HUKRIM

Mahasiswa Buru Dukung Polisi Berantas Korupsi

Rakyatmaluku – SEJUMLAH mahasiswa yang mengatasnamakan Ikatan Kerukunan Mahasiswa Pulau Buru dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Tarbiyah IAIN Ambon melalui aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Jumat, 4 Mei. Dalam aksi itu, mereka mendukung polisi memberantas korupsi. Pasalnya, korupsi di Buru maupun di daerah lain di Maluku, sudah sangat menghawatirkan masyarakat. Demonstrasi dikoordinir Bakri Sidik Galela.

Dalam aksi itu, mereka membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan, “Kami mendukung Polda Maluku untuk memberantas korupsi di Provinsi Maluku, stop korupsi.” “Polda Maluku selesaikan korupsi di Maluku.” Dan “korupsi musuh kita.”

Pernyataan sikap yang diterima Rakyat Maluku, mahasiswa Buru menjelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai Staat Fundamental Norm atau Norma Fundamental Negara telah mengamanatkan dalam alinea ke empat. Di mana, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, agar kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

Tindak pidana korupsi, bagi mereka telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Olehnya itu, untuk mengatasinya memerlukan penanganan yang luar biasa.

Korupsi merupakan suatu masalah yang sangat serius dan harus diperhatikan. Sebab, dampaknya sangat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakatnya.

“Membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, dan dapat pula merusak nilai-nilal demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi,” kata rilis pendemo.

Dalam rilis tersebut, juga dijelaskan mengenai media lokal yang memberitakan bahwa terdapat 235 laporan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat di Maluku. Sebanyak 155 laporan terindikasi korupsi.

“(Ini) berpengaruh terhadap pengrusakan sendi-sendi kehidupan masyarakat Maluku. Oleh karena itu masyarakat Maluku perlu terlibat bersama-sama Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Maluku untuk memerangi korupsi,” pinta mereka.

Menurut mereka, pemberantasan korupsi merupakan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kinerja Polda Maluku dalam membasmi mafia korupsi di negeri ini patut di apresiasi. “Atas pertimbangan itu, maka gerakan moral yang kami galang sebagai wujud penyampaian aspirasi merupakan bentuk dorongan kepada Polda Maluku dalam rangka melakukan pemberantasan terhadap perbuatan korupsi,” ungkap mereka.

Dikesempatan itu, mahasiswa menyentil penggeledahan ruangan bendahara rutin Kabupaten Buru terkait skandal pengadaan uang makan minum tahun 2015, 2016 dan 2017 serta SPPD fiktif. Kasus itu menyeret Sekda Buru Ahmad Assegaf dan La Joni Ali pada akhir April lalu. Juga penggeledahan di Kantor PD Panca Karya atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan keuangan BUMD Maluku tahun anggaran 2017/2018.

Ada juga pemeriksaan terhadap mantan Plt bendahara sekretariat pemerintah Kota Ambon Saleh Mahulete dan rencananya sekretaris DPRD Kota Ambon terkait kasus SPPD Fiktif tahun 2011 bernilai miliaran rupiah., termasuk pemeriksaan lima pejabat di Kabupaten Maluku Tengah terkait dugaan korupsi APBD tahun 2015.

“Semua itu adalah bentuk komitmen kuat Polda Maluku dalam pemberantasan korupsi. Tujuannya agar tercipta pemerintahan yang bersih good and clean Governance,” ujar mereka.

Berbagai kasus dugaan korupsi yang kini dalam penyelidikan tersebut diharapkan progres penanganan terus ditingkatkan. Sebab, Publik saat ini sedang menanti penuntasan kasus tersebut.

“Mereka yang telah diperiksa Ditreskrimsus Polda Maluku segera mungkin dapat meningkatkan statusnya sebagai tersangka sebab penggeledahan yang dilakukan di sebuah kantor pemerintahan adalah signal yang cukup kuat bahwa okum pejabat bersangkutan kuat dugaan melakukan tindak pidana korupsi,” pinta mahasiswa. (AAN)

 

======================
--------------------

Berita Populer

To Top