OPINI

Melihat Sopi Sebagai Tradisi Dan Potensi

Oleh: Fredy Frits Maunareng, Ketua Komunitas Wetar Peduli, Tokoh Pemuda Wetar

SOPI atau dalam bahasa Belanda disebut zoopje merupakan jenis alkohol cair. Jenis cairan ini difermentasi dan didistilasi dari air sadapan nira (aren), atau dalam bahasa Melayu Kisar disebut Koli. Sopi kemudian dianggap sebagai minuman tradisional orang Maluku.

Setiap kegiatan tradisional akan tidak lengkap jika tidak disertai sopi. Pertemuan informal di rumah-rumah penduduk atau untuk menjamu tamu dirasa kurang lengkap jika tidak ada sopi. Bagi beberapa wilayah di Maluku yang memproduksi minuman ini, sopi dianggap sebagai pengganti kopi.

Lebih daripada itu, suatu perselisihan sosial hanya diselesaikan dengan segelas sopi. Sopi menjadi simbol perdamaian orang bersaudara di Maluku Tenggara. Bayangkan, begitu melekatnya minuman ini dengan masyarakatnya.

Sayangnya, walau dianggap sebagai minuman tradisional tetapi sopi tetap tidak dizinkan beredar di wilayah yang menjadi Ibu Kota Maluku. Kendati tidak ada regulasi yang menyatakan sopi sebagai barang terlarang namun ia terpaksa harus diasingkan dari negerinya sendiri.

Berkali-kali di Ambon terjadi penyitaan dan pemusnahan sopi milik pengrajin sopi oleh petugas keamanan. Beberapa bulan lalu juga ada tuntutan mahasiswa di Ambon yang meminta agar minuman jenis sopi dilegalkan melalui peraturan daerah (perda).

Beberapa minggu lalu di Ambon, ada tiga orang warga ditetapkan sebagai tersangka karena memasok sopi dari Tenggara ke wilayah Ambon. Lantas, mengapa sopi yang dianggap sebagai minuman tradisional tidak mendapat tempat yang layak di kandungnya sendiri? Mengapa pula sopi yang sudah berkali-kali disita petugas keamanan di wilayah Ambon tetapi masih saja dipaksakan untuk dipasok ke sana? .

Sudah banyak argumen yang berseliweran, baik dalam wacana orasi maupun tulisan media cetak dan online. Ada kelompok yang setuju untuk dilegalkan, ada juga kelompok yang menolak untuk dilegalkan, bahkan ada yang apatis dan tidak melakukan apa-apa; seolah apa yang terjadi, terjadilah menurut kehendakNya.

Dalam tulisan ini, saya ingin berdiri di luar dari kedua pandangan itu dengan melihat dari “jendela” potensi daerah. Karena itulah, argumentasi “melegalkan” atau “legalisasi” sopi saya hindari sebagai bentuk pernghormatan saya terhadap pengetahuan dan teknologi tradisional orang Maluku. Paling tidak, ini merupakan pengetahuan tradisional masyarakat yang memproduksinya di rumah tangga mereka.

Sebelum saya mengulasnya, perlu diketengahkan dulu posisi dan kedudukan sopi di tengah istilah legalisasi agar tidak menimbulkan distorsi dan kemudian terjadi ambiguitas di tengah masyarakat. Terminologi “legal” didikotomikan dengan “ilegal” sebagai sesuatu yang tidak diakui secara normatif. Legalisasi adalah proses menjadikan sesuatu yang masih ilegal untuk menjadi legal.

Pertanyaannya adalah apakah sopi itu ilegal? Meninjau Pasal 18b ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya…”, dan dipertegas lagi dengan UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa negara melindungi kekayaan budaya termasuk di dalamnya adalah pengetahuan dan teknologi tradisional sebagai kekayaan budaya.  Salah satu tujuan perlindungan demi pemajuan kebudayaan ialah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, meningkatkan kesejahteraan rakyat.

SOPI SEBAGAI TRADISI

Diketahui bahwa sopi diolah dari dan dengan bahan-bahan tradisional. Ini merupakan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Entah dari kapan dimulainya, sopi menjadi minuman yang wajib hadir di setiap kegiatan tradisional. Dengan dasar ini, maka sopi bukanlah sesuatu yang ilegal sehingga narasi legalisasi agaknya kurang tepat digunakan dan alangkah baiknya menggunakan diksi “pengaturan” sopi.

Bahwa sopi adalah minuman tradisional yang terlindungi secara konstitusional namun perlu diatur agar tak ada yang menyalahgunakan. Demikian seandainya ada peraturan daerah melarang peredarannya maka sungguh ini sebuah kekeliruan berdasarkan asas lex superior derogat legi inferior atau bertentangan dengan hierarki peraturan tertinggi.

Misalnya yang terjadi pada Perda Maluku Nomor 16 tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Peredaran Minuman Beralkohol yang pada akhirnya dicabut dengan Perda Nomor 7 tahun 2013.
Dari sudut pandang tradisi, sopi merupakan produk tradisional berdasarkan olahan ide dan teknologi warisan nenek moyang yang tentunya sarat akan kristalisasi nilai-nilai kelokalan sebagai gambaran pandangan hidup (way of life) masyarakatnya.

Karenanya sopi bukan sebatas kuliner yang wajib hadir dalam pertemuan-pertemuan tradisional atau lebih naif dianggap sebagai barang ilegal, melainkan elemen terpenting dari setiap ekspresi konfigurasi budaya masyarakat yang sarat makna. Ia dianggap sebagai air susu yang diperas dari susu para leluhur.

Sebagai minuman tradisional adalah benar jika sopi hanya hadir pada ruang-ruang tradisional. Ia tidak bisa diperjual belikan secara bebas pada ruang-ruang non tradisional. Kendati demikian, konstitusi kita menjamin kekayaan tradisional itu untuk kesejahteraan rakyat sehingga diperlukan perlindungan campur tangan pemerintah untuk mengatur secara baik mengenai pengawasan dan pengendalianmya.

Sayangnya, Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang diterbitkan Pemda Maluku tidak mengakomodir minuman tradisional ini. Perda ini hanya mengatur golongan minuman berdasarkan kadar alkoholnya (C2H5OH). Kita tahu bahwa minuman tradisional jenis sopi adalah minuman yang belum berlabel sehingga tidak diketahui secara pasti tentang kadar alkoholnya.

Dengan demikian, minuman tradisional tidak masuk dalam pengaturan ini, dan atas dasar itu sopi sama sekali belum diatur (bukan objek larangan). Lalu, bagaimana mungkin ada operasi yustitie atau langkah penindakan terhadap mereka yang mencari nafkah dengan minuman tradisional ini? Padahal, prinsip hukum kita mengenal asas legalitas yang berarti suatu tindak pidana harus diatur terlebih dahulu sebelum seseorang ditindak.

Penyitaan, penumpahan, pemusnahan sopi tanpa mempertimbangkan kerugian tradisional adalah manfestasi kekeliruan terhadap pengamalan konstitusi.
Sopi sebagai minuman tradisional yang terlindungi secara konstitusional sudah banyak menolong masyarakat yang memproduksinya. Berapa banyak sarjana, orang-orang berpangkat, telah dihasilkan melalui hasil penjualan sopi. Mungkin ada di antara mereka yang melakukan yustitie adalah produk dari sopi.

Demikian sopi tidak sekedar menjadi minuman “air susu leluhur” tetapi telah menjadi sumber pendapatan bagi mereka yang menggantungkan harapan darinya. Dengan begitu, walaupun disita berkali-kali, tetap saja selalu ada usaha untuk memproduksi dan mendistribusinya.

SOPI SEBAGAI POTENSI

Kita perlu mengakui bahwa tidak ada yang menanam pohon enau, nira (aren) atau koli dan dibudidayakan secara khusus. Jenis pohon ini tumbuh secara sehat pada beberapa wilayah di Maluku. Begitu pula pengetahuan distilasi aren menjadi sopi tidak diperoleh melalui kurikulum formal selain tradisional. Mestinya ini dilindungi sebagai kekayaan bangsa dan kemudian dikembangkan demi kesejahteraan rakyat.

Diakui bahwa sopi dan jenis minuman alkohol lainnya secara kesehatan tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Begitulah sopi pada dasarnya dikonsumsi dalam seloki. Dahulu pun sopi hanya dikonsumsi dalam jumlah yang banyak oleh orang-orang dewasa dalam suatu ritus (pesta-pesta adat). Tentu saja pesertanya pun banyak.

Zaman pun telah berubah, dan kenyataan hari ini memperlihatkan remaja-remaja aktif dalam mengonsumsi minuman ini. Terpaut dengan itu pula, banyak kejahatan sosial yang timbul akibat dari mengonsumsi alkohol (tidak hanya sopi). Lantas, apakah perlu pelarangan atau butuh pengaturan secara normatif untuk tindakan pengendaliannya? Karena bagaimanapun sopi sudah menjadi sumber pencaharian keluarga-keluarga yang mewarisi pengetahuan tradisional terkait pengolahan sopi. Karena itulah, sopi tidak dapat dipandang sebagai sumber masalah tetapi merupakan potensi yang perlu dikembangkan.

Mari kita melihat sedikit beberapa minuman alkohol berlabel yang awalnya juga sebagai minuman tradisional. Vodka, minuman tradisional dari Polandia, yang difermentasi dari gandum dan atau kentang dengan kandungan alkohol sebesar 35 – 60 % dari isinya. Harga vodka di pasaran Indonesia antara Rp. 100.000. – Rp. 2.800.000 per kemasan yang berukuran 1 liter. Wine, jenis minuman yang dikembangkan di Eropa; bahan dasarnya adalah anggur yang difermentasi dengan kandungan alkohol antara 9-16% dari isinya.

Harga wine di pasaran Indonesia berkisar antara Rp. 200.000 — Rp. 18.000.000. Cider, merupakan sejenis wine yang berbahan dasar dari hasil fregmentasi apel; kandungan alkohol sekitar 4,5–13% dari isinya. Cider di pasaran Indonesia berkisar antara Rp. 35.000—Rp. 250.000 per kemasan.

Rum, jenis minuman beralkohol yang pertama kali dibuat di Cina; merupakan jenis minuman terdestilasi yang terbuat dari sari tebu yang difermentasikan dengan kandungan alkohol 3—40%. Pasar peredarannya di Eropa dan Amerika. Di Indonesia, rum dibandrol dengan harga Rp. 45.000—Rp.500.000. dan masih banyak minuman bermerk lainnya seperti brandy, whisky, dan lain-lain.

Apakah kita hanya memperbolehkan minuman-minuman asing beredar di pasar kita sementara minuman tradisional tidak mendapat tempat di rumahnya sendiri? Ini merupakan sebuah ketidakadilan dalam penerapan konstitusi.

Karena itulah, dengan pertimbangan aspek regional wilayah yang memproduksi sopi sebagai produksi rumah tangga perlu mendorong lahirnya pengaturan perlindungan dan pengendalian minuman tradisional. Beberapa wilayah di Maluku tidak memproduksi sopi, karenanya ini menjadi penting diatur oleh pemerintah kabupaten sehingga sopi tidak didistribusi dan dikonsumsi secara bebas tanpa batas.

Secara teknis, pengaturan perlindungan dan pengendalian minuman tradisional harus pula disertai dengan pembentukan badan usaha agar sopi bisa dikemas secara berkelas dan menyasar ke pasar secara jelas. Semoga! (**)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top