NEWS UPDATE

KPU Maluku Monitor Rekap DPT

RAKYATMALUKU.COM – AMBON — Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan segera dilakukan di empat kabupaten yakni, di Kabupaten SBT, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten kepulauan Aru dan Kabupaten Seram Bagian Timur.


Ketua KPU Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun kepada Rakyat Maluku mengatakan, penetapan DPS hasil perbaikan diempat kabupaten itu akan dilakukan secara serentak. Karena sesuai jadwal, proses penetapan tersebut akan berakhir di tanggal 16 Oktober mendatang.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan monitoring terkait dengan penetapan DPS hasil perbaikan di empat kabupaten itu guna memastikan proses kegiatan rekapitulasi DPS hasil perbaikan yang akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Kita akan turun lakukan monitoring langsung ke empat daerah tersebut guna memastikan kegiatan itu dilaksanakan sesuai tahapan, jadwal, waktu dan kegiatannya,” ujar Rifan, Rabu 14 Oktober 2020.

Kata Rifaan, dari penetapan jumlah DPS hasil perbaikan itu akan diketahui ada penambahan atau penurunan jumlah DPT atau tidak. Setelah penetapan itu, KPU akan mengumumkan nama-nama yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk ditetapkan sebagai DPT.

KPU juga ingin memastikan implementasi teknis pemilih, apakah sudah terdaftar sebagai DPT atau belum. Jika kemudian belum terdaftar, maka masih ada waktu untuk didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Selain itu juga KPU ingin memastikan adanya daftar pemilih pindahan atau yang biasa disebut pindah memilih.

Soal pindah memilih ini juga harus dipastikan, karena jangan sampai dengan beberapa kondisi yang membuat seseorang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada TPS yang terdaftar namanya karena ada tugas dan lain sebagainya, sehingga harus menggunakan hak pilihnya pada TPS lain dimana dia berada. KPU juga akan mencoret nama yang tidak memenuhi syarat.

“KPU pingin menyajikan DPT yang berkualitas, dalam artian masyarakat harus tahu bahwa nama mereka telah melalui proses awal, mulai dari proses pendataan, coklit, namanya terdaftar pada TPS mana. Kita ingin memastikan informasi itu menyasar ke Desa/Kelurahan dan negeri,” terangnya.

Dikatakannya, dalam proses seperti ini biasanya dipersoalkan menyangkut nama pemilih ganda. Ini yang juga akan dibijaki oleh KPU melalui sistim informasi data pemilih (SIDALI) untuk menganalisis kegandaan sesuai dengan nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin dan juga alamat pemilih.

Elemen-elemen tersebut yang akan disaring dalam SIDALI untuk menyajikan DPT yang berkualitas. Untuk itu, KPU sangat berkepentingan untuk memastikan proses itu berjalan sesuai tahapan, waktu dan juga jadwalnya.

Menurutnya, penetapan DPT pada 16 Oktober ini yang akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, yakni berkaitan dengan jumlah logistik yang akan didistribusikan sesuai DPT, jumlah KPPS yang akan disebarkan ke TPS pada empat Kabupaten tersebut. “Ini tahapan krusial yang harus diketahui oleh pemilih dan juga para pasangan calon kepala daerah serta kepentingan KPU dalam memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan jadwal dan waktu,” tandasnya. (*)


======================
--------------------

Berita Populer

To Top