I Like MONDAY

Moeldoko: Itu Alamiah

AHMAD IBRAHIM | Komisaris Utama Hr. Rakyat Maluku

FENOMENA munculnya purnawirawan TNI dalam politik menjelang Pilpres 2014 begitu kencang. Gara-gara hal itu ada yang merasa khawatir akan terjadinya polarisasi dukungan sehingga membuat TNI secara institusi bisa terseret ke dalam politik praktis.

Namun anggapan itu dibantah Jenderal Moeldoko yang saat itu menjabat Panglima TNI. “Ah, itu tak perlu dirisaukan. Dalam dunia demokrasi hal semacam itu sifatnya alamiah,” kata Moeldoko di hadapan puluhan Pimpinan Redaksi (Pemred) dalam Forum Pemred Jawa Pos Grup di JCC, Jakarta, (27/8/14). Saya termasuk satu di antara yang ikut dalam pertemuan itu.

Sebagai Panglima TNI, Moeldoko tampak santai saja menjawab pertanyaan. Seolah tak perlu dirisaukan atas kekhawatiran para pendukung capres itu Jenderal Moeldoko pun terlihat senyum-senyum saja.

Padahal diluar sana suasana begitu tegang. Di kubu Koalisi Merah Putih, misalnya. Di sini ada Letjen (Purn) Prabowo Subianto yang mantan Komandan Kopasus. Sementara di barisan Capres Joko Widodo ada mantan Panglima TNI/ABRI Jenderal (Purn) TNI Wiranto.

Pembawaannya yang selalu cold membuat suasana pertemuan hari itu tampak rileks. “Mereka kan bukan lagi prajurit. Jadi bebaslah kalau mereka berpolitik. Dan itu alamiah,” ujarnya.

Kini orang “dekat” Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) Joko Widodo itu menjadi sorotan tajam menyusul adanya tudingan atas upaya kudeta pengambilan kepemimpinan Ketua DPP Partai Demokrat dari tangan putera kesayangan SBY Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sudah sepekan berlalu polemik soal Jenderal Moeldoko vs Partai Demokrat namun suasana masih saja memanas. Posisi Moeldoko sebagai KSP di bawah rezim Joko Widodo tentu membuat polemik ini menjadi berkepanjangan apalagi dihubungkan dengan suksesi Pilpres 2024.

Seandainya bukan karena jabatannya sebagai KSP boleh jadi isu ini cepat saja meredup. Namun karena melekat jabatan sebagai pejabat istana sehingga muncul persepsi negatif atas tudingan kudeta ala Moeldoko ini mengesankan seolah-olah ada upaya campur tangan pihak istana. Dan otomatis tuduhan itu langsung saja tertuju kepada Joko Widodo selaku presiden.

Meski telah dibantah Moeldoko namun oleh elite Partai Demokrat Andi Malarangeng menganggap jika benar upaya kudeta itu dilakukan Moeldoko maka langkah tersebut tak ubahnya dengan menghidupkan kembali Orde Baru.

“Jika pengambilalihan tersebut dilakukan itu sama saja dengan menghidupkan kembali Orde Baru,” ujarnya.

Meski Pilpres 2024 masih jauh namun polemik Moeldoko vs Partai Demokrat ini oleh banyak kalangan beranggapan merupakan bagian dari upaya pemanasan menuju suksesi Pilpres.

Ada beberapa nama figur Capres yang telah digadang-gadang. Mereka adalah para tokoh potensial yang banyak menjadi bahan pembicaraan seperti Anis Baswedan, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga Uno, juga Tito Karnavian.

Karena itu, munculnya polemik di tengah kegaduhan para elite politik di tengah situasi ekonomi yang merosot akibat pandemi COVID19 ini membuat kudeta politik yang menimpa Partai Demokrat ini menjadi pertanyaan menarik — tapi juga bisa menjadi pintu masuk bagi calon-calon mereka untuk dijagokan pada Pilpres nanti.

Tentu banyak tidak sependapat dengan langkah Jenderal Moeldoko itu. Politisi Rachland Nashidik misalnya menganggap langkah Moeldoko itu tak wajar.

Berbeda dengan senior-senior di TNI seperti Jenderal Edi Sudrajat, Jenderal Wiranto, Jenderal SBY, dan Jenderal Prabowo dalam berpolitik mereka ini mendirikan partai.

“Mereka ini memilih jalan terhormat membuat partai sendiri. Bukan dengan jalan paksa mengambil partai orang lain,” ujar Rachland Nashidik.

Boleh jadi, nama Jenderal Moeldoko tidak akan seheboh saat ini di tengah pusaran politik yang kian menajam itu. Sebab apapun yang dilakukan ia hanyalah seorang purnawirawan TNI yang —secara alamiah meminjam istilah yang dipakai beliau saat pertemuan bersama Pemred delapan tahun lalu itu— dijamin oleh demokrasi.

Tapi, karena kini ia seorang yang berada di pusaran kekuasaan otomatis –lepas dari segala kontroversi yang dilakukan Moeldoko– tetap saja menjadi sorotan. Dan, langkah tersebut tentu bukan sesuatu yang alamiah dalam demokrasi.

Toh sampai saat ini pun Presiden Joko Widodo yang dimintai klarifikasi dan konfirmasi oleh Partai Demokrat atas dugaan keterlibatan Moeldoko yang dilayangkan melalui surat itu lebih memilih diam ketimbang membalas surat yang dilayangkan AHY tersebut.(*)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top