OPINI

Maluku Masih Urutan 4 Termiskin, Tidak Bisa Diatasi Dengan Gaya Kepemimpinan Komandan..!!!

Oleh :  M.J. Papilaja – Akademisi 

BADAN Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan tingkat kemiskinan secara nasional maupun per provinsi per Maret 2019. Secara nasional, tingkat kemiskinan  pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah Penduduk Miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,81 juta orang terhadap Maret 2018.

Publikasi BPS itu juga membuat rangking provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinanya diatas tingkat kemiskinan nasional (0,41%), yaitu sebanyak 16 provinsi (lihat grafik).

Dari grafik, terlihat bahwa Provinsi Maluku, masih berada pada urutan ke 4 termiskin, walaupun tingkat kemiskinan nya turun 0,43% dibanding Maret 2018. Artinya, dalam setahun terakhir pemerintahan Provinsi Maluku dibawah Ir. Said Assagaf dan Dr. Z. Sahuburua, dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,43%. Selama pemerintahan pimpinan Assagaf dan Sahuburua hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 19,13%​ pada Maret 2014 menjadi 17,69% pada Maret 2019 (saat akhiri masa jabatannya). Atau selama pemerintahan mereka berdua, tingkat kemiskinan turun 1,44% atau rata-rata per tahun hanya turun 0,29%.

Dapatkah pemerintahan Provinsi Maluku dibawah “komando” Murad Ismail dan Barnabas Orno, mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari 0.29% per tahun?. Hal ini bisa saja bahkan sangat mungkin dalam 5 tahun kepemimpinan beliau berdua dapat menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 1 digit (dibawah 10%) pada akhir masa jabatannya, dengan sejumlah catatan.

Catatan saya yang pertama ialah “gaya kepemimpinan komandannya” sang gubernur yang dimainkan selama tiga bulan pemerintahannya ini harus dirubah. Ini pemerintahan sipil bro..!!!. Pemerintahan sipil berbeda dengan system komando di kepolisian, dan era otonomisasi sangat berbeda dengan pemerintahan sipil era orde baru.

Di era orde baru yang sentralistis, gubernur “seolah-olah” menjadi atasan nya bupati/walikota dan tidak ada pembagian kewenangan/urusan pemerintahan. Di era otonomisasi, jelas sekali pembagian kewenangan/urusan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dalam berbagai pernyataan sang gubernur selama 3 bulan pemerintahan nya, nampaknya bapak gubernur kita ini belum paham benar mengenai batas-batas kewenangannya, mana kewenangan/urusan pemerintah provinsi, mana kewenangan/urusan kabupaten/kota. Contohnya, sewaktu beliau meninjau Pasar Mardika, langsung berteleponan dengan Menteri (entah siapa) agar segera dibantu perbaikan Pasar Mardika.

Bapak Gubernur ini nampaknya tidak paham bahwa pasar adalah urusan nya kabupaten/kota. Jika bapak gubernur merasa bahwa Pasar Mardika harus dibenahi, seharusnya beliau berkoordinasi dengan Walikota, karena Pasar Mardika adalah urusan nya Pemerintah Kota Ambon, bukan urusan nya Pemerintah Provinsi Maluku. Ini adalah soal etika berpemerintah di era otonamisasi.

Gaya kepemimpinan komandan ini harus dirubah. Jika tidak, akan berbenturan kewenangan dengan para bupati/walikota, dan berdampak kontra-produktif berperintahan di Maluku. Para staf Gubernur, terutama Asisten Sekda Bidang Pemerintahan harus memberitahu soal-soal mengenati batas-batas kewenangan/urusan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Catatan kedua, pengurangan kemiskinan memerlukan pendekatan multi dimensi, karena harus menjadi perhatian dan kesungguhan serta koordinasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan, bukan hanya urusan satu dinas, atau urusan nya pemerintah pusat, seperti yang dikemukakan oleh Gubernur periode lalu maupun sejumlah orang selama ini. Catatan kedua ini juga yang harus dipahami oleh Gubernur sekarang, sehingga pengurangan kemiskinan menjadi satu digit dalam masa jabatan nya dapat dicapai.

Masih ada beberapa catatan lagi yang akan saya sampaikan dalam tulisan-tulisan berikutnya.

Semoga….!!

#inginmalukumaju 16072019

======================
--------------------

Berita Populer

To Top