NEWS UPDATE

Menelusuri Jejak ‘Permainan Pasal’ Di PN Ambon

Ilustrasi

VONIS 18 bulan penjara diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon untuk Rasilu tukang becak dalam persidangan  20 Februari 2019 menuai kontroversi. 

Banyak kalangan menilai hukuman yang dijatuhkan untuk Rasilu sungguh berat, dan tidak lagi mengedepankan aspek kemanusiaan. Mengingat Rasilu adalah tulang punggung bagi keluarganya.

Rasilu ke Ambon Juli 2018 dia merantau meninggalkan anak dan istrinya di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, dengan niat ingin mengubah keluarganya agar tak hidup susah di kampung halaman.

Nasip berkata lain, belum setahun merantau, Rasilu harus mendekam di ruang tahanan kelas II Ambon menjalani sisa hukumannya. 

Rasilu dituntut dengan Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan akibat peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan penumpangnya meninggal dunia.

Ayat dalam pasal ini berbunyi ” Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

Kemudian ayat (4) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 

Kasat Lantas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Iptu Fiat Ari Suhada mengatakan, pihaknya menangani kasus ini sudah sesuai aturan. 

“Semuanya  sesuai prosedur,” jelasnya kepada RakyatMaluku.com Jumat, 1 Maret 2019.

Kasat mengatakan, pihaknya menetapkan Rasilu sebagai tersangka lantaran kelalaiannya  membawa becak mengakibatkan penumpang meninggal dunia.

” Karena lalainya mengakibatkan meninggal  Pasal 310 ayat (4) UU No  22 Tahun 2009,” ucapnya.

Hukuman yang diterima Rasilu memang cukup berat dan berbeda dengan hukuman yang diberikan kepada salah satu oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah, Jimmy Sitanala (JS).

Padahal ada kesamaan dalam pasal dan ayat dalam undang-undang yang  dipakai untuk JS yang mengendarai kendaraan roda empat menabrak tukang ojek pada 2017 silam.  Peristiwa yang terjadi di ruas jalan Desa Passo itu mengakibatkan tukang ojek terseret cukup jauh dan meninggal dunia ditempat. 

Walapun JS menaggung biaya pengobatan dan pemakaman, namun kasusnya tetap diproses hingga majelis hakim di PN Ambon memvonis JS, 6 bulan penjara, dan kini sudah  bebas.

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura Sherlock Halmes Lekipiouw mengatakan, secara pribadi dia melihat keputusan majelis hakim yang memvonis Rasilu jauh dari keadilan. Apalagi Rasilu memiliki itikad baik untuk menolong korban  sebelum dia meninggal dunia. 

“Secara pribadi saya melihat putusan itu sangat tidak berkeadilan, tapi putusan pengadilan sudah seperti itu maka satu-satunya cara adalah digunakan banding, Rasilu harus mengajukan banding,” katanya.

Sherlock mengatakan hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang meringankan hukuman, diantaranya soal aspek kemanusiaan, serta tuntutan pasal yang dipakai untuk menjerat terdakwa.  Tidak serta merta memberikan vonis hanya karena alasan normatif pasal yang dipakai JPU.

Menurutnya, dalam konsep hukum pidana di Indonesia, “meninggalnya orang” sebagai akibat dari suatu perbuatan pidana memang menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan upaya hukum (proses pidana) karena suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan meninggalnya seseorang erat kaitannya dengan konsep hak asasi, yang mana negara oleh konstitusi diberikan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum. 

Karena itu suatu perbuatan yang mengakibatkan menginggal seseorang atas nama hukum pasti akan diminta pertanggung jawaban hukumnya. 

“Soal apakah seorang tukang becak dalam kasus aquo dapat dituntut 1.5 tahun nantinya hakim yang akan memutuskan apakah layak dan patut menurut hukum ataukah tidak karena tuntutan oleh Jaksa karena memang jaksa harus mengacu kepada KUHP secara normatif terkait dengan rangkaian peristawa pidananya dan ancaman pidana atas perbuatan aquo sebagaomana diatur dalam KUHP,” 

Pada kesempatan itu, Sherlock pun mempertanyakan vonis yang diberikan kepada JS anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang dihukum ringan tak cukup satu tahun. Padahal peristiwa itu tragis, sementara korban meninggal dunia yang menjadi penumpang Rasilu memiliki riwayat gangguan kesehatan. 

” Apakah karena JS anggota DPRD lalu vonisnya ringan, sementara Rasilu masyarakat biasa vonisnya berat,? Saya kira perlu ada upaya untuk membebaskan Rasilu dengan cara banding agar diuji vonis yang dijatuhkan kepada Rasilu, LBH Unpatti akan mendorong itu, ” ajak Sherlock.

Sementara dalam catatan Rakyat Maluku, vonis hukuman yang berbeda memang juga mewarnai sejumlah kasus yang disidangkan di Pengadian Negeri Ambon. Tidak hanya kasus kecelakaan lalu lintas, tapi juga pidana umum lainnya termasuk pidana khusus.  

Penggunaan satu pasal yang sama, ayat yang sama namun hukum yang berbeda ini kerap membuat publik berkesimpulan miring, JPU dan hakim dinilai tebang pilih. 

Misalnya kasus-kasus narkotika jenis sabu-sabu misalnya, dalam tuntutan maupun putusan terhadap para terdakwa yang tergolong masyarakat menengah kebawah terkadang hukuman pidana penjaranya  lebih berat ketimbang masyarakat menengah keatas. Padahal, peran maupun perbuatan tindak pidananya sama. Bedanya hanya pada penggunaan pasal yang didakwakan kepada para terdakwa saja.

Contohnya, perbuatan tindak pidana yang dilakukan masyarakat menengah keatas seringkali dihukum dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana hukuman maksimalnya hanya empat tahun penjara tanpa pidana denda.

Sementara untuk masyarakat menengah kebawah seringkali dihukum dengan pasal 112 ayat (1), dimana hukuman pidana penjaranya paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.

Pasal 112 Ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun, dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Dan biasanya dihukum dengan pasal 114 ayat (1), dimana pidana penjara selama seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun, dan paling lama dua puluh tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.

Terkait penggunaan pasal narkotika jenis sabu-sabu yang didakwakan kepada para terdakwa itu, khalayak masyarakat pun dibuat bingung. Bahkan, banyak desas desus yang beredar ditengah-tengah masyarakat bahwa terdapat oknum JPU maupun oknum hakim diduga melakukan praktek jual-beli pasal dengan para terdakwa, dengan tujuan meringankan hukumannya, menggunakan pasal 127.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Ambon Herry Setyobudi membantah adanya jual beli pasal yang dilakukan oleh majelis hakim. 

Menurutnya, majelis hakim dalam memutuskan suatu pekara (narkotika) telah sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap.

“Semua putusan baik perkara narkotika, saya ikut kontrol kok mas. Meskipun rata-rata dikenakan pasal 127. Namun perlu diperhatikan dalam pasal 127 itu ada ayat (1) dan ayat (2) mas, tergantung jumlah penggunaanya dibawah 0,50 gram atau diatas 0,50 gram. Dan yang pasti penggunaan pasal 127 terhadap terdakwa berdasarkan pada fakta persidangan,” tepisnya.

Ia menceritakan, pernah mengadili perkara narkotika dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun. 

“Yang pernah saya hukum dalam kasus narkotika itu selama enam tahun. Karena dia betul-betul mengedarkan narkotika. Jadi rasa keadilan masyarakat juga tergantung fakta persidangan yang terungkap,” bebernya.

Jaksa, lanjut Herry, biasanya menyusun dakwaan dengan dakwaan alternatif. “Nah lucunya disini. Alternatif itu jaksa maupun hakim bisa memilih. Contoh, dakwan kesatu, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114. Dakwaan kedua, didakwa pasal 112, dan dakwaan ketiga didakwa pasal 127,” tambahnya.

Secara teori susunan dakwaan itu ada berbagai jenis bentuknya. Ada dakwaan subsideritas. Contohnya, primer pasal 340, atau subsider pasal 338, atau lebih subsider Pasal 351 ayat 3. Ada juga dakwaan yang disusun secara alternatif. Sedangkan dakwaanya alternatif itu apabila pasal yang satu dengan pasal yang lain berbeda substansinya. Contoh, Kesatu, pasal 170 Atau pasal 351 ayat 1 atau pasal 351 ayat 2.

“Ini pasalnya berbeda tapi bentuk masalahnya hampir sama, yakni penganiayaan. Pasal 170 itu penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (frontal) antara satu dengan yang lain itu tidak punya kepentingan tapi melakukan perbuatan yang sama. Sedangkan pasal 351 berbeda, kelihatannya sama tapi berbeda, dan biasanya jonto Pasal 55. Itu tidak bisa disusun subsideritas,” ungkap Herry.

Kemudian ada dakwaan campuran (kombinasi) antara dakwan subsideritas dan alternatif.

“Jadi seorang pemilik narkotika bisa diduga sebagai pengguna juga tidak ? Artinya mungkin kan. Sehingga perbuatan itu bisa dikenakan dengan dua dakwaan sekaligus, bukan alternatif. Bisa disusun dengan dakwaan subsideritas. Cuma JPU biasanya menyusun dengan dakwaan alternatif artinya memilih salah satu. Jadi menurut saya dakwaan JPU itu keliru,” tutup Herry (ARI/AAN/RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top