BERITA COVID-19

Mahasiswa Unpatti Desak Jokowi Mundur dari Presiden

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Aksi penolakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di  Kota Ambon kembali dilakukan oleh mahasiswa Universitas Pattimura Ambon. Berbeda dengan aksi akhir pekan kemarin, aksi kali ini hanya dipusatkan di ruas jalan area kampus Unpatti, yang terlewak di kawasan wilayah Poka, Kota Ambon, Senin, 19 Juli 2021.

Aksi mahasiswa Unpatti ini menuntut Presiden RI, Joko Widodo, Gubernur Maluku hingga Walikota Ambon untuk mundur dari jabatannya. Para mahasiswa menilai, pemerintahan kali ini gagal lantaran kebijakannya tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Salah satunya, terkait kebijakan penerapan PPKM Mikro yang dinilai telah menyengsarakan masyarakat kecil. Sementara mereka yang berada di lingkaran kekuasaan hanya enak-enak dengan berbagai kemewahan yang dimiliki.

“Hari ini. Di, forum mulia ini, ingin saya katakan bahwa pemerintahan Jokowi, pemerintahan Murad Ismail dan juga Richard Louhenapessy gagal,” pungkas Reno Latuconsina saat berorasi.

Kata dia, kebijakan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah, baik di pusat, provinsi Maluku maupun di Kota Ambon sangat tidak manusiawi. Untuk itu, pihaknya meminta, Presiden, Gubernur Maluku maupun Walikota Ambon harus mundur dari jabatan mereka karena gagal sebagai seorang pemimpin.

“Bukan hanya Jokowi, Gubernur Murad Ismail dan Walikota Richard Louhenapessy juga harus turun,” tegas Reno.

Hijrah, salah satu orator lainnya juga mengatakan, rakyat diminta untuk patuhi instruksi walikota no. 3 tahun 2021 tentang PPKM Yang diperketat, mereka akhirnya ada yang tutup jualan karena dibatasi waktunya.

Padahal warga kota Ambon ada yang jualan hanya di malam hari, seperti warung tenda makan di pinggiran jalan. “Mereka ini sangat terdampak dan susah untuk bertahan hidup dalam situasi pemberlakuan PPKM ini. Maka dari itu Walikota jangan buta fakta sosial yang ada saat ini,” tutur Hijrah.

Terlebih lagi apakah Pemerintah melakukan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam poin ke tujuh dalam Instruksi Walikota tersebut untuk menjamin segala kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat.

Apabila warga sampai saat ini belum menerima bantuan. Artinya Walikota sendiri yang telah melanggar instruksi yang dibuatnya. Bila pemerintah tidak sanggup menjamin kebutuhan hidup masyarakat maka tidak boleh membatasi ruang hidup mereka.

“Kami juga menyerukan turunkan Jokowi karena kami menilai Jokowi telah gagal mengelola negara ini, terlebih Jokowi mengizinkan TKA Cina masuk ke tanah air sementara rakyatnya sendiri dibatasi,” tandasnya. (*)

--------------------

Berita Populer

To Top