Uncategorized

Mabes Polri Limpahkan Kasus CBP Kota Tual Ke Polda Maluku

Ilustrasi

BADAN  Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri melimpahkan kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku.

Pelimpahan persoalan dugaan korupsi beras ini pada Bulan Maret 2019 agar Ditreskrimsus, menanganinya.  Kasus tersebut dilaporkan masyarakat ke Bareskrim pada tahun 2018 lalu. 

“Bareskrim telah memeriksa dan mengambil keterangan kurang lebih 35 saksi baik dari ASN Pemkot Tual, pihak Bulog, BMKG Ambon, Aparat Desa, RT, berjumlah kepala kecamatan  dan  masyarakat penerima bantuan beras, mengumpulkan BB dokumen. Selesai dilaksanakan penyelidikannya,  bulan Maret 2019 kasus tersebut di limpahkan ke Dit Reskrimsus Polda Maluku utk dilakukan proses hukum lebih lanjut,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat, kepada wartawan, Senin, 8 April 2018. 

Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat

Setelah diambil alih Ditreskrimsus, penyidik langsung bergerak memeriksa lagi saksi-saksi lain, untuk menambah informasi atas dugaan penyelewengan CBP Kota Tual tahun 2016 itu.  Pihaknya, lanjut dia, sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan Tinggi Maluku. 

“Sudah  95 orang  baik dari ASN Pemkot Tual, Aparat Desa dan masyarakat yang menerima CBP, diperiksa.  Barang Bukti juga telah  disita, pemeriksaan saksi ahlipun sudah dilakukan dan sementara dalam audit BPK. SPDP telah dikirim ke Kejati Maluku,” jelas mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku ini.

Sebagaimana diketahui dugaan korupsi penyaluran CBP Kota Tual dilaporkan ke Polda Maluku oleh Hamid Rahayaan selaku Plt Walikota Tual, dan warga  Tual Dedy Lesmana pada Selasa, 19 Juni 2018 lalu, dengan terlapor Walikota Tual Adam Rahayaan.

Dalam laporannya, Adam Rahayaan sebagai walikota diduga telah melaku­kan penipuan dan pembohongan atas CBP di Kota Tual.

Ia menyalahgunakan kewenangannya selaku Walikota Tual, yang dengan sengaja membuat berita palsu guna mendapatkan CBP. Adam membuat surat perintah tugas  Nomor 841.5/612 guna melakukan koordinasi dengan Bulog Divre Wilayah II Tual dan Provinsi Maluku, dimana surat tugas tersebut bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial.

Selain itu pula, beras yang telah didistribusikan sebanyak 199.920 kg, sepanjang tahun 2016-2017 tidak pernah sampai kepada warga yang membutuhkan.

“Secara nyata dan jelas perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pada pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Hamid Rahayaan.

Sementara Walikota Tual, Adam Rahayaan yang dikonfirmasi dan dilansir salah satu media lokal belum lama ini, membenarkan kebijakannya mengeluarkan CBP, karena kebutuhan masyarakat. 

“Iya itu 2016, dan 2017. Dan ini sudah normal, dan ini tiap tahun seluruh kabupaten/kota di Maluku terjadi, bukan Tual saja,” katanya singkat.

Rahayaan menolak berkomentar lebih jauh soal CBP yang diduga bermasalah itu. Ia hanya membenarkan kebijakannya penyaluran CBP, karena kondisi darurat tersebut.

Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Tual Rahman Saleh yang dilansir salah satu media massa lokal di daerah ini juga membenarkan, pihaknya menyalurkan CBP berdasarkan surat permintaan CBP dari Pemkot Kota Tual.

“Untuk CBP itu untuk kabupaten tingkat II tersedia 100 ton, sedangkan untuk provinsi 200 ton. Untuk Kota Tual itu penyaluran 2016 dan 2017 secara administrasi memenuhi persyaratan yakni, surat permintaan CBP dari walikota, surat penetapan tanggap darurat, surat penugasan petugas sesuai SK walikota, data korban dari instansi sosial. Semua ini sudah ada, sehingga kita salurkan,” jelas Rahman.

Menurutnya, pada tahun 2016 Bulog Divre II Wilayah Kota Tual mengeluarkan beras sebanyak 99,690 kg atau 99 ton. Dan tahun 2017 sebanyak 99.876 kg atau 99 ton.

“Jadi anggarannya saya tidak tahu, kita hanya salurkan, dan secara administrasinya untuk tahun 2016 dan 2017 memenuhi persyaratan. Kita mengeluarkan itu berdasarkan surat permintaan dari yang memiliki kuasa, dalam hal ini Walikota Tual,” jelasnya lagi.  (AAN)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top