NEWS UPDATE

Masikamba Resmi Banding

La Masikamba

KEPALA Kantor Pe­layanan Pajak (KPP) Pratama Ambon nonaktif La Masikamba melalui Penasehat Hukumnya (PH) Tomsil La Abdullah, resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon, yang menghukum kliennya (terdakwa La Masikamba) selama 15 tahun pidana penjara.

Menurut Humas Pengadilan Tipikor pada PN Ambon Herry Styobudi, upaya hukum banding tersebut merupakan hak setiap warga negara untuk mencari keadilan hukum yang menurutnya benar.

“Iya benar, hari ini (kemarin) tepat sudah tujuh hari batas waktu untuk mengajukan banding setelah dibacakan amar putusan oleh majelis hakim atas terdakwa La Masikamba pada Selasa pekan lalu. Dan sekitar pukul 10.00 Wit tadi, PH terdakwa La Masikamba sudah resmi menyatakan banding melalui Panitera Tipikor PN Ambon,” katanya, saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin, 27 Mei 2019.

Selanjutnya, PH terdakwa harus menyiapkan memory bandingnya dan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyiapkan memory banding kontranya, guna diserahkan ke bagian Panitera Tipikor PN Ambon untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Ambon.

“Selanjutnya perkara La Masikamba ini akan diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim PT Ambon,” jelas Herry.

Dijelaskan, dalam amar putusan Pengadilan Tipikor Ambon, terdakwa La Masikamba divonis pidana penjara selama 15 tahun, denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 8.571.950.000 subsider dua tahun. kurungan

Sebab, perbuatan terdakwa La Masikamba terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap sebesar Rp 690 juta dan gratifikasi sebesar Rp 7.881.950.000 dari sejumlah pengusaha wajib pajak pada wilayah KPP Pratama Ambon sejak tahun 2016 – 2018, dengan total keseluruhan sebesar Rp 8.571.950.000.

“Perbuatan terdakwa La Masikamba terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Suap), dan melanggar Pasal 12B ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat ( 1) KUHP (gratifikasi),” ungkapnya.

Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa mengakibatkan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, dan terdakwa tidak berterus terang selama persidangan. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Hukuman yang dijatuhi mejelis hakim itu lebih tinggi dari tuntutan JPU KPK, yang sebelumnya menuntut terdakwa La Masikamba dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 8.571.950.000 subsider tiga tahun kurungan.

JPU dalam dakwaannya menjelaskan, selama kurun waktu tahun 2016 – 2018, terdakwa La Masikamba menerima suap dari Direktur CV. Angin Timur Anthony Liando, salah satu wajib pajak di wilayah KPP Pratama Ambon sebesar Rp 690 juta.

Suap tersebut untuk membantu Anthony dalam mengurangi kewajiban wajib pajak orang pribadi tahun 2016 di KPP Pratama Ambon senilai Rp 1,7 miliar sampai Rp 2,4 miliar. Setelah melakukan komunikasi, kewajiban pajak Anthony disepakati menjadi Rp 1,037 miliar.

Selain menerima suap, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala KPP Pratama Ambon, terdakwa secara bertahap sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah menerima pemberian berupa uang dari beberapa pengusaha atau wajib pajak pada wilayah KPP Pratama Ambon.

Diantaranya, Bob Tanizaal (Bos Bon Motor), Oei Winardy Jefry (Bos Aneka Motor), Jonny De Quelju, Mece Tanihatu, serta pengusaha dan wajib pajak lainnya dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama Muhammad Said, yang seluruhnya berjumlah Rp 7.475.950.000.

Dengan rincian, penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 1.401.700.000, penerimaan tahun 2017 sebesar Rp 4.479.250.000, dan penerimaan tahun 2018 sebesar Rp 1.595.000.000.

Selama menggunakan rekening Muhammad Said dalam kurun waktu antara 22 Februari sampai 28 September 2018, terdakwa juga menerima sejumlah uang secara bertahap dengan menggunakan rekening Bank Mandiri nomor 1600002185698 atas nama Sujarno.

Dengan cara memerintahkan Akmal dan Jubaida Kadir untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening tersebut, dan menggunakan keterangan transaksi “menabung” yang seluruhnya berjumlah Rp 406.000.000.

Dengan rincian, 22 Februari 2018 sebesar Rp 10.000.000, 27 April 2018 sebesar Rp 15.000.000, 7 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000, 11 April 2018 sebesar Rp 50.000.000, 22 Mei 2018 sebesar Rp 15.000.000, 23 Mei 2018 sebesar Rp 15.000.000, 3 Agustus 2018 sebesar Rp 51.000.000.

6 Agustus 2018 sebesar Rp 15.000.000, 20 Agustus 2018 sebesar Rp 75.000.000, 10 September 2018 sebesar Rp 100.000.000, 12 September 2018 sebesar Rp 15.000.000, dan 28 September 2018 sebesar Rp 20.000.000.

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang. Padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum. 

Perbuatan Terdakwa menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 7.881.950.000.00 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 23 huruf d, e dan f UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 angka 25 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dan Pasal 4 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top