HUKRIM

Murad Ismail Diminta Beri Sanksi

Bocornya surat laporan dugaan penipuan yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD Provinsi Maluku, dinilai ikut mencoreng marwah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua DPW PDIP Maluku, Murad Ismail diminta beri sanksi.


Praktisi Hukum asal Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Firmansyah L, SH, MH mengungkapkan, dalam aturan sangat jelas melarang pejabat publik bermain proyek, apalagi memberi iming-iming kepada pengusaha jasa konstruksi.

Untuk itu, kata dia, jika benar iming-iming yang diduga dilakukan oknum pimpinan DPRD Maluku. Apalagi berbuntut kepada pelaporan, maka itu jelas menciderai undang-undang Nomor 27 tahun 2009 yang melarang anggota dewan mengatur atau main proyek pemerintah.

Selain melanggar Undang-undang, Firmansyah juga menilai perbuatan oknum anggota legislatif itu juga menciderai marwah partai tempatnya berkiprah. “Kalau dia aleg (anggota legislatif) PDIP, maka Pak Murad Ismail sebagai Ketua DPW PDIP Maluku harus memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi. Jika benar bersalah sesuai laporan itu, maka harus diberi sanksi, biar perlu diganti dari pimpinan DPRD,” sarannya saat dihubungi via ponselnya tadi malam.

Senada juga disampaikan akademisi asal Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Said Lestaluhu.

Menurutnya, aturan yang melarang wakil rakyat di lembaga legislatif bermain proyek sangat jelas. “Saya kira pejabat publik seperti anggota dewan dilarang main proyek. Aturan sangat jelas melarang itu,” tegasnya kepada Rakyat Maluku.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ada aturan main yang sangat jelas. Jika proyek, kata dia, harus sesuai dengan mekanisme, dan tidak boleh diatur-atur, kendati dia pimpinan DPRD sekalipun. “Nah kalau ada seperti itu menciderai prinsip pemerintahan yang baik karena terjadi kolusi,” tambahnya.

Padahal, ingat dia, lembaga politik memiliki fungsi kontrol, untuk mengawasi implementasi program atau proyek, yang mesti dijalankan secara baik dan bukanya ikut atur-atur proyek. “Nah, kalau ada yang terlibat siapa yang mengawasi. Tidak boleh ada tindakan wakil rakyat seperti itu (atur proyek) sangat menyalahi aturan,” tegasnya.

Dosen Fisip Unpatti ini berharap, wakil rakyat seyojagnya bertugas sebagai pengawas anggaran dan legislasi secara baik, bukan sebaliknya mengatur proyek pemerintah. (AAN)


======================
--------------------

Berita Populer

To Top