NEWS UPDATE

PD Maluku Dukung Penolakan UU Ciptaker

RAKYATMALUKU.COM – AMBON – Partai Demokrat (PD) Maluku melalui fraksinya sebagai perpanjangan tangan di DPRD Provinsi Maluku mendukung sikap Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang menolak pengesahan Undang-Undanng Cipta Kerja, bahkan dengan tegas menentukan sikap walk out dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020.


Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Maluku, Elwen Roy Pattiasina kepada wartawan menegaskan, UU Cipta Kerja memang harus ditolak karena tidak memiliki urgensi di masa pandemi Covid-19 ini. Pembahasannya sangat dipaksakan. Bahkan, banyak pasal yang merugikan kalangan buruh.

Selain itu, lanjut Ketua DPD Partai Demokrat Maluku ini, UU Cipta Kerja ini berbahaya karena berpotensi menggeser ekonomi Pancasila menjadi kapitalistik dan neo liberalistik.
Bukan cuma itu, kata Roy, UU Cipta Kerja ini berpotensi menimbulkan masalah baru.

”Lihat saja, ketika disahkan, gelombang aksi protes mulai muncul di mana-mana. Dari Jakarta sampai ke daerah-daerah. Untung di Maluku belum ada gejolaknya,” tandas Pattiasina.
Ia membeberkan, sejak awal Partai Demokrat lewat fraksi di DPR RI sudah menyatakan sikap penoalakan terhadap RUU Cipta Kerja ini. Dalam pandangan akhir fraksi pada pengesahan tingkat I di rapat kerja Baleg DPR RI pekan kemarin sudah disampaikan, bahkan disampaikan lagi dalam pendapat fraksi di sidang paripurna DPR RI.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menjelaskan alasan partainya memutuskan untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
AHY mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia khususnya buruh dan pekerja atas disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

“Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus memperjuangkan harapan rakyat,” ujarnya.

AHY menambahkan, alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya buruh dan pekerja yang terdampak UU Cipta Kerja ini untuk selalu bersuara dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan.
“Kita (Partai Demokrat) harus berkoalisi dengan rakyat, No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan Bersama Kita,” kata dia.

DPR sebelumnya telah mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin 5 Oktober 2020. Dari sembilan fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju. Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja. Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

“Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi,” ujar Airlangga. (*)


======================
--------------------

Berita Populer

To Top