NEWS UPDATE

Kredit Macet Bank Maluku, MA Perberat Hukuman 3 Koruptor

Rakyat Maluku – MAHKAMAH Agung (MA) RI memperberat hukuman pidana penjara terhadap tiga terdakwa kasus korupsi kredit macet pada PT Bank Maluku-Maluku Utara (Malut) tahun 2006 senilai Rp 4 miliar, yakni, Matheus Adrianus Matitaputty, Eric Matitaputty, dan Markus Fengahoe.

Sebab, perbuatan ketiga terdakwa itu terbukti secara sah dan meya­kinkan bersalah melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

“Putusan MA sudah turun dan diterima oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon atas tiga terdakwa kredit macet Bank Maluku. Dalam amar putusan MA, memperberat hukuman ketiga ter­dakwa itu,” ucap Humas PN Ambon Herry Setiabudi, saat dikonfirmasi koran ini, di ruang kerjanya, Jumat, 20 April 2018.

Dijelaskan, untuk putusan MA atas terdakwa Eric Matitaputty diperberat menjadi tujuh tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider delapan bulan kurungan. Sedangkan untuk terdakwa Markus Fengahoe dan Matheus Adrianus Matitaputty diper­berat menjadi delapan tahun penjara dan denda masing-masing Rp 500 juta subsider delapan bulan kurungan.

“Putusan MA ini menolak permohonan kasasi ketiga terdakwa serta memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Ambon dan putusan Pengadilan Tinggi Ambon,” jelas Herry. Sebelumny, Pengadilan Tipikor Ambon men­jatuhkan hukuman pidana penjara kepada ketiga terdakwa selama lima tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Tak terima dengan putusan tersebut, ketiga terdakwa kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Ambon. Sayangnya, bukannya bebas dari jeratan hukum, hukuman ketiga terdakwa malah diperberat oleh Pengadilan Tinggi Ambon.

Untuk terdakwa Markus Fengahoe dan Matheus Adrianus Matitaputty dijatuhi hukuman lima tahun lima bulan (5,5) penjara dan denda masing-masing Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Eric Matitaputty dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.
Masih tak puas dengan penegakkan hukum di tingkat Pengadilan Tinggi Ambon, ketiga terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi. Namun hukuman ketiga terdakwa kembali diperberat oleh MA RI.

Selain ketiga terdakwa, sebelumnya MA juga telah menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Jusuf Rumatoras selaku Direktur PT. Nusa Ina Pratama, selama lima tahun. Putusan MA ini menerima permohonan kasasi JPU, membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Ambon, serta mengadili sendiri perkara.

Untuk diketahui, Jusuf Rumatoras (dakwaan ter­pisah) yang adalah Direktur PT. Nusa Ina Pratama yang pada 2006 mengajukan permohonan kredit modal kerja pembangunan KPR Poka Grand Palace lewat surat permohonan nomor 99/ABN/NIP/200 tanggal 22 Maret 2006 ditujukan kepada pimpinan PT.Bank Maluku cabang utama Ambon sebesar Rp 4 miliar.

Jusuf kemudian melakukan wawancara dengan terdajwa Eric Matitaputty selaku analis kredit dan mengatakan bahwa dana kredit bagi PT. NIP diperlukan segera mungkin untuk membangun perumahan Pemprov Maluku di kawasan Poka guna menanggulangi korban kerusuhan atau bencana sosial Ambon yang tidak memiliki rumah.
Dalam mengajukan permohonan kredit, Jusuf melampirkan sejumlah dokumen diantaranya IMB 648.3.1240 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama Pemprov Maluku dan Wali Kota Ambon sebanyak 137 unit KPR tipe 75, 54, serta tipe 43 namun IMB tersebut buka atas nama PT. NIP. Kemudian Jusuf mengajukan surat perjanjian kerjasama pemprov dengan PT. NIP, surat persetujuan DPRD Maluku tanggal 5 Agustus 2005, surat ukur tanah, dan sejumlah dokumen lainnya.

“Terdakwa juga menggunakan sertifikat hak pakai nomor 02 atas nama Pemprov Maluku sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kredit dan berjanji kepada terdakwa Erik Matutaputty bahwa dalam waktu dekat akan diserahkan sertifikat hak guna bangunan,” kata Jaksa dalam dakwaanya.

Kemudian Jusuf bekerjasama dengan terdakwa Eric selaku analis kredit sehingga pada saat melakukan kunjungan nasabah tanggal 2 April 2007, Eric merekayasa berita acara kunjungan nasabah.

Bukti kepemilikan atas jaminan tambahan dica­tat dengan status SHGB atas nama PT. NIP milik Jusuf, padahal kenyataannya status tanah seluas 18.220 meter persegi itu masih sebatas hak pakai dan pemiliknya adalah Pemprov Maluku.

Permohonan kredit ini akhirnya disetujui ter­dakwa Matheus Adrianus Matitaputty selaku kepala cabang utama tanggal 30 April 2007 dan sampai akhir tahun 2008, terdakwa belum mengembalikan pin­jaman tersebut.
Terdakwa juga mengajukan permohonan per­panjangan waktu pengembalian kredit, namun sampai saat ini yang dikembalikan hanya sebesar Rp 300 juta. Terdakwa Markus Fangohoy juga berperan membantu Jusuf dengan cara menerbitkan dokumen pengusulan kredit untuk perpanjangan waktu kredit bagi PT. NIP selama satu tahun tanpa dasar jaminan yang jelas. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top