NEWS UPDATE

Maluku Punya Blok Masela, Bisa Lebih Kaya Dari Qatar

Gubernur Maluku terpilih Murad Ismail saat memberikan arahan dalam Rakorda Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Maluku di Baileo Siwalima, Ambon, Kamis 31 Januari 2019.

GUBERNUR  Maluku terpilih, Murad Ismail, mengatakan Provinsi Maluku yang memiliki kandungan gas abadi terbanyak di dunia, sebenarnya bisa lebih kaya dari Negara Qatar. 

Qatar merupakan salah satu negara terkaya di kawasan Timur Tengah karena mempunyai ladang gas yang terbesar di dunia. 

Ladang gas Qatar ibarat timbunan batangan emas. Kekayaan datang bersama gas yang mengalir hingga ke Eropa.

“Kita sebenarnya bisa kaya dari Qatar, karena kita memiliki gas abadi di Maluku Tenggara Barat,” ujar Murad, saat memberikan arahan dalam Rakorda Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Maluku di Baileo Siwalima, Ambon, Kamis 31 Januari 2019.

Selain gas, perairan laut Maluku juga memberikan sumbangan besar kepada negara, sekitar 26 hingga 30 persen pendapatan negara yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun Anggaran Pendapatan dan Brlanja Daerah (APBD) provinsi Maluku yang diberikan oleh pemerintah pusat terbilang kecil, karena hanya sekitar Rp. 2,8 triliun.

Menurutnya, jumlah APBD yang diberikan pemerintah pusat itu tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan sumbangsih anggaran yang diberikan Maluku kepada negara. 

“Namun kita terbuai dengan jumlah ini, tapi saya tidak. Karena saya tahu semua rekayasa yang ada di negara,” jelasnya. 

Kalau provinsi Maluku tetap tidak diperhatikan, maka ketika Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti berkunjung lagi ke Maluku, harus dikembalikan lagi ke Jakarta atau berkunjung saja ke daerah lain selain Maluku. 

“Bila perlu, ibu Susi tidak usah turun dari pesawat, kita suruh balik saja,” tegas Murad. 

Selain itu, dia juga menyampaikan kabupaten penyumbang kemiskinan tidak boleh ada di Maluku. Kalaupun ada, pemerintah provinsi serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya segera berkoordinasi guna memberikan solusi agar kabupater-kabupaten tersebut keluar dari zona keterpurukan. 

Pemerintah provinsi tak akan menahan hak dari 11 kabupaten/kota yang ada atau menganakemaskan salah satu kabupaten di Maluku. 

Di era pemerintahannya nanti, kata Murad, pendapatan daerah hasil masuknya saham investor di Maluku akan di tampung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak lagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Sebab, kalau ditampung di BUMD maka hanya akan menguntungkan para investor dan pejabat daerah terkait saja. Itu berarti, akan ada konsekuenssi, yakni pelaksanaan audit oleh pihak pemerintah pusat melalui KPK atau badan penegak hukum lainnya menyangkut keuangan. 

“Kalau masuk di BUMD maka masyarakat hanya mendapatkan nol persen. Misalnya investor membawa uang ke Maluku masuk ke APBD. Di APBD ini bisa menentaskan kemiskinan, membangun infrastruktur, kesehatan dan aspek pembangunan lainnya. Jika sebaliknya, maka yang kaya hanyalah direktrur perusahaan, pejabat daerah terkait dan terkait lainnya,” jelasnya. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top