NEWS UPDATE

Murad Ismail Akhirnya Bicara Soal Tertundanya Pelantikan

GUBERNUR Maluku terpilih Murad Ismail akhirnya untuk pertama kali secara resmi menyampaikan kepada pers perihal penundaan pelantikan dirinya sebagai Gubernur Maluku periode 2019 – 2024.

Menurut Murad Ismail, dirinya telah mempunyai surat keputusan resmi dari Presiden RI sebagai Gubernur Maluku. 

Dia juga mengakui, sebelumnya Presiden RI Joko Widodo berencana melantiknya pada tanggal 11 Maret 2019 lalu. Namun, oleh Presiden sendiri menundanya hingga tanggal 13 Maret 2019.

“Saya sudah punya surat resmi pelantikan. Mau dilantik tanggal 11, tapi Presiden mengatakan lebih bagus itu tanggal 13. Karena tanggal 13 itu hari baik,” ujar Murad dalam sambutannya saat bersilaturahmi dengan Bupati Seram Bagian Barat, Yasin Payapo, Rabu 27 Maret 2019.

Pada tanggal 13 Maret 2019, lanjut Murad, proses pelantikan dia bersama wakilnya Barnabas Orno tersebut kembali ditunda lagi hingga tanggal 18 Maret 2019. Hal itu disebabkan Presiden RI saat itu disibukkan dengan berbagai kegiatan. 

“Karena ditunda sampai l 18 Maret 2019, saya bilang ke Istana bahwa kalau begini terus, kapan saya bisa bekerja sebagai gubernur. Tapi ada bagusnya juga, karena saya adalah ketua TKD Maluku. Karena belum dilantik, maka saya bisa leluasa bekerja untuk pemenangan Jokowi,” jelas Murad Ismail.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan alasan penundaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail dan Barnabas. 

Semula, keduanya direncanakan akan dilantik pada Senin, 11 Maret 2019 lalu. Namun, pelantikannya justru harus tertunda lantaran pemerintah sedang fokus menghadapi Pemilu 2019.

“Pelantikan Gubernur Maluku terpilih ditunda sampai setelah pemilu serentak tanggal 17 April 2019. Semua konsentrasi kita hari ini untuk menyukseskan Pemilu 17 April 2019,” ujar Kapuspen Kemendagri, Bahtiar di Jakarta, Jumat 15 Maret 2019.

Bahtiar menjelaskan bahwa masa jabatan Gubernur Maluku berakhir pada 10 Maret 2019, namun karena pertimbangan Undang-undang, maka diamanatkanlah Sekjen (Sekda) sebagai Pelaksanaan Harian (Plh).

“Jadi, ini sebenarnya hanya teknis saja. Kita lebih berkonsentrasi untuk menyukseskan terlebih dahulu acara Pemilu dan Pilpres 17 April 2019 nanti karena hanya selisih 30 hari saja untuk persiapannya. Gubernur terpilih dan partai-partai pengusung sudah diberitahu dan setuju. Jadi, menurut saya sebenarnya tidak ada masalah,” tandasnya.  (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top