NEWS UPDATE

Menagih Komitmen PAPARISA Baru

PEMERINTAH Richard Louhenapessy-Syarif Hadler telah memasuki seperdua periode sejak dilantik 22 Mei 2017.

Sebelum terpilih dalam pemilihan Walikota-Wakil Walikota Ambon,  pasangan yang mengambil tagline PAPARISA Baru dalam kampanye mereka menebar berbagai janji manis kepada warga Kota Ambon. 

Diantaranya bertekad untuk benahi Ambon, hingga berkomitmen akan mensejahterakan warga Kota Ambon dengan berbagai program unggulan yang nantinya dikerjakan ketika terpilih.

Satu diantara janji kampanye pasangan yang mengubar semboyan Tabea untuk meraup dukungan politik, yakni menyediakan klinik berjalan, berupa ambulance ditiap kecamatan. 

Rencananya satu kecamatan akan mendapatkan bantuan satu unit ambulance. Bagi warga yang membutuhkan pertolongan medis bisa langsung mengontak Call Centernya, tapi sampai sekarang Ambulance tak kunjung tiba.

Warga masih kesulitan untuk mendapatkan akses yang baik ke rumah sakit. Bahkan untuk pemakaman jenazah saja warga kesulitan mendapatkan pasilitas ambulance.

Komitmen pasangan PAPARISA Baru untuk benahi Ambon juga belum terlihat sebagaimanya visi-misinya, antar lain, Ambon aman, Ambon bersih, Ambon terang, Ambon sehat, Ambon cerdas, Ambon berbudaya, dan Ambon sejahtera.

Ketika Richard berpidato dalam rapat paripurna istimewa di DPRD Kota Ambon, Mei 2017 dengan tegas dan lugas Ricard mengubar bertekad akan memprioritaskan program tersebut.

Sayangnya hingga saat ini belum jelas hasilnya, sebut saja Ambon bersih. Faktanya warga kesulitan membuang sampah. Pemerintah Kota Ambon tidak menyediakan atau mempasilitas tempat pembuangan sampah terutama diwilayah-wilayah padat penduduk. 

Kalaupun ada tempat sampah itu lebih banyak disediakan pihak lain. 

Sementar Ambon terang, program lebih terlihat dipengadaan lampu hias yang menerangi ruas jalan-jalan utama di Kota Ambon. Program ini tidak menyentuh akar rumput. Banyak warga yang kesulitan menerangi  rumah mereka karena tingginya harga pemasangan listrik. 

Untuk Ambon sehat juga tidak dapat dirasakan warga secara baik, fasilitas kesehatan yang tersedia di Puskesmas-Puskesmas masih minim. Beban kesehatan gratis masih didominasi program pemerintah pusat. Itu belum termasuk tingginya angka penyebaran virus HIV/AIDS di Kota Ambon yang terus tinggi, tapi pemerintah Kota Ambon masih diam.  

Adapun program kesehatan grartis hanya didominasi bantuan negara luar itupun momentum saja.

Ketidakcapaian visi-misi PAPARISA Baru dipertengahan pemerintahan ini kemudian berdampak terhadap Indeks Pembangunan  Manusia (IPM) Kota Ambon tahuyn 2018 yang tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Sekretaris Fraksi PDIP, Lucky Upulatu Nikijuluw menambahkan, kurang lebih tujuh tahun kepemimpinan Richard Louhenapessy sejak jargon Paparisa hingga ke Paparisa Baru dengan tagline benahi Ambon, DPRD terutama bagi fraksi PDI Perjuangan Kota Ambon selalu mengingatkan Walikota Ambon  dalam sikap politik fraksi terhadap kebijakan pemerintah terkait infrastruktur, pelayanan dasar dan lainnya.

Selain itu fraksi PDIP juga sering mengingatkan berbagai kegiatan yang harus direncanakan dengan sebaik mungkin berdasarkan rencana kerja yang disiapkan tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kota Ambon. 

“Bahwa sesunguhnya yang mesti dibenahi sesuai konsep benahi Ambon adalah komitmen antara kepala daerah dengan seluruh OPD,” kata Upulatu kepada Rakyat Maluku tadi malam.

Komitmennya adalah, jika OPD tidak mencapai target sesuai visi misi Pemerintah Kota dengan rencana jangka pendek, menengah maupun jangka panjang maka harusnya dilakukan evaluasi, baik terhadap OPD teknis maupun yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Semuanya selalu diingatkan oleh seluruh fraksi di DPRD, bahkan PDI Perjuangan selalu tegas menyikapi persoalan yang ada di Pemerintah Kota Ambon. Bahwa kalau ada OPD yang tidak mencapai target PAD dalam rangka menunjang belanja daerah harus dievaluasi, bukan dipertahankan,” ujarnya. 

Disektor pelayanan dasar yang menjadi penting, baik pada bidang kesehatan maupun pendidikan harus mendapat atensi yang serius. 

Upulatu mengatakan, keberpihakan anggaran pendapatan belanja daerah terhadap sector pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan belum maksimal. 

“Itu sebabnya, fraksi PDI Perjuangan selalu mendorong agar keberpihakan APBD terhadap pelayanan dasar itu bisa mendekati presentasi ketentuan Undang-undang. Kalau tidak 20 persen, minimal 15 persen lah, asalkan ada peningkatan,” jelasnya.

Faktanya, kegiatan yang tidak terencana secara baik akhirnya menjadi munomen-monumen yang memang tidak menguntungkan. Seperti beberapa pembangunan infrastruktur yang setelah dibangun kemudian tidak difungsikan, seperti di Airlou serta beberapa pasar lainnya.

Kata dia, Walikota sebelum selesai masa jabatannya nanti harusnya telah mempersiapkan rencana pembangunan yang sangatlah berarti. Seperti pembangunan Water From City dan juga Pasar Transit Passo yang belum berfungsi secara baik karena terkendala masalah hukum, itu seharusnya dilanjutkan penyelesaiannya sesuai tagline benahi Ambon untuk kepentingan Kota Ambon.

“Sebenarnya pemberdayaan yang berkelanjutan dan terkontrol serta diawasi itu penting untuk diselesaikan, agar bisa menekan tingkat kemiskinan,” tuturnya.

Dengan sisa masa jabatan yang ada, diharapkan ada inovasi terbaru dari walikota untuk melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Bukan hanya terpaku pada kegiatan sremonial semata seperti yang ada saat ini. (ARI/R2)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top