NEWS UPDATE

Pelantikan ‘Digantung’ Plh. Gubernur Maluku Didesak Lelang APBD 2019

Edwin Huwae

PARA pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku telah bersepakat mendorong Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Maluku Hamin Bin Taher untuk sesegera menjalankan roda pemerintahan.

Program-program yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 harus segera dilelang. 

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Huwae, mengatakan, sesuai dengan rapat koordinasi antar pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD, telah diputuskan beberapa hal terkait dengan mundurnya jadwal pelantikan gubernur-wakil gubernur Maluku masa bakti 2019-2024.

Pertama, DPRD mendorong Plh. Sekda untuk melaksanakan APBD 2019. Ini sangat penting karena erat kaitannya dengan perekonomian masyarakat.

“Sikap DPRD mendorong pemerintah melaksanakan program yang sudah ada, melelang dan seterusnya. Kalau proyek dan program pemerintah tak dijalankan akan berdampak terhadap pendapatan masyarakat yang akan menurun,” ujar Edwin Huwae, kepada wartawan, Jumat 15 Maret 2019.

Menurut Edwin, sebagian besar putaran ekonomi di Maluku itu di danai pemerintah melalui APBD, jika program dan proyek-proyek  itu tak dikerjakan segera berimplikasi buruk dibanyak hal. 

“Hampir dipastikan sebagian besar uang yang beredar di masyarakat adalah uang pemerintah. Melalui proyek-proyek pemerintah. Dan kalau proyek dan program pemerintah tak dijalankan akan berdampak terhadap tingkat kemiskinan inflasi dan lain-lain, ” urainya.

Sikap DPRD yang kedua adalah, menyesali penundaan pelantikan pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno. 

Edwin mengatakan, mestinya pasangan yang terpilih dalam Pilgub tahun 2018 sudah harus dilantik tepat waktu. Namun sampai sekarang belum ada kepastian dari Jakarta.

“DPRD menyesali (tertundanya pelantikan). Hari senin DPRD akan menyampaikan surat, pimpinan DPRD akan segera bertemu Mendagri dan Mensesneg untuk memastikan jadwal pelantikan. Sikap kami sebetulnya segera Pak Murad dan Pak Abas dilantik,” beber Edwin.

Sesuai dengan telegram Mendagri yang diterima pimpinan DPRD, jadwal pelantikan belum dapat dipastikan, perlu ada penyesuaian dengan jadwal Presiden. 

Edwin menduga, kepadatan jadwal Presiden bisa berakibat tertundanya pelantikan. Tapi DPRD berharap ada kepastian jadwal pelantikan dalam waktu dekat. Mengingat ada keterbatasan wewenang Plh. Gubernur dalam mengeksekusi kebijakan strategis. 

“Tentunya Plh (pelaksana harian) tak akan dapat memutuskan sesuatu strategis,” kata Edwin yang kembali menegaskan keputusan pelantikan Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku ada ditangan pemerintah pusat. (ARI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top