Uncategorized

Lakukan Pembohongan Publik, KPU SBB Didesak Coret Tuhuteru

RakyatMaluku.com – DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan KPU SBB hingga kini belum menyiapkan bakal calon legislatif dapil 3 Kecamatan Kairatu- Kairatu Barat untuk menggantikan Sandra Tuhuteru yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena melakukan pembohongan publik terutama terhadap partai berlambang pohon beringin itu, terkait statusnya sebagai pegawai honorer pada Pemerintah Kabupaten SBB.

Penelusuran wartawan, didapatkan bahwa saat proses administrasi pencalonan legislatif, terutama dalam mengisi formulir BB1 dan BB2 untuk kepentingan pencalegan, Sandra Tuhuteru tidak menyertai surat pengunduran diri sebagai pegawai honorer di Pemkab SBB kepada Partai Golkar dan KPUD sebagai penyelenggara pemilu.

Hal mana diketahui ketika KPU SBB mengumumkan daftar calon sementara (DCS) dan ada masyarakat yang melaporkan pembohongan publik yang dilakukan oleh Sandra Tuhuteru kepada KPU SBB.

Sebelumnya DPD Golkar SBB dan KPU SBB tidak mengetahui bahwa Sandra Tuhuteru adalah pegawai honorer. Sehingga Tuhuteru dinilai telah melakukan pembohongan publik.

Terkait hal ini, Yakob Godlif, pengamat politik yang juga salah satu akademisi yang dikonfirmasi tadi malam, mengatakan, jika benar Sandra Tuhuteru adalah pegawai honorer pada pemerintah dan tidak menyertakan surat pengunduran dirinya sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh KPU, maka itu adalah sebuah pelanggaran.

‘’Itu sebuah pelanggaran. Dia harus dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan KPU Kabupaten SBB harus menggugurkan yang bersangkutan dari daftar calon sementara. Apa lagi kalau benar ada keberatan dari masyarakat terhadap dirinya kepada KPU SBB,’’ ujarnya.

Dia mengatakan ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2012 dengan Pasal 51 huruf K, berbunyi

“ mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”

‘’Jadi apabila pegawai honorer daerah maupun tenaga kontrak di jajaran pemerintah daerah yang ingin menjadi caleg pada pemili 2019 diharuskan membuat surat pengunduruan diri dari instansinya masing-masing,’’ tegas Gotlif.

KPU SBB, lanjutnya, harus segera menyurati DPD Golkar setempat untuk meminta nama pengganti dari Sandra Tuhuteru sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perndang-undangan, dan selanjutnya Partai Golkar SBB berkewajiban mengusulkan nama pengganti sebelum penetapan daftar calon tetap. Hal ini penting agar Partai Golkar tidak dirugikan, khusunya untuk Dapil yang bermasalah tersebut.

Ditambahkan pula, jika hal ini tidak dilakukan oleh KPU SBB, maka lembaga penyelenggara pemilu di kabupaten itu bisa dilaporkan ke Bawaslu atau juga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

‘’Terkait perosalan ini, KPU bisa dilaporkan ke bawaslu atau DKPP,’’ pungkas Godlif. (NAM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top