NEWS UPDATE

Mantan Wakapolda Maluku Dilaporkan Ke Bawaslu

RakyatMaluku.com – DUGAAN pelanggaran Pemilu yang dilakukan mantan Wakapolda Maluku Brigjen Polisi Hasanudin, yang memberikan arahan kepada personel Polres Aru untuk mendukung pasangan nomor urut dua Murad Ismail – Barnabas Orno pada Pilgub Maluku 27 Juni 2018 mendatang akhirnya dilaporkan ke center pelayanan hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Jumat 22 Juni 2018.

Pelaporan tersebut dilakukan tim hukum pasangan calon gubernur – calon wakil gubernur Maluku, Said Assagaff – Anderias Rentanubun (SANTUN), yang diketuai Fachri Bachmid.

Kepada pers, usai memberikan laporan ke Bawaslu disertai sejumlah bukti diantaranya rekaman suara mantan Wakapolda Maluku, Fachri mengatakan pihaknya secara resmi menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan mantan Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin.

Yang mana pelanggaran yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan locus delicti di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, harus ditindaklanjuti secara hukum ke Bawaslu Maluku.

“Tim Hukum dan Advokasi SANTUN meminta Bawaslu Maluku untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai kewenangan konstitusional yang dimiliki Bawaslu,” ujar Fachri.

Fachru mengakui objek yang dilaporkan adalah mantan Wakapolda Maluku yang baru dicopot, tetapi lanjut Fahri, proses hukum atau proses admisntrasi harus dilakukan Bawaslu, tidak bisa berhenti. Hal ini dimaksudkan agar Polri yang diidamkan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya memastikan Pilkada Maluku berjalan dalam situasi aman dan kondusif, tanpa ada keterlibatan oknum.

“Kita berharap Bawaslu segera berkoordinasi, menindaklajuti laporan yang kita masukan hari ini dengan melakukan verifikasi secara lebih jauh, lebih mendalam sehingga kita ingin netralitas Polri tetap terjaga dalam proses Pilkada di Maluku saat ini. Sehingga kepemimpinan yang dihasilkan, Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih nantinya mempunyai derajat legitimasi hukum dan politik yang cukup tinggi,” tandas Fachri.

Fachri juga mengatakan, komitmen pihaknya agar pelaksanaan Pilkada Maluku 27 Juni 2018 harus berjalan dalam suasana yang kondusif, aman, damai, demokratis, bebas, adil jujur dan adil serta konstitusional.

“Kami berharap semoga tidak ada unsur–unsur kekerasan, intimidasi, tidak ada pemaksaan dan seterusnya. Biarlah rakyat Maluku memilih secara bebas sesuai hati nuraninya sehingga proses demokarsi berjalan sesuai yang dicita–citakan,” tegas Fahri. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top