NEWS UPDATE

KPK : Nama Yang Disebut Dalam Amar Putusan Berpotensi Tersangka

Kepala Kantor Pe­layanan Pajak (KPP) Pratama Ambon nonaktif La Masikamba, menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa 21 Mei 2019.

Sidang Kasus Suap Gratifikasi Wajib Pajak Ambon

JAKSA Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, pihak-pihak yang turut serta terlibat memberi maupun menerima uang dari mantan Kepala Kantor Pe­layanan Pajak (KPP) Pratama Ambon La Masikamba, terdakwa kasus suap atau gratifikasi wajib pajak, berpotensi besar ditetapakan sebagai tersangka.

“Nama-nama (pengusaha, wajib pajak dan lainnya) yang disebutkan dalam amar putusan majelis hakim atas terdakwa La Masikamba, berpotensi besar ditetapkan sebagai tersangka,” tegas JPU KPK Takdir Suhan, kepada wartawan, di Kantor Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa, 21 Mei 2019.

Dijelaskan, Penyidik KPK akan kembali melakukan penyelidikan atas kasus suap atau gratifikasi wajib pajak tersebut setelah putusan terdakwa La Masikamba telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkrach).

“Kami akan menunggu putusan terdakwa La Masikamba ini inkrach. Jika terdakwa tidak banding (inkrach), maka KPK akan mulai melakukan penyelidikan dengan tersangka baru,” jelas Takdir.

Dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, disebutkan bahwa pihak-pihak yang turut serta memberi uang (suap atau gratifikasi) terhadap terdakwa La Masikamba dengan dalih pinjaman selama kurun waktu tahun 2016 – 2018, diantaranya sejumlah pengusaha dan wajib pajak pada wilayah KPP Pratama Ambon.

Yakni, Bob Tanizaal (Bos Bob Motor), Oei Winardy Jefry (Bos Aneka Motor), Johny de Queljoe alias Siong (Direktur Utama PT. Pelayaran Dharma Indah), serta pengusaha dan wajib pajak lainnya dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Nomor : 1520015265693 atas nama Muhammad Said, yang seluruhnya berjumlah Rp 7.475.950.000.

Dengan rincian, penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 1.401.700.000, penerimaan tahun 2017 sebesar Rp 4.479.250.000, dan penerimaan tahun 2018 sebesar Rp 1.595.000.000.

Selama menggunakan rekening Muhammad Said dalam kurun waktu antara 22 Februari sampai 28 September 2018, terdakwa juga menerima sejumlah uang secara bertahap dengan menggunakan rekening Bank Mandiri nomor 1600002185698 atas nama Sujarno.

Dengan cara memerintahkan saksi Akmal dan saksi Jubaida Kadir untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening tersebut, dan menggunakan keterangan transaksi “menabung” yang seluruhnya berjumlah Rp 406.000.000.

Dengan rincian, 22 Februari 2018 sebesar Rp 10.000.000, 27 April 2018 sebesar Rp 15.000.000, 7 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000, 11 April 2018 sebesar Rp 50.000.000, 22 Mei 2018 sebesar Rp 15.000.000, 23 Mei 2018 sebesar Rp 15.000.000, 3 Agustus 2018 sebesar Rp 51.000.000.

6 Agustus 2018 sebesar Rp 15.000.000, 20 Agustus 2018 sebesar Rp 75.000.000, 10 September 2018 sebesar Rp 100.000.000, 12 September 2018 sebesar Rp 15.000.000, dan 28 September 2018 sebesar Rp 20.000.000.

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang. Padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum. 

Perbuatan terdakwa menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 7.881.950.000.00 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 23 huruf d, e dan f UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 angka 25 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dan Pasal 4 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top