NEWS UPDATE

MCC Desak Usut Ijin dan Relokasi SPBU Kece

Lokasi SPBU Kece

PASCA insiden tabrakan dispenser di SPBU yang berada delay kawasan pemukiman padat penduduk Kebun Cengkih (Kece), Selasa 22 Januari 2019, dugaan bahwa ada yang tidak beres perihal izin pembangunan SPBU  itu mulai mengemuka.

Selain DPRD Kota Ambon yang akan memanggil pihak terkait termasuk Pertamina untuk meminta klarifikasi terkait izin pembangunan SPBU tersebut yang diduga  ada rekayasa, hal yang sama juga mendapat sorotan Maluku Crisis Center (MCC) yang akan menyampaikan hasil kajian dan rekomendasinya dan akan diberikan ke sejumlah pihak terkait.

Sekalipun, sebelum insiden itu MCC sudah melihat ada yang tidak beres terkait keberadaan SPBU tersebut, sehingga pasca peristiwa tabrakan itu, menurut hemat MCC dapat menjadi momentum SPBU itu diusut, ditinjau dan direlokasi keberadaannya.

Kepada Rakyat Maluku, Jumat 26 Januari 2019, M. Zen Loilatu, Koordinator Investigasi MCC mengatakan pertama  MCC melihat secara Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan Sosial,!SPBU Kece sangat mungkin melanggar, karena posisi dan luas lahannya tidak cocok untuk beroperasinya satu SPBU. Oleh karena itu patut diduga ada kongkalikong dalam penerbitan hasil Amdal untuk SPBU tersebut.

“Untuk itu, MCC mendesak aparat penegak hukum segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait dikeluarkannya Amdal bagi SPBU itu,” ungkapnya.

Kedua, kata Loilatu, karena dari segi Amdal tidak memadai, maka dipastikan perijinan SPBU Kece juga bermasalah. Hal itu karena ijin Amdal dan Ijin operasi SPBU saling mengkait atau terkait.

Selain itu menurutnya keberadaan SPBU Kece juga meresahkan warga karena menjadi biang kemacetan sehingga mengganggu dan menghambat aktivitas masyarakat. 

“Sejumlah keluhan warga sudah sering disampaikan, dan ini perlu menjadi pertimbangan pihak-pihak terkait agar SPBU segera direlokasi,” ungkapnya.

Ketiga, Kepolisian RI dalam hal ini Polda Maluku juga perlu menelusuri indikasi atau kemungkinan adanya pengelapan pajak dari beroperasinya SPBU itu. Peluang adanya penggelapan pajak bisa terjadi karena pemilik SPBU itu dalam hal ini PT. Indo Jaya, juga masuk dalam terdaftar 13 orang, yang kebetulan adalah warga Maluku keturunan Tionghoa yang muncul dalam hasil penyidikan KPK sebagai penunggak pajak di Maluku.

Keempat, meminta dan mendesak pemerintah Kota Ambon, DPRD Kota Ambon dan PT. Pertamina untuk segara mengambil langkah tegas sehingga SPBU ini juga segera direlokasi

Kelima, MCC juga akan melaporkan keberadaan SPBU Kece bersama SPBU Samping RS Tentara Ambon karena posisinya atau letaknya tidak mempetimbangkan aspek dan dampak lingkungan. 

“Selain SPBU Kece, SPBU RS Tentara juga harus ditinjau keberadaannya karena dekat dengan unversitas, rumah sakit dan tempat ibadah, termasuk yang paling berbahaya yakni  lokasinya berhadapan langsung dengan penjualan gas,” tegas Loilatu. (RM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top