OPINI

Pancasila; Titik Temu Islam Dan Nasionalis Di Indonesia

Oleh: Nardi Maruapey
– Pengurus HMI Cabang Ambon
– Mahasiswa Universitas Darussalam Ambon


SEJARAH
perjalanan berbangsa-bernegara da­lam memperjuangkan dan meraih kemer­dekaan mencatat ada tiga kelompok besar yang ada dan sangat mempunyai penga­ruh besar pada saat itu, yakni Islam, Nasionalis, serta Komunis, yang menurut Bung Karno disebut Nasionalisme, Islamisme, Mar­xisme-Komunisme, inilah asas-asas yang dipeluk pergerakan-pergerakan di seluruh Asia. Inilah paham-paham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia saat itu. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia-kita ini.

Dimana Islam atau islamisme secara defenisi merupakan sebuah paham politik yang berasaskan ajaran Islam. Islamisme juga ber­tujuan sebagai acuan bagi umat Islam dalam menjalankan syariat Islam di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Nasionalis atau Nasionalisme merupankan suatu paham kebangsaan yang dikembangkan dalam rangka mempersatukan semua elemen yang ada pada suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara serta ideologi dan politik. Sedangkan Marxisme-Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berda­sarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara.

Tiga kelompok besar ini pulalah yang ikut berjuang memperjuangkan kemerdekaan negara bangsa (nasion state) ini, baik secara konsep dan tindakan sebagai realisasi dari konsep-konsep itu. Di sisi lain ketiga kelompok ini juga berangkat dari nasib yang selalu dijajah,ditindas kaum kolonial-imprealisme barat, sehingga muncul semangat yang sama pula yakni semangat untuk melawan penjajahan, penindasan dari kaum kolonial-imprealisme barat.

Pembebasan social (social freedom). Walau saat-saat perjalanan perjuangan itu ada perbedaan tersendiri yang lahir dari tiap kelompok ini. Sehingga dari perbedaan itu pula timbul perpecahan, konflik, dan lain sebagainya diantara satu dengan yang lainnya. Dari perpecahan dan konflik itulah muncul peristiwa-peristiwa tragis dalam sejarah bangsa Indonesia, seperti peristiwa G30S PKI, peristiwa Madiun, dan lain sebagainya. (Soe Hok Gie, 2005: ).
Tetapi perlu saya tekankan, dalam tulisan ini saya hanya membahas dua ideologi, Islam dan Nasionalis. Karena memang hanya dua ideologi dan dua kelompok ini saja yang terlibat pada peristiwa perumusan dasar negara Indonesia, Pancasila.

Hal ini diakibatkan karena semua tokoh Ko­munis tidak ada dan ikut terlibat dalam peristiwa sejarah itu. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena unsur-unsur perwakilan cu­kup mempresentasikan keragaman golongan sosial-politik yang ada di Indonesia pada masa itu (masa perumusan dasar negara pancasila). Artinya bahwa keanggotaan BPUPKI minus perwakilan komunis disebabkan kombinasi dari politik non-koperasi serta status ilegalnya yang belum dicabut sejak pemberontakan 1926/1927. (Yudi Latif, 2011: 10).

Pancasila adalah satu ideologi yang lahir dari pemikiran-pemikiran murni para tokoh bangsa Indonesia pada saat itu dengan jalan yang sangat luar biasa adanya, “musyawarah” untuk mencari dasar negara secara bersama (kolektif).

Melawan lupa
Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa para pendahulunya. (Soekarno). Proses perumusan dasar negara pancasila bukanlah proses yang turun dari langit secara tiba-tiba, proses ini adalah proses perjuangan.
Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Lalu, dibentuklah Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (bahasa Jepang) yang artinya Badan Penyeledik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945 beranggotakan 62 orang dengan ketua Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan wakil ketua RP Soeroso. Mereka dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan bersidang di Gedung Pejambon Jakarta melakukan dua kali sidang, yang pertama dari tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 dan kedua dari tanggal 10-16 Juli 1945.

Dari berbagai usulan-usulan yang muncul dari kedua kalangan (Islam dan Nasionalis) tentang dasar negara saat itu, Nasionalis melalui Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno mengusulkan tiga asas sebagai dasar mendirikan negara yakni, 1) Moh. Yamin mengusulkan Peri kebangsaan, Peri kerakyatan, Peri kemanusiaan atau Kesejahteraan rakyat. 2) Soepomo mengusulkan Persatuan, Musyawarah, Keadilan rakyat. Sedangkan, 3) Soekarno mengusulkan Nasio­nalisme atau Kebangsaan Indonesia, Mufakat atau Demokrasi, Internasionalisme atau Peri kemanusiaan, Kesejahteraan sosial.

Sementara kalangan Islam menawarkan Ke­tu­hanan (Islam) sebagai dasar negara. Dari dua pena­waran berbeda inilah yang menjadi perdebatan panjang. Setelah melalui perdebatan yang panjang, dan tidak membuahkan hasil yang disepakati bersama, maka 38 anggota BPUPKI melanjutkan pertemuan dan menunjuk panitia kecil berjumlah 9 orang dan panitia kecil ini diberi nama PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Maka pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan kesepakatan mengenai dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta (the Jakarta Charter) yang berisi rancangan Mukadimah (pembukaan Undang-Undang Dasar) yang didalamnya memuat dasar negara yang berisi:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Namun dari hasil kesepakatan ini, ada kalangan dari agama yang bukan islam yang merasa keberatan, tersinggung, merasa ada diskriminasi terhadap mereka karena bangsa Indonesia pada saat bukan hanya terdapat agama Islam saja tetapi juga ada agama-agama lain (Kristen, Hindu, Budha). Mereka diantaranya Sam Ratulangi dari wakil Sulawesi, Hamidhan dari wakil Kalimantan, I Ketut Pudja wakil dari Nusa Tenggara, dan Latuharhary wakil dari Maluku mengusulkan perubahan rancangan pada sila pertama pancasila dan pembukaan piagam jakarta. Keberatan dan usulan mereka diterima dan dikabulkan. Hasilnya, kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”, dalam Preaumble (Piagam Jakarta), anak kalimat: “Berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kesadaran dan Semangat bersatu
Pada proses perumusan pancasila, kita akan meli­hat di dalamnya ada dua kelompok dengan paham ideologi yang berbeda, Islam yang diwakili oleh K.H. Wachid Hasjim, K.H. Kahar Moezakir, H. Agus Salim, dan R. Abikusumo Tjokrosoejoso, sedangkan na­sionalis kebangsaan diwakili Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Soebardjo. (Yudi Latif, 2011: 23).

Dilihat secara subtantif, semangat untuk bersatu ini berangkat dari kesadaran dan semangat untuk bersatu tentunya. Dalam pandangan saya ada dua hal yang menjembatani kesadaran dan semangat para pelaku perumusan pancasila ini. Pertama, persatuan kultur. Banga Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk yang terdiri atas berbagai suku, bangsa dengan adat istiadat, tradisi dan bahasa yang berlainan.

Disamping itu, berbagai bentuk keyakinan baik yang tumbuh dari adat istiadat maupun dari agama dan pemikiran-pemikiran modern muncul, berkembang dan diyakini oleh masing-masing pengembannya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan beragamnya bentuk keyakinan yang ada di Indonesia. Dan pada akhirnya dalam keadaan-keadaan tertentu dapat muncul gesekan dan perdebatan (war of thinking) dalam interaksi diantara sesama anggota masyarakat. Kedua, persatuan ketuhanan dan kemanusiaan (agama).

Dalam islam diperintahkan agar umat manusia yang hidup dengan perbedaan latar belakang jenis kelamin, suku, golongan, dan lainnya harus melakukan kerja sama, tolong menolong, beradaptasi, bersinergi, dan membentuk suatu bangsa guna tercapainya kerukunan, kedamaian, toleran dan sejahtera. Pendasaran dari kesadaran ini rujukannya Al-Qur’an Surat Al Hujurat, 49:13. Yang artinya, “Wahai Manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami menjadi kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.”

Selain memerintahkan manusia untuk membentuk persatuan dan bersinergi, ayat ini juga meletakkan dasar-dasar kesatuan atau kebangsaan tersebut.

Inilah satu keistemewaan tersendiri negara Indonesia karena ada bentuk pertemuan antara kelompok Islam dan Nasionalis, sebab hal semacam ini jarang terjadi di negara-negara lain. Misalkan di ne­gara-negara di Timur Tengah tidak ada satu bentuk titik temupun antara islam dan nasionalis, sehingga sering terjadi konflik kemanusiaan diakibatkan ben­turan kedua kelompok ini.

Pancasila sebagai pilar
Kehadiran pancasila sebagai sebuah ideologi tersendiri bangsa Indonesia adalah rahmat dari Tuhan. Saat ini pancasila bukan hanya menjadi hukum tertinggi, falsafah dasar negara, tapi juga sudah menjadi pilar pemersatu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oleh sebab itu pancasila jangan hanya dimaknai sebatas simbol negara saja tapi pancasila harus dimaknai secara sempurna untuk pedoman kita berani berdaulat dengan bangsa lain baik daulat ekonomi, politik, sosial, dan budaya. (*)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top