AMBONESIA

Pansus Kepegawaian Minta Kepala BKD Kota Ambon Dicopot

RakyatMaluku.com – PANITIA Khusus (Pansus) Kepegawaian DPRD Kota Ambon kembali ngamuk lantaran sekretaris Kota Ambon dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tidak mau berjumpa dengan sejumlah pejabat ASN lingkup Pemerintah Kota Ambon yang di Nonjobkan.

Sekretaris Pansus Kepegawaian DPRD kota Ambon, Rovik Akbar Afifudin mengatakan, Sekot dan Kepala BKD sudah hadir di DPRD, namun tidak mau masuk dalam forum rapat yang digelar di ruang Paripurna DPRD, dengan alasan tidak mau dikonfrontir dengan beberapa Pejabat Pemkot yang telah dinonjobkan.

Sementara Pansus sendiri bermaksud untuk menyelesaikan masala secepatnya. Masalah ini tidak bisa selesai jika Sekot dan Kepala BKD tidak mau bertemu dengan beberapa mantan kepala dinas yang masih dinonjobkan. Padahal, masalah tersebut bisa selesai jika ada itikad baik untuk duduk bersama dan membicarakan masalah tersebut.

Dari awal pihak pansus sudah menginformasikan bahwa rapat ini tertutup, agar bisa dibicarakan secara baik dan diselesaikan dengan cara seksama. Jika tidak mau diselesaikan maka itu urusannya Sekot dengan kepala BKD.

Sumber masalah telah didengar dengan keterngan dari KASN secara tertulis dan juga keterangan dari pada pakar hukum tata negara dan administrasi Universitas Pattimura, bahwa diduga ada informasi keliru yang diteruskan kepada Walikota Ambon terkait ASN yang menjadi korban dinonjobkan oleh kepala BKD dan juga Sekot Ambon.

“Saya kira kalau masalah ini mau diselesaikan secepatnya, maka harus dicopot kepala BKD dari jabatannya, agar ada penyegaran kembali dalam tata kelola birokrasi Kota Ambon,” tegas dia.

Terhadap sikap Sekot Ambon sendiri, kata Rovik, sangat tidak mencirikan seorang pemimpin yang baik. Padahal yang mau dipertemukan ini adalah Sekot dengan bawahan yang dinonjobkan. Kalau memang dia pemimpin yang baik, maka harus hadiri rapat agar masalah ini bisa diselesaikan.

Pihaknya berinisiatif untuk mengundang 47 ASN yang dinonjobkan dari Pemkot Ambon sebagaimana SK nya itu akan diangkat dalam jabatan yang lain, tapi sampai sekarang ini belum dilakukan. “Kita akan undang mereka. Dan demi kebenaran, mereka harus hadir. Karena kita ingin tanyakan bahwa selama ini jabatan yang mereka duduki itu kerjanya apa dalam jabatan lain yang dijanjikan itu,” terang dia.

Sebab, keterangan dari beberapa ASN yang dinonjobkan itu tidak lagi mendapatkan tunjangan transportasi dan makan. Itu yang akan dicek oleh pansus karena itu bisa efisiensi. “Kalau mereka mengambil langkah hukum ke PTUN lalu diputuskan oleh mahkama agung memenangkan mereka, dengan amar putusannya saudara Sekot, Kepala BKD dan Kepala Keuangan menggantikan renteng kerugian negara,” kata Rovik.

Pihaknya memberikan kebebasan bagi para pejabat yang dinonjobkan untuk melaporkan dan diproses secara hukum. Pansus juga akan menanyakan kepada Walikota bahwa apa benar Walikota mengetahui soal itu atau tidak, karena Walikota sendiri telah menyampaikan bahwa setelah bulan Ramadhan semua persoalan ini sudah selesai,” kata dia. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top