NEWS UPDATE

LIRA: Kajati Harus Bersihkan Rumah Sendiri

Yan Sariwating

RakyatMaluku.com – HADIRNYA oknum jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dalam pertemuan gelap pengaturan pembagian fee proyek perlu diusut tuntas. Koordinator Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Yan Sariwating menilai, kehadiran oknum Jaksa telah mencoreng lembaga Adhiyaksa dalam memberantas korupsi di Maluku.

“Kajati harus bersihkan rumah sen­diri terlebih dahulu baru mau bersihkan rumah orang lain,” sindir Sariwating atas du­gaan rapat pengaturan fee proyek Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) SBT seba­­gai­mana diberitakan Rakyat Maluku.

Adapun alasan kehadiran oknum jaksa itu karna sedang melaksanakan salah satu tugas dari TP4D guna mencegah pungli (pungutan liar) tidaklah tepat. Sebagaimana dalam pem­­bi­caraan yang terekam, kehadiran oknum jaksa justeru melegitimasi pengaturan fee proyek.

Sariwating mengatakan, dalam salinan rekaman yang dipublikasi Rakyat Maluku, tidak nampak ada upaya oknum Jaksa untuk menghalangi niatan Usman Keliobas mengatur pembagian fee.

Sebaliknya, kehadiran oknum jaksa dimaksud malah memberikan angin segar seakan-akan apa yang dirancang berupa pembagian fee itu sah-sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

“Jangan bersembunyi dibalik wewenang TP4D, Kepala Kejaksaan Tinggi mestinya cermat dan te­gas menanggapi informasi yang berkembang di­tengah masyarakat, dan apa yang diberitakan Rakyat Maluku saya kira sudah bisa menjadi dasar untuk memanggil dan memeriksa oknum jaksa itu. Dia bilang berita itu ngaur, tapi dia sendiri tidak berusaha membatalkan rencana pembagian fee itu,” kata Sariwating.

Menurut pegiat anti korupsi ini, kuat dugaan fee proyek telah dibagikan dan diserahkan ke Lutfy.

Namun setelah terbongkar, Usman Keliobas lalu mencari alasan agar tidak muncul opini miring soal pertemuan dimalam hari itu.

Apalagi direkaman tersebut, dengan jelas Usman menerangkan dan mengarahkan para kon­trak­tor untuk menandatangani akta notaris sebagai saksi telah menyerahkan fee kepada Lutfy.

“Pesan dari kalimat yang disampaikak UK itu jelas dan tegas, membicarakan fee bukan yang lain, kenapa oknum jaksa itu tak bersuara. UK dan LW juga mengaku pembatalan itu karena kesepakatan antara mereka dengan para kontraktor bukan karna tindakan yang diambil oknum jaksa itu,” urai Sariwating.

Olehnya itu, Kepala Kejasaan Tinggi Maluku tak boleh diam, harus segera mengambil langkah untuk memeriksa oknum jaksa dimaksud. Kepala Kejaksaan tak boleh lagi berandai-andai dalam memahami informasi.

Hal lain yang perlu menjadi catatan kepada Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBT) Mukti Keliobas agar dapat mengevaluasi kinerja UK.

Mengingat dugaan tindak pidana korupsi sangat masif di SBT, banyak sekali pejabat setempat yang dijerat dan dipenjarakan karena terbukti melakukan pelanggaran hukum ketika mengelolah program APBD maupun APBN. (ARI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top