NEWS UPDATE

PDIP : Kami Tidak Terlibat

-Terkait Penundaan Pelantikan Gubernur – Wagub Maluku Terpilih 

DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku akhirnya angkat bicara perihal penundaan  pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail – Barnabas orno yang beberapa kali gagal dilakukan.

Pasalnya, beredar kabar bahwa dibalik gagalnya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih itu adalah permainan dari elit PDIP.

PDIP seolah dituding melakukan upaya – upaya sabotase dalam proses pelantikan yang akan berjalan, sehingga tiga kali tak jadi dilantik.

Menanggapinya Wakil Ketua Bidang Hukum, Politik dan Keamanan PDIP provinsi Maluku, Benhur Watubun, kepada wartawan menjelaskan  informasi yang menyatakan bahwa gagalnya pelantikan Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku itu seolah-olah ada permainan dari partai penguasa yaitu PDIP hingga mencatut nama Hasto Kristianto selaku Sekjen yang ikut bermain dalam proses tersebut adalah tidak benar.

Menurutnya, PDIP tidak pernah terlibat dalam proses – proses yang menurut publik adalah upaya sabotase dalam mengganjal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih tersebut. 

Sebab, bagi PDIP sendiri, menyangkut dengan waktu pelantikan sebagaimana beredar informasi itu adalah bersifat tidak resmi.

“Jadi yang ingin kita sampaikan adalah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih secara administratif adalah bukan menjadi kewenangan partai, dan partai tidak sedikitpun terlibat untuk menggagalkan atau terlibat melakukan upaya-upaya yang menghambat proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku,” ujar Benhur Watubun kepada wartawan, Rabu 20 Maret 2019.

Dia juga menegaskan, sama sekali tidak ada upaya sabotase tersebut dari PDIP. Pihaknya telah mengkonfirmasi ke DPP, sehingga perintah dari Sekjen DPP bahwa partai diaras daerah harus melakukan klarifikasi terhadap isu yang berkembang di publik Maluku itu. 

Hal itu dimaksudkan agar polemik di publik Maluku saat ini menyangkut dengan isu tarik ulur pelantikan itu menjadi clear. Sebab, PDIP sebagai partai pengusung bersama partai pengusung dan pendukung lainnya memiliki kedudukan yang sama dalam mengawal proses tersebut.

PDIP sendiri berharap agar proses pelantikan itu harus berlangsung tepat waktu. 

Informasi pelantikan pada tanggal 11 , 13 hingga 18 Maret lalu itu menurut PDIP bukan resmi dari pihak Pemda yang mengurus proses tersebut. 

“Bagi kami, Pak Murad sebagai mantan Kakor Brimob dan termasuk satu-satunya anak Maluku yang memiliki jaringan sangat kuat di pusat sehingga beliau sangat tahu persis kapan beliau dilantik dan kapan beliau menjalani tugas dan tanggungjawabnya. Jadi urusan lantik dan tidak itu Pak Murad jauh lebih tau itu daripada urusan partai dibawahnya,” tegasnya.

Menurutnya, kalau kemudian proses pelantikan itu belum terlaksana, maka itu semata-mata hasil komunikasi yang sudah dilakukan oleh pihak yang mengurus secara administrasi maupun pihak yang harus dilantik. Pihak partai hanya menyesuaikan, karena tidak mengetahui waktu pelantikannya.

Jika kemudian ada yang menganggap bahwa pada tanggal 11, 13 dan 18 Maret 2019 itu tidak terjadi pelantikan itu adalah penundaan, maka bagi PDIP bahwa itu bukanlah penundaan. 

Karena penundaan itu terjadi manakala sudah ada undangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak istana dan Kemendagri tentang waktu pelantikan namun kemudian tidak terlaksana, itu baru bisa disebut penundaan.

Sepanjang belum ada informasi resmi seperti itu, pihaknya percaya dan berpegang teguh terhadap pola komunikasi baik secara informal maupun komunikasi formal yang sampai saat ini belum terjadi pelantikan.

“Sekali lagi kam tegaskan, Pak Murad sangat tahu, kapan beliau dilantik dan beliau tahu apa tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan sebagai gubernur untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik kedepan,” tegasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Bapilu DPD PDIP Maluku, Tobyhend J. M Sahureka menambahkan,  apa yang telah disampaikan itu merupakan sikap partai dalam mengklarifikasi berbagai isu yang berkembang danmenyudutkan. 

Kata dia, PDIP tetap bertanggungjawab atas terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku hingga pelantikan dan jalannya roda pemerintahan Murad Ismail dan Barnabas Orno. 

Baginya, PDIP tidak pernah melakukan proses-proses yang merugikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih karena tentu juga merugikan partai sendiri.

“Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan PDIP ada dibalik pembatalan pelantikan itu tidak mungkin. Yang dimaksud pembatalan itu yang mana?. bagi kami tidak ada pembatalan pelantikan. Justru kita berkeinginan agar cepat dilantik, karena kita bertanggungjawab kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia mengaku, PDIP tidak ada kepentingan apapun untuk menghalangi  proses pelantikan tersebut. Malah PDIP mendorong agar proses itu lebih cepat dilaksanakan. 

“Ini dibuktikan dengan penugasan kita kepada kader partai yang ada di DPRD Provinsi untuk segera malakukan proses administrasi berdasarkan kewenangan DPRD agar Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih itu dilantik, dan itu telah dilaksanakan oleh DPRD Maluku,” tandasnya. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top