NEWS UPDATE

Masikamba Divonis 15 Tahun Penjara

La Masikamba, saat mendengar putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa 21 Mei 2019.

PENGADILAN Tipikor Ambon menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap mantan Kepala Kantor Pe­layanan Pajak (KPP) Pratama Ambon La Masikamba selama 15 tahun, denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 8.571.950.000 subsider dua tahun kurungan.

Sebab, perbuatan terdakwa La Masikamba terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap sebesar Rp.690 juta dan gratifikasi sebesar Rp.7.881.950.000 dari sejumlah pengusaha wajib pajak pada wilayah KPP Pratama Ambon sejak tahun 2016 – 2018, dengan total keseluruhan sebesar Rp.8.571.950.000.

Menyatakan, perbuatan terdakwa La Masikamba terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Suap), dan melanggar Pasal 12B ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat ( 1) KUHP (gratifikasi),” ucap Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan, didampingi empat hakim anggota, Jenny Tulak, Felix Ronny Wuisan, Bernad Panjaitan dan Jefri Septa Sinaga, saat membacakan amar putusannya, Selasa, 21 Mei 2019.

Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa mengakibatkan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, dan terdakwa tidak berterus terang selama persidangan. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Terhadap putusan tersebut, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, sama-sama menyatakan pikir-pikir. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan memberikan batas waktu selama kedua pihak untuk segera menyatakan sikapnya. Apakah menerima putusan pengadilan atau ingin menempuh upaya hukum banding.

Hukuman yang dijatuhi mejelis hakim itu lebih tinggi dari tuntutan JPU KPK, yang sebelumnya menuntut terdakwa La Masikamba dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 8.571.950.000 subsider tiga tahun kurungan.

JPU dalam dakwaannya menjelaskan, selama kurun waktu tahun 2016 – 2018, terdakwa La Masikamba menerima suap dari Direktur CV. Angin Timur Anthony Liando, salah satu wajib pajak di wilayah KPP Pratama Ambon sebesar Rp 690 juta.

Suap tersebut untuk membantu Anthony dalam mengurangi kewajiban wajib pajak orang pribadi tahun 2016 di KPP Pratama Ambon senilai Rp 1,7 miliar sampai Rp 2,4 miliar. Setelah melakukan komunikasi, kewajiban pajak Anthony disepakati menjadi Rp 1,037 miliar.

Selain menerima suap, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala KPP Pratama Ambon, terdakwa secara bertahap sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah menerima pemberian berupa uang dari beberapa pengusaha atau wajib pajak pada wilayah KPP Pratama Ambon.

Diantaranya, Bob Tanizaal, Oei Winardy Jefry, Jonny De Quelju, Mece Tanihatu, serta pengusaha dan wajib pajak lainnya dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama Muhammad Said, yang seluruhnya berjumlah Rp 7.475.950.000.

Dengan rincian, penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 1.401.700.000, penerimaan tahun 2017 sebesar Rp 4.479.250.000, dan penerimaan tahun 2018 sebesar Rp.1.595.000.000.

Selama menggunakan rekening Muhammad Said dalam kurun waktu antara 22 Februari sampai 28 September 2018, terdakwa juga menerima sejumlah uang secara bertahap dengan menggunakan rekening Bank Mandiri nomor 1600002185698 atas nama Sujarno.

Dengan cara memerintahkan Akmal dan Jubaida Kadir untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening tersebut, dan menggunakan keterangan transaksi “menabung” yang seluruhnya berjumlah Rp 406.000.000.

Dengan rincian, 22 Februari 2018 sebesar Rp.10.000.000, 27 April 2018 sebesar Rp.15.000.000, 7 Mei 2018 sebesar Rp.10.000.000, 11 April 2018 sebesar Rp.50.000.000, 22 Mei 2018 sebesar Rp.15.000.000, 23 Mei 2018 sebesar Rp.15.000.000, 3 Agustus 2018 sebesar Rp.51.000.000.

6 Agustus 2018 sebesar Rp.15.000.000, 20 Agustus 2018 sebesar Rp.75.000.000, 10 September 2018 sebesar Rp.100.000.000, 12 September 2018 sebesar Rp.15.000.000, dan 28 September 2018 sebesar Rp.20.000.000.

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang. Padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum.

Perbuatan Terdakwa menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 7.881.950.000.00 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 23 huruf d, e dan f UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 angka 25 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dan Pasal 4 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top