NEWS UPDATE

KPK Tuntut Masikamba 12 Tahun Penjara

La Masikamba

MANTAN Kepala Kantor Pe­layanan Pajak (KPP) Pratama Ambon La Masikamba dituntut pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp.750 juta subsider enam bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp.8.571.950.000 subsider dua tahun kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, perbuatan terdakwa La Masikamba terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap sebesar Rp 690 juta dan gratifikasi sebesar Rp.7.881.950.000 dari sejumlah pengusaha wajib pajak pada wilayah KPP Pratama Ambon tahun 2016 – 2018, dengan total keseluruhan sebesar Rp 8.571.950.000.

“Menyatakan, perbuatan terdakwa La Masikamba terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Suap), dan melanggar Pasal 12B ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat ( 1) KUHP (gratifikasi),” ucap JPU KPK Takdir Suhan, saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa, 30 April 2019.

Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa mengakibatkan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, dan terdakwa tidak berterus terang selama persidangan. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

JPU dalam dakwaannya menjelaskan, selama kurun waktu tahun 2016 – 2018, terdakwa La Masikamba menerima suap dari Direktur CV. Angin Timur Anthony Liando, salah satu wajib pajak di wilayah KPP Pratama Ambon sebesar Rp.690 juta.

Suap tersebut untuk membantu Anthony dalam mengurangi kewajiban wajib pajak orang pribadi tahun 2016 di KPP Pratama Ambon senilai Rp.1,7 miliar sampai Rp.2,4 miliar. Setelah melakukan komunikasi, kewajiban pajak Anthony disepakati menjadi Rp.1,037 miliar.

Selain menerima suap, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala KPP Pratama Ambon, terdakwa secara bertahap sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah menerima pemberian berupa uang dari beberapa pengusaha atau wajib pajak pada wilayah KPP Pratama Ambon.

Diantaranya, Bob Tanizaal, Oei Winardy Jefry, Jonny De Quelju, Mece Tanihatu, serta pengusaha dan wajib pajak lainnya dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama Muhammad Said, yang seluruhnya berjumlah Rp.7.475.950.000.

Dengan rincian, penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 1.401.700.000, penerimaan tahun 2017 sebesar Rp 4.479.250.000, dan penerimaan tahun 2018 sebesar Rp.1.595.000.000.

Selama menggunakan rekening Muhammad Said dalam kurun waktu antara 22 Februari sampai 28 September 2018, terdakwa juga menerima sejumlah uang secara bertahap dengan menggunakan rekening Bank Mandiri nomor 1600002185698 atas nama Sujarno.

Dengan cara memerintahkan Akmal dan Jubaida Kadir untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening tersebut, dan menggunakan keterangan transaksi “menabung” yang seluruhnya berjumlah Rp.406.000.000.

Dengan rincian, 22 Februari 2018 sebesar Rp.10.000.000, 27 April 2018 sebesar Rp.15.000.000, 7 Mei 2018 sebesar Rp.10.000.000, 11 April 2018 sebesar Rp.50.000.000, 22 Mei 2018 sebesar Rp.15.000.000, 23 Mei 2018 sebesar Rp.15.000.000, 3 Agustus 2018 sebesar Rp.51.000.000.

6 Agustus 2018 sebesar Rp.15.000.000, 20 Agustus 2018 sebesar Rp.75.000.000, 10 September 2018 sebesar Rp.100.000.000, 12 September 2018 sebesar Rp.15.000.000, dan 28 September 2018 sebesar Rp.20.000.000.

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang. Padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum.

Perbuatan Terdakwa menerima uang seluruhnya sejumlah Rp.7.881.950.000.00 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 23 huruf d, e dan f UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 angka 25 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dan Pasal 4 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Usai mendengar pembacaan tuntutan oleh JPU, Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan, didampingi empat hakim anggota, Jenny Tulak, Felix Ronny Wuisan, Bernad Panjaitan dan Jefri Septa Sinaga, kemudian menunda persidangan hingga Selasa, 7 Mei 2019 pekan depan, dengan agenda sidang mendengar Pleidoi (Pembelaan) dari penasehat hukum terdakwa. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top