AMBONESIA

Parkiran Elektrik Terhindari Dari Pungli

RakyatMaluku.com – PEMERINTAH Kota (Pemkot) Ambon mulai memberlakukan parkiran elektrik pada beberapa tempat di daerah ini. Terpantau, parkiran elektrik atau manlkess yang dikawal petugas pada pintu keluar berjalan normal. Hanya saja, belum beberapa bulan dijalankan, karcis pada pintu masuk parkiran elektrik sudah tidak berfungsi. Sabang hari, penarikan karcis hanya dipatok dengan nilai yang sudah ditetapkan.

Untuk kendaraan roda dua, wajib membayar Rp2000, sedangkan roda empat, membayar Rp5 ribu, sebelum meninggalkan tempat parkir.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Ambon, Robby Sapulette, mengakui, telah menerima informasi terkait resahnya masyarakat terhadap sistim palang parkir otomatis atau manlkess yang diterapkan oleh Duishub Ambon terhadap para pengguna jalan di sejumlah titik yang ada di Kota Ambon.

Menurut Kadishub Ambon, mesin pembayaran yang menggunakan ticket dari box ticketing manless sering terjadi gangguan. Sementara terkait adanya dugaan pungutan liar, pihaknya telah mengambil keterangan dari Kepala UPT Parkir, dan juga pihak pengelola parkir, terkait keluhan warga dimaksud.

“Penagihan itu tidak menggunakan karcis. Dilakukan karena terjadi kerusakan system pada mesin, sehingga terkadang mesin tdak bias print kertas karcis. Tapi saya sudah panggil Kepala UPT Parkir dan juga pihak pengelola parkir. Mereka telah menyampaikan akan dilakukan perbaikan terhadap mesin tersebut,” jelas Kadishub, ketika dikonfirmasi Rakyat Maluku, kemarin.

Terhadap gangguan yang ada pada mesin, kata dia, akan segera dilakukan perbaikian oleh pihak pengelola parkir. Dia juga memastikan, pekan depan sudah bias beroperasi secara normal. Dikatakan, ada dua penyebab kenapa penagihan itu dilakukan tidak menggunakan ticket, yakni karena gangguan mesin dan juga stok kertas yang digunakan untuk print out karcis itu habis. Soal adanya pungutan liar itu diluar daripada pengawasan Dishub.

Sebab, itu sudah ditangani langsung oleh pihak pengelola parkir yang telah melaksanakan perjanjian kontrak bersama pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dishub. Sehingga ikatan itu hanya terhadap nilai kontrak yang disepakati dalam perjanjian yang di maksud. Penagihan terhadap parkir yang tidak menggunakan karcis itu resmi dari pihak pengelola karena mereka juga menggunakan seragam.

“Jadi acuan kita itu hanya pada besaran kontrak yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, yang menagih retribusi itu adalah pihak ketiga menggunakan jasa pihak ketiga.” Nilai perjanjian yang disepakati bersama pemerintah kota dengan pihak pengelola parkir itu sebesar Rp.3,6 miliar yang disetor setiap tahun. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top