NEWS UPDATE

Manajemen Buruk, Dirut Panca Karya Diganti

RakyatMaluku.com – GUBERNUR Maluku Said Assagaff ber­janji untuk menyelesaikan per­­soa­lan yang terjadi di Peru­sahaan Daerah (PD) Panca Karya. Janji ini disampaikan Assagaff, menindaklanjuti hasil hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Per­wakilan Maluku menunjukan sis­tem mana­jemen Perusahan Daerah (PD) Panca Karya sangat buruk.

“Hasilnya sudah ada di meja saya, dan mungkin satu dua hari kita sudah menyelesaikan itu,”ujar Assagaff, kepada awak media di kantor Gubernur, Senin 10 September 2018.

Sementara itu dari informasi yang diperoleh Rakyat Maluku menyebutkan, Gubernur Maluku Said Assagaff, telah menunjuk Anthon Sihaloho, man­tan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku untuk menggantikan Afras Pattisahusiwa sebagai Direktur PD Panca Karya. Bu­kan hanya Afras, kabarnya sejumlah direksi lain­nya juga ikut diganti.

“Iyah Pak Anton memang telah ditunjuk sebagai Dirut Panca Karta menggantikan Pak Afras,” ujar sumber koran ini yang meminta namanya tidak dikorankan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae mengungkapkan, dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku menunjukan system manajemen Perusahan Daerah (PD) Panca Karya sangat buruk.

“Berdasarkan audit BPKP hari ini yang sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi Maluku, menunjukan memang benar manajemen PD Panca Karya buruk,”ujar Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Andrian Huwae kepada wartawan usai memimpin rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Maluku dalam rangka pengumuman hasil penetapan calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku terpilih masa jabatan 2019-2024, yang berlangsung di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, Rabu 15 Agustus lalu.

Dijelaskan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tim, walaupun belum diparipurnakan, namun rekomendasi dari rim tersebut mengarah untuk diganti semua direksi maupun badan pengawas yang ada di PD Panca karya.

“Kita tidak bisa berharap lagi, dengan perkembangan PD Panca Karya saat ini. Untuk itu sudah saatnya Direksi dan badan Pengawas sudah harus diganti, dikarenakan menajemen yang ada saat ini sudah sangat buruk,”pungkasnya.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Gubernur Said Assagaff mengungkapkan sampai saat ini belum mene­rima hasil pemeriksaan dari BPKP secara tertulis.

“Hasilnya belum ada, kita masih tetap menunggu laporan resmi,”ujar Kepala Bagian Humas, Pemerintah Provinsi Provinsi Maluku, Bobby Kin Palapia melalui releasenya, sesuai apa yang disampaikan Gubernur.

Menurutnya, pengambilan keputusan dalam birokrasi, harus disampaikan secara resmi dari instansi berwenang agar keputusan yang diambil tidak dapat dianulir kembali.

“Dalam hal mengambil keputusan, kita harus memperoleh data yang jelas dan akurat, tidak asal lewat pembicaraan secara lisan tapi dasarnya adalah data,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan, sebagai lembaga birokrasi, Pemprov Maluku harus jeli dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Kehati-hatian inilah maka diperlukan data tertulis dari BPKP Perwakilan Maluku sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Ini pemerintahan jadi semuanya ada mekanisme dan aturan tersendiri yang berlaku,” tandas mantan Kasipenkum Kejati Maluku itu. (YAS)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top