimalisasi Pendapatan Daerah (Tersedianya database WP;Tax Clearance; Inovasi Peningkatan PAD). Dan  Kedelapan  Manajemen BMD (Database BMD yang handal; Pengamanan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan BMD)

Pada sektor strategis lainnya terkait dengan Pencegahan Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Dan Legislatif Serentak Tahun 2019, KPK mengimbau jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, untuk memastikan bahwa Pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau sejenisnya, ‘tidak disalalahgunakan sehingga dapat meninmbulkan akibat hukum’.

Kedua memastikan bahwa penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pelayanan publik di daerah terbebas dari praktik gratifikasi, suap,  pungutan liar dan pemerasan.

Ketiga memastikan bahwa setiap PN dan atau Pegawai Negeri di daerah masing-masing mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangan atau tugasnya.

Dalam konteks tagline ‘Pilih yang Jujur’, KPK juga mengingatkan bahwa slogan ini juga berarti para ‘Pejabat dan ASN di Maluku agar Jujur dalam melaksanakan tugasnya dan bersikap netral’

Upaya lainnya adalah mendorong pemberhentian ASN/PNS yang telah terbukti bersalah melakukan korupsi hingga putusan berkekuatan hukum tetap. 

Hal ini merupakan pelaksanaan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan 

KPK juga mendorong Pemerintah Provinsi Maluku mulai menyusun rencana dan menerapkan Transaksi Non Tunai dan integrasi data dengan instansi lainnya terutama terkait KSWP, BPHTB dan BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya-upaya tata kelola pemerintah yang baik.

KPK juga mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengimplementasikan Sistem Informasi Daerah (atau sejenisnya) untuk perencanaan dan penganggaran termasuk monitoring dana desa.

Terkait dengan Sumber Daya Alam, KPK mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan Izin Usaha Pertambangan yang tidak Clean and clear.

Selama 1 Minggu ini, hingga Jumat,  29 Maret 2019, Tim Koordinasi dan Supervisi KPK, baik dari Pencegahan dan Penindakan akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi di daerah, diantaranya: Polri dan Kejaksaan di Maluku, BPKP, BPN, BPS, BPKP dan BPJS.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperluas keterlibatan seluruh instansi dalam upaya perbaikan di Maluku. (AAN)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top