BERITA COVID-19

Pejabat Publik Wajib Vaksin

Kepala Dinas Kesehatan Maluku dr. Meikal Pontoh

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dr. Meikal Pontoh, menegaskan, seluruh pejabat publik di 34 provinsi se-Indonesia akan menjalani vaksinasi Covid-19 perdana secara serentak pada 13 Januari 2021. Hal ini wajib dilakukan guna memberikan contoh kepada masyarakatnya.


“Termasuk gubernur dan wakilnya, walikota dan wakilnya, sekda, kepala dinas, pokoknya semua pejabat publik wajib divaksin perdana untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksin aman dilakukan,” tegasnya, kepada wartawan, di lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Selasa, 5 Janjuari 2021.

Menurut Pontoh, kebiajakn vaksin perdana kepada seluruh pejabat publik itu telah disepakati dalam rapat koordinasi bersama pemerintah pusat, diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin, yang berlangsung secara virtual.

“Dalam rapat koordinasi itu juga telah disepakati bahwa proses vaksinasi kepada seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan akan dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Januari 2021, yang kemudian dilanjutkan proses vaksinasi kepada petugas TNI-Polri yang memberikan pelayana publik,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, tiga dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku telah selesai melakukan pendataan terhadap SDM Kesehatan di daerahnya masing-masing. Yakni, Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Kepulauan Aru. Sedangkan delapan kabupaten/kota lainnya hingga saat ini masih terus melakukan pendataan SDM Kesehatan.

“Data terakhir sudah tercatat sebanyak 14.600 sekian SDM Kesehatan di Maluku, dan pastinya dari jumlah SDM Kesehatan ini akan terus bertambah hingga pendataan 100 persen di masing-masing daerah kabupaten/kota, untuk selanjutnya dilakukan vaksin secara serentak di Maluku,” jelas Pontoh.

Hal senada juga disampaikan Jubir Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, dr. Dony Rerung. Menurutnya, setelah dilakukan vaksinasi kepada SDM Kesehatan dan petugas pelayanan publik mulai 14 Januari sampai dengan April 2021, maka vaksinasi selanjutnya kepada masyarakat akan dilakukan mulai April 2021 sampai tahun 2022.

“Kalau ada penyakit tertentu maka tidak dapat divaksin, apalagi batas vaksin hanya untuk orang yang berumur 59 tahun kebawah. Dan tidak semua rumah sakit ataupun puskesmas dapat melakukan vaksinasi, khusus yang terdaftar saja atau yang telah di SK-kan oleh kepala Dinas Kesehatan setempat,” ujarnya.

Menurut dr. Dony, hingga saat ini baru tujuh kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang telah menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan telah di SK-kan oleh kepala Dinas Kesehatan setempat. Sedangkan empat kabupaten/kota lainnya sementara berproses.

“Empat kabupaten/kota yang belum tetapkan Fasyankes adalah Ambon, SBT, Malra dan Aru. Semoga mereka bisa segera menetapkan Fasyankes untuk proses vaksinasi di daerahnya masing-masing, dan itu wajib,” harapnya. (*)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top